KEKAYAAN INTELEKTUAL

Satgas Pemberantasan Barang Palsu memburu restu AS

Penjual DVD bajakan di pinggir jalan di Jakarta (6/1/2017)
Penjual DVD bajakan di pinggir jalan di Jakarta (6/1/2017) | Bagus Indahono /EPA

Meski mengklaim telah melakukan banyak kemajuan dalam hal aturan dan penegakan hukum, Indonesia pada 2017 tetap masuk dalam Priority Watch List (PWL). Daftar itu berisi negara-negara yang memprihatinkan dalam isu hak kekayaan intelektual.

PWL ini diterbitkan setiap tahun oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui US Trade Representative (USTR). Masuknya Indonesia ke dalam PWL 2017 berdampak terhadap status fasilitas GSP (Generalized System of Preference) oleh Amerika Serikat.

Bila fasilitas GSP dicabut, Indonesia tidak lagi mendapatkan keringanan bea masuk atas barang-barang ekspor ke Negeri Paman Sam tersebut. Tanpa keringanan bea masuk, produk Indonesia sulit bersaing dengan negara lain di pasar AS.

Pekan lalu, Bareskrim Polri menginisiasi pembentukan Satgas Pemberantasan Barang Palsu untuk menghindari rencana pencabutan fasilitas GSP. Satgas ini melibatkan Kemenkopolhukam, Kemendag, Kumham, Kemenlu, BPOM dan asosiasi pengelola mall, serta asosiasi pemegang hak intelektual.

"Kita akan tunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia sangat serius dalam menangani peredaran barang palsu," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Agung Setya.

Dilaporkan Antaranews (7/10/2017), satgas ini akan melakukan kegiatan koordinasi/tukar menukar informasi, pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual yang terjadi di Indonesia.

Mengingat penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia merupakan delik aduan, Agung mengimbau kepada pemegang hak untuk proaktif melaporkan adanya pemalsuan kekayaan intelektual yang terjadi di Indonesia.

Daftar prioritas pelanggar kekayaan intelektual

Dalam Special 301 Report 2017, Indonesia masih terdapat dalam daftar PWL bersama 10 negara lainnya, termasuk Tiongkok. Pemegang hak cipta di AS mengeluhkan pembajakan yang meluas, khususnya pemalsuan barang, yang dinilai belum mendapat perhatian serius dari penegak hukum di Indonesia.

Untuk mengatasi masalah itu, Indonesia diharapkan bisa mengembangkan sistem penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dan penyalahgunaan kekayaan intelektual, termasuk sanksi tegas untuk pelanggaran di dunia maya.

Selain itu, pemerintah AS juga mengeluhkan beragam hambatan yang diterapkan pemerintah Indonesia, misalnya yang mewajibkan kandungan lokal untuk produk tertentu, atau transfer teknologi untuk obat-obatan dan sektor lain seperti perfilman.

Awal Oktober lalu, asosiasi perfilman AS (MPAA) melaporkan sejumlah situs pembajakan atas permintaan USTR. MPAA menilai, para kriminal yang telah mengambil keuntungan dengan membajak telah mengancam keberlanjutan para kreator.

Mereka menyinggung aplikasi bernama Kodi, yang sebenarnya tidak termasuk peranti ilegal, namun dapat mengakses konten film atau acara televisi ilegal dari internet. Mereka mencatat, paling tidak terdapat lebih dari 750 situs web yang menawarkan konten ilegal, baik berupa perangkat keras maupun lunak.

Pada Juni lalu, Intellectual Property Workplan antara Indonesia-AS telah dibahas demi mendukung Indonesia dalam meningkatkan sistem perlindungan Kekayaan Intelektual secara lebih kuat dan efektif. Tindak lanjut upaya inipun diharapkan dapat mengeluarkan Indonesia dari status PWL berdasarkan Special 301 Report yang diterbitkan USTR.

Isu-isu aktual di bidang kekayaan intelektual yang dibahas antara lain implementasi Undang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten dalam meningkatkan investasi asing ke Indonesia, merek berkaitan dengan Indikasi Geografis, pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta, dan penegakan hukum kekayaan intelektual (KI).

Sejak Special 301 Report diterbitkan pertama kali, status Indonesia berubah-ubah. Pada 1989 Indonesia masuk ke dalam daftar WL, atau Watch List, lalu "naik" ke daftar PWL pertama kalinya pada 1996. Sempat membaik pada 2000, 2007, dan 2008, namun mulai 2009 hingga kini posisi Indonesia masih terpuruk di PWL.

Dalam Badan Pusat Statistik (BPS), total perdagangan Indonesia-AS dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren negatif -2,78 persen. Pada 2016, total perdagangan kedua negara mencapai US $23,44 miliar dan Indonesia mengalami surplus US $8,84 miliar.

Nilai ekspor (migas dan nonmigas) Indonesia ke AS mencapai US $16,14 miliar, sedangkan nilai impor Indonesia dari AS tercatat sebesar US $7,3 miliar. Meksipun mengalami penurunan, AS tetap merupakan tujuan ekspor nonmigas ke-1 dengan nilai US $15,68 miliar, dan sumber impor nonmigas ke-5 Indonesia dengan nilai US $7,3 miliar.

Produk ekspor utama Indonesia ke AS antara lain udang, karet alam, ban, alas kaki dan pakaian. Sementara impor utama Indonesia dari AS kacang kedelai, steamed turbine, kapas, gandum, dan perlengkapan untuk makanan hewan.

Indonesia sempat dituding curang dalam berdagang karena masuk jajaran 16 negara penyebab defisit perdagangan AS. Data sensus perdagangan AS menunjukkan, Indonesia berada di urutan dua terbawah sebelum Kanada dengan total defisit sebesar US $13,2 miliar (sekitar Rp175,98 triliun).

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Mirza Adityaswara, menyebut defisit yang dialami AS atas Indonesia tidaklah signifikan dan mengganggu ekonomi negara yang bersangkutan. Indonesia, menurutnya, tidak termasuk dalam tiga kriteria suatu negara yang bisa dianggap merugikan neraca perdagangan AS.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR