PENCEGAHAN KORUPSI

Sanksi adat untuk orang Bali korup

Gubernur Bali  I Wayan Koster (Foto arsip 14/12/2018)
Gubernur Bali I Wayan Koster (Foto arsip 14/12/2018) | Adhi Prayitno /Antara Foto

Gubernur Bali I Wayan Koster (56) menyatakan, dirinya bersama Majelis Desa Adat (MDA) sedang memikirkan penerapan sanksi adat sebagai hukuman tambahan bagi orang-orang Bali yang melakukan korupsi.

"Barang siapa yang terbukti melakukan korupsi setelah menjalani proses peradilan dengan hukuman tetap, supaya dikenakan hukum adat sesuai yang berlaku di desanya," ujar Koster, mantan Anggota Komisi X DPR, di Taman Budaya Bali, Denpasar, Jumat (16/8/2019).

Koster mengucapkan hal itu saat menyambut tur bus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) "Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi".

Hukum adat Bali, yakni awig-awig dan pararem, mengikat krama desa adat. Orang Bali di luar Pulau Dewata pun, kata Koster, terikat oleh hukum adat desa asalnya.

Koster dan Hambalang

Tentang berita korupsi, Koster saat menjadi anggota DPR (2004-2018) pernah dipertautkan dengan kasus korupsi Hambalang. Lebih dari sekali KPK memeriksa Koster sebagai saksi. Misalnya pada 4 November 2014.

Bahkan sebelumnya (2012) Koster pernah disebut menerima fee Rp3 miliar dari kantor Nazaruddin, tersangka utama Hambalang. Koster saat itu adalah anggota Badan Anggaran DPR.

Ketika pada 2017 dia mencalonkan diri dalam Pilgub Bali 2018, PDI Perjuangan — partai tempat Koster bernaung — membelanya. Di Jakarta, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, siapa pun yang pernah dipanggil KPK belum tentu bersalah.

"Saya juga pernah dipanggil tapi ketika saya dipanggil dalam kekuasaan yang powerful. Ternyata bisa disalahgunakan Pak Abraham Samad saat itu," ujar Hasto (11/11/2017).

Jangan menyalatkan jenazah koruptor

Wacana tentang sanksi sosio-kultural bukanlah hal baru.

Pada 2015, Ketua Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengusulkan, "[...] koruptor tidak perlu disalati bila meninggal [...]"

Lalu pada 2017 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengingatkan seluruh pengurus untuk tak menyalatkan jenazah koruptor. Hal ini sesuai hasil Munas Alim Ulama di Cirebon, Jawa Barat (2013).

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR