JAMINAN KESEHATAN

Saran perusahaan farmasi kurangi beban BPJS

Calon pasien menunggu antrean di RSUD Jati Padang, Jakarta, Senin (7/1/2019). RSUD Jati Padang menyatakan tetap menerima layanan pasien yang menggunakan BPJS Kesehatan, meski RSUD tersebut masuk dalam daftar 52 rumah sakit di area Jabodetabek yang diputus kontrak oleh BPJS Kesehatan.
Calon pasien menunggu antrean di RSUD Jati Padang, Jakarta, Senin (7/1/2019). RSUD Jati Padang menyatakan tetap menerima layanan pasien yang menggunakan BPJS Kesehatan, meski RSUD tersebut masuk dalam daftar 52 rumah sakit di area Jabodetabek yang diputus kontrak oleh BPJS Kesehatan. | Aprillio Akbar /Antara Foto

Gabungan Pengusaha (GP) Farmasi menyarankan perubahan mekanisme penyediaan obat bagi peserta untuk mengurangi beban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang masih menanggung beban utang Rp3,6 triliun.

Utang sebesar itu ungkap Direktur Eksekutif GP Farmasi Dorodjatun Sanusi, bisa mengganggu proses produksi hingga distribusi obat. Sebagai solusi, GP Farmasi menyarankan perubahan mekanisme penyediaan obat yang memungkinkan masyarakat ikut aktif dalam penyediaan obat.

"Mekanisme free and fee ini bersifat co-payment sehingga ada obat yang gratis dan berbayar sesuai kebutuhan masyarakat. Sistem ini bisa meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan menyeluruh, tanpa menambah beban pemerintah dan BPJS Kesehatan," ungkap Dorodjatun dikutip detikcom, Senin (25/3/2019).

Untuk mendukung skema yang disarankan tersebut tambah Dorodjatun, pelibatan asosiasi profesi (dokter dan spesialis) berperan penting agar dapat menyusun petunjuk pelaksanaan yang detail atas kewajiban rincian komponen obat per jenis penyakit yang sesuai dengan International Therapeutic Management.

Harapan GP Farmasi tambah dia, bisa berkolaborasi dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), asosiasi profesi, dan asosiasi rumah sakit untuk secara bersama-sama mendorong penerapan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan agar tidak terjadi defisit BPJS Kesehatan.

Wakil Ketua Umum 3 Pengurus Besar IDI, Prasetyo Widhi Buwono mengatakan, program JKN yang berupaya untuk menanggung semua aspek layanan kesehatan dihadapkan pada tantangan atas ketersediaan obat yang terbatas.

"Dalam menangani tantangan yang sedang dihadapi, kita memerlukan reformasi sistem kesehatan yang turut mendorong perbaikan layanan kesehatan," ujar Prasetyo.

Laporan defisit dari laman BPJS Kesehatan yang diolah tim Lokadata Beritagar.id menunjukan BPJS Kesehatan terus mengalami defisit arus kas sejak berdiri dan puncaknya pada 2017 sebanyak Rp9,75 triliun. Pada tahun yang sama, pemerintah memberikan penyertaan modal sebanyak Rp3,6 triliun.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris pernah menyatakan, defisit terjadi lantaran pembayaran iuran dan pengeluaran tak imbang. Rata-rata pendapatan per bulan sekitar Rp6,4 triliun. Sedangkan beban operasional Rp7,4 triliun. "Jadi ada defisit sekitar Rp1 triliun per bulan," ujar Fahmi dikutip CNBC Indonesia, (12/12/2018).

Berbagai upaya dilakukan untuk mencari jalan keluar defisit tersebut, satu di antaranya dengan rencana penerapan sanksi bagi pekerja mandiri alias Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) penunggak iuran.

Sebab, berdasarkan data BPJS Kesehatan per 1 Februari 2019, total PBPU tercatat 31,25 juta orang. Namun, yang terhitung rajin membayar iuran hanyalah 18,4 juta orang, atau 58,88 persen dari total PBPU. Dengan demikian, ada 12,85 juta peserta PBPU yang malas membayar iuran.

Fachmi Idris mengatakan perlu ada tindakan (enforcement) untuk meningkatkan kepatuhan bagi PBPU dalam membayar iuran. Tindakan itu diterapkan juga di negara lain.

Rumah sakit dituntut pasien

Ketua Umum PB IDI, Daeng M Faqih mengatakan, persoalan defisit yang terus terjadi di BPJS Kesehatan kadang membuat pihak penyedia layanan kesehatan dituntut pasien.

Menurutnya, pembayaran dari BPJS Kesehatan kepada rumah sakit yang sering telat juga membuat ketersediaan obat tak memadai. Sehingga kadang membuat rumah sakit terpaksa merujuk pasiennya.

"Kalau kami terlalu terbuka dengan masyarakat, takut masyarakat mengamuk. Cukup rumah sakit yang tahu. Kalau buka-bukaan ke masyarakat, ternyata mereka dirujuk karena pemerintah tidak menyediakan obat, itu akan lebih kacau lagi," ujarnya, Senin (25/3) seperti dinukil Tirto.id.

Bahkan, kata Daeng, tak jarang para pasien berbalik menuntut pihak rumah sakit. "Yang menjadi sasaran masyarakat kalau dirujuk itu RS dan dokter. Mereka ingin cepat dilayani. Beberapa kasus berujung tuntutan itu banyak, karena dipindah rujukan," tandasnya.

Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah tim Lokadata Beritagar.id, 42,76 persen pemilik BPJS Kesehatan ditolak rawat inap menggunakan jaminan kesehatannya lantaran tidak memenuhi prosedur.

Sedangkan fasilitas kesehatan menolak dengan alasan tidak ada kamar kepada 18,14 persen pemilik BPJS Kesehatan yang menggunakan jaminan kesehatannya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR