ANALISIS POLITIK

''Sanepo'' di negeri yang memanjakan koruptor

Ilustrasi: Warga memakai topeng wajah Joko Widodo.
Ilustrasi: Warga memakai topeng wajah Joko Widodo. | Mohammad Ayudha/pd / ANTARA FOTO

"Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus dilawan dengan cara-cara yang luar biasa," ucap Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan HUT Ke-73 RI di Gedung DPR, Jakarta Kamis (16/8/2018).

Masyarakat tentu memahami pernyataan tersebut adalah ungkapan tegas kepala negara dalam memberantas korupsi.

Bukan kali itu saja Jokowi membuat pernyataan yang dimaknai publik bahwa dia adalah sosok yang membela pemberantasan korupsi.

Masyarakat tentu masih ingat ketika pada 2015 terjadi krisis di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hubungan KPK dengan Kepolisian RI, pada titik paling panas, setelah KPK menetapkan Kapolri terpilih, Budi Gunawan, sebagai tersangka korupsi.

Ketika itu pimpinan dan penyidik KPK dikriminalisasi, ditangkap polisi, dijadikan tersangka kasus pidana. Para penggiat antikorupsi turun ke jalan, meminta presiden bersikap atas krisis tersebut.

Lalu di laman Facebook Jokowi muncul status: “Sura dira jayaningrat lebur dening pangastusi.”

Status yang menyitir ungkapan Ranggawarsita, pujangga Jawa abad 18, secara bebas bisa diartikan: Segala sifat keras hati, picik, dan angkara murka hanya bisa dikalahkan dengan sikap bijak, lembut, dan sabar.

Ungkapan itu memang bak mantra yang bisa meredakan ketegangan. Relasi KPK dengan Polri kemudian membaik dan pemberantasan korupsi berjalan seperti sediakala.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat publik, baik politisi, eksekutif maupun penegak hukum pun mewarnai pencapaian KPK dalam penindakan korupsi.

Namun pencapaian KPK tersebut sepertinya harus jeda, bila tak mau disebut berhenti. Sebab pemerintah dan DPR sepakat membawa paradigma baru tentang pemberantasan korupsi. Bukan lagi penindakan yang diutamakan, tapi pencegahan.

Konsekuensi dari paradigma baru itu diimplementasikan dalam setidaknya 3 Undang-undang yang terkait korupsi. Hasilnya? Sungguh luar biasa. Melalui Undang-undang yang tengah dibuat dan direvisi, pemerintah dan DPR justru tengah memanjakan koruptor.

Setidaknya ada 3 Undang-undang yang saat ini jadi perbincangan publik, karena dinilai berpihak pada koruptor.

Pertama, revisi UU No.30/2002 tentang KPK. Revisi ini jelas mempersulit KPK untuk menjerat koruptor. Poin izin tertulis dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk melakukan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan, akan menghambat tugas penyidik KPK dalam mengungkapkan kasus korupsi. Apalagi bila Dewas tidak mengizinkan.

Permintaan izin tertulis ini juga sangat rawan dengan kebocoran informasi ihwal kasus yang tengah dipantau KPK. Bila informasi bocor, tentu bukan hal yang gampang bagi KPK untuk bisa mengumpulkan bukti awal yang dibutuhkan untuk membawa sebuah kasus ke tahap selanjutnya.

Limitasi penyadapan yang hanya 6 bulan dan dapat diperpanjang satu kali 6 bulan lagi, tentu menyulitkan petugas KPK untuk memantau kasus-kasus yang diduga beraroma korupsi. Karena korupsi bukanlah kejahatan instan, tapi umumnya terencana dalam waktu yang lama.

Kedua, bila pun kemudian pelaku korupsi diadili, mereka kelak akan diancam hukuman yang lebih ringan. Korupsi bukan lagi disebut kejahatan luar biasa, tapi hanya kejahatan biasa saja, sama halnya dengan pencuri ayam.

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang kabarnya bakal disahkan, memuat acaman pidana yang ringan untuk pelaku korupsi, bila dibanding ancaman pidana di UU No.20/2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Contohnya Pasal 2 UU Tipikor tentang perbuatan memperkaya diri, dalam RKUHP menjadi Pasal 604. Ancaman penjara minimum yang sebelumnya empat tahun menjadi hanya dua tahun. Hukuman denda minimum pun didiskon dari Rp200 juta di UU Tipikor, menjadi Rp10 juta di RKUHP.

Begitu pun tindak penyalahgunaan kewenangan atau jabatan, dalam Pasal 605 RKUHP yang berasal dari Pasal 3 UU Tipikor. Hukuman denda untuk pelaku juga menjadi lebih rendah. Jika di UU Tipikor ancaman denda minimum Rp50 juta, di RKUHP hanya Rp10 juta.

Ketiga, katakanlah pelaku korupsi dinyatakan bersalah dan masuk bui. Di penjara, koruptor kelak akan diperlakukan sama dengan terpidana yang lain, bisa dengan mudah mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Pemerintah dan DPR Selasa (17/9/2019) malam, menyepakati revisi UU Pemasyarakatan yang mengatur soal itu.

Poin terpenting dalam revisi tersebut adalah rekomendasi pembebasan bersyarat dari penegak hukum untuk terpidana kasus kejahatan luar biasa, termasuk korupsi, tidak diperlukan lagi.

Dengan begitu, keharusan meminta rekomendasi dari institusi penegak hukum yang tercantum di Peraturan Pemerintah Nomor 99/2012 untuk sejumlah tindak pidana kategori kejahatan luar biasa, seperti terorisme, narkotika, dan korupsi tak berlaku lagi.

Kini lengkaplah sudah negeri ini dalam memanjakan koruptor. Pada proses penyelidikan dan penyidikan, KPK dipersulit menjerat tersangka korupsi. Lalu di pengadilan ancaman terhadap pelaku korupsi diperingan. Setelah dibui pun, koruptor diberi kemudahan untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat.

Publik pun boleh saja bertanya, lalu apa sebenarnya makna fatwa pujangga dalam pidato Jokowi yang akan melawan korupsi dengan cara luar biasa, juga status Facebook dalam Bahasa Jawa yang adiluhung itu?

Dalam susastra Jawa dikenal sanepo, pasemon, atau dipahami sebagai tembung anduporo, yaitu ungkapan kata dan kalimat yang memiliki arti dan maksud tertentu. Sialnya, yang tahu persis makna sanepan atau pasemon tersebut hanya sang pujangga itu sendiri.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR