RUU PERMUSIKAN

RUU Permusikan tak berlanjut, tapi pembatalan di tangan DPR

Musisi sekaligus anggota DPR Anang Hemansyah (kanan) didampingi penyanyi Glenn Fredly (tengah) menghadiri diskusi RUU Permusikan di Jakarta, Senin (4/2/2019). Ratusan pelaku musik nasional menolak RUU Permusikan.
Musisi sekaligus anggota DPR Anang Hemansyah (kanan) didampingi penyanyi Glenn Fredly (tengah) menghadiri diskusi RUU Permusikan di Jakarta, Senin (4/2/2019). Ratusan pelaku musik nasional menolak RUU Permusikan. | Dede Rizky Permana /Antara Foto

Polemik Rancangan Undang-undang (RUU) Permusikan tampaknya segera berakhir dan memasuki babak baru. Lewat sebuah pertemuan yang diinisiasi oleh Slank, sejumlah pihak akhirnya sepakat untuk mendesak DPR RI membatalkan RUU tersebut.

Kesepakatan tersebut tercapai setelah dua kelompok yang saling berseberangan dalam polemik RUU Permusikan akhirnya duduk satu meja di markas besar grup band Slank di Jalan Potlot, Jakarta, pada Selasa (12/2/2019) malam.

Pertemuan diikuti oleh sejumlah musisi dan praktisi musik yang tergabung dalam Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan (KNTL RUUP), Anang Hermansyah sebagai anggota DPR RI Komisi X, dan Glenn Fredly mewakili KAMI Musik Indonesia. Pertemuan itu disebut Konferensi Meja Potlot.

Tentu saja para personel Slank sebagai tuan rumah pun hadir. Mereka adalah Bimbim (drum), Ridho Hafiedz (gitar), Ivanka (bas), Kaka (vokalis) dan manajer Slank, Denny BDN. Sedangkan gitaris Abdee Negara absen.

Sementara dari KNTL RUUP diwakili antara lain oleh Edy Khemod, Endah Widiastuti, Ricky Siahaan, Ramondo Gascaro, Wendi Putranto, Che Cupumanik, Nadia Yustina, M. Asranur hingga Soleh Solihun.

"Setelah mempelajari dengan saksama RUUP, Slank sepakat dengan rekomendasi membatalkan RUU tersebut. Semua demi ekosistem musik indonesia yang lebih baik," ujar Bimbim dalam keterangan resmi dikutip Jumat (15/2).

Dalam pertemuan yang dilakukan secara tertutup tersebut, setidaknya tercapai tiga kesepakatan:

Pertama, forum sepakat mendesak DPR agar dengan segera melakukan pembatalan RUUP beserta seluruh proses yang tengah dijalankan di parlemen saat ini, sembari menunggu dilaksanakannya Musyawarah Musik Indonesia.

Kedua, mengusulkan untuk menggelar Musyawarah Musik Indonesia yang dihadiri para pemangku kepentingan dari Sabang sampai Merauke. Agenda utamanya antara lain menyerap aspirasi sekaligus menyepakati atau tidak menyepakati pembentukan aturan tertulis yang akan mengatur tata kelola industri musik Indonesia.

Ketiga, segera melakukan pemetaan ulang permasalahan yang sedang terjadi saat ini di industri musik Indonesia sebagai salah satu cara untuk mencari solusi terbaik.

Sementara itu, dalam kapasitasnya sebagai inisiator RUUP, Anang Hermansyah, mengatakan akan segera mengajukan surat penarikan usulan RUU ini ke Pimpinan DPR

"Saya menangkap aspirasi dari teman-teman musisi terkait dengan RUU Permusikan ini untuk tidak dilanjutkan proses pembahasannya. Sebagai wakil rakyat, aspirasi ini tentu akan saya bawa ke parlemen,” jelas mantan penyanyi solo ini.

Ia juga menyebutkan pihaknya bersama ekosistem musik akan melakukan audiensi ke Pimpinan DPR terkait hal tersebut. Anang juga meminta agar DPR dan pemerintah memfasilitasi Musyawarah Musik Indonesia menyangkut persoalan yang muncul dalam ekosistem musik.

"DPR bersama pemerintah dapat memfasilitasi musyawarah ekosistem musik ini. Langkah ini sebagai bentuk respons atas aspirasi yang berkembang di ekosistem musik Indonesia," tambah Anang.

Para peserta Konferensi Meja Potlot yang terdiri dari Anang Hermansyah, Glenn Fredly, Slank dan para perwakilan KNTLRUUP berpose bersama usai mencapai kesepakatan terkait pembatalan RUU Permusikan.
Para peserta Konferensi Meja Potlot yang terdiri dari Anang Hermansyah, Glenn Fredly, Slank dan para perwakilan KNTLRUUP berpose bersama usai mencapai kesepakatan terkait pembatalan RUU Permusikan. | Sarah Glandosch /KNTL RUUP

Pembatalan tergantung DPR

Meski para pemangku kepentingan sepakat pembatalan RUU Permusikan, tapi secara administrasi beleid tersebut tetap harus dibahas di forum anggota dewan.

Saat ini, naskah RUU Permusikan berada di wilayah pengerjaan Badan Keahlian (BK) DPR, tetapi mereka tidak berwenang untuk mencabut. Secara resmi, RUU ini bahkan belum sampai ke DPR dan pemerintah.

Karena itu, kendati banyak suara dari khalayak meminta pembatalan RUU dan pengkajian ulang, BK DPR tetap harus melakukan revisi atau perbaikan.

"Mereka tetap akan bekerja seperti biasa untuk menyelesaikan revisi penyusunan RUU Permusikan," tulis pihak KNTL RUUP.

"Keputusan untuk menghentikan RUU ini hanya bisa dilakukan bila mereka mendapat instruksi dari DPR," lanjut mereka.

Dalam proses ini, BK DPR menyatakan siap menjadi fasilitator atas berbagai hal yang diperlukan untuk merampungkan RUU ini, termasuk membongkar dan membangun lagi dari awal. Mereka juga siap menerima narasumber yang kompeten, termasuk aspirasi dari para pemangku kepentingan dalam ekosistem musik.

Proses pembentukan RUU

Proses pembentukan undang-undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sebuah RUU, bisa berasal dari inisiatif Presiden, DPR atau DPD.

RUU tersebut kemudian dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas) oleh Badan Legislasi DPR untuk jangka waktu lima tahun. RUU yang diajukan harus dilengkapi dengan Naskah Akademik kecuali untuk RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), RUU penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) menjadi UU, serta RUU pencabutan UU atau pencabutan Perpu.

Kemudian, pimpinan DPR mengumumkan adanya usulan RUU yang masuk dan membagikan ke seluruh anggota dewan dalam sebuah rapat paripurna.

Dalam rapat paripurna berikutnya diputuskan apakah sebuah RUU disetujui, disetujui dengan perubahan atau ditolak untuk pembahasan lebih lanjut. Jika tidak disetujui untuk dibahas, RUU akan diberhentikan pada tahap ini. Tapi jika disetujui untuk dibahas, RUU akan ditindaklanjuti dengan dua tingkat pembicaraan.

Pembicaraan tingkat pertama dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus.

Pembicaraan tingkat II dilakukan pada rapat paripurna yang berisi: penyampaian laporan tentang proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil Pembicaraan Tingkat I; pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya.

Apabila tidak tercapai kata sepakat melalui musyawarah mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak. Bila RUU mendapat persetujuan bersama DPR dan wakil pemerintah, maka kemudian diserahkan ke Presiden untuk dibubuhkan tanda tangan.

Apabila RUU tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR