PEMILU 2019

Satu-persatu terduga makar dicokok polisi

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Li Xue Ciung alias Lieus Sungkharisma (tengah) digiring polisi usai penangkapan di Dit Reskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (20/5/2019). Polisi menangkap Lieus Sungkharisma atas laporan seseorang bernama Eman Soleman terkait kasus dugaan penyebaran hoaks dan makar.
Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Li Xue Ciung alias Lieus Sungkharisma (tengah) digiring polisi usai penangkapan di Dit Reskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (20/5/2019). Polisi menangkap Lieus Sungkharisma atas laporan seseorang bernama Eman Soleman terkait kasus dugaan penyebaran hoaks dan makar. | Reno Esnir /Antara Foto

Kepolisian RI tampak serius menghadapi isu kemungkinan terjadinya aksi makar menjelang pengumuman hasil Pemilu 2019, Rabu (22/5/2019). Satu lagi terlapor dugaan makar ditangkap dan langsung ditetapkan sebagai tersangka pada Senin (20/5) di Jakarta. Ia adalah Lieus Sungkharisma.

Lieus adalah juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno, pada Pilpres 2019. Ia dilaporkan oleh seorang warga bernama Eman Soleman ke Bareskrim Polri pada 7 Mei 2019 atas dugaan penyebaran berita bohong dan makar.

Bareskrim Polri kemudian melimpahkan kasus tersebut ke Direktorat Reserse dan Kriminal Polda Metro Jaya.

Lieus, yang sempat mangkir dari pemeriksaan polisi pada 14 Mei dan 17 Mei, ditangkap di Apartemen Hayam Wuruk, Jakarta, pada Senin (20/5) pukul 06:20 WIB, menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Argo Yuwono. Polisi langsung membawa lelaki berusia 59 tahun tersebut ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa.

Status tersangka kemudian ditetapkan polisi kepada Lieus. "Tersangka. Penyidik sudah memiliki dua alat bukti," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo kepada CNNIndonesia.com (20/5).

Pasal yang disangkakan kepadanya adalah Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 107 KUHP juncto Pasal 110 KUHP juncto Pasal 87 KUHP dan atau Pasal 163 KUHP jo Pasal 107 KUHP dan Undang-Undang ITE.

Lieus membantah tegas dugaan makar tersebut. "Ini apa ini, jadi kayak dituduhnya makar," kata Lieus saat dibawa ke Polda Metro Jaya, dinukil Antaranews.

"Pokoknya saya hadapi semua. Pokoknya saya sudah bilang polisi, saya tidak akan jawab satu patah katapun."

Penangkapan lelaki yang kerap disebut sebagai tokoh masyarakat Tionghoa ini menambah deretan mereka yang dicokok polisi atas tuduhan dugaan makar.

Sebelumnya, polisi menetapkan Eggi Sudjana, anggota tim advokasi BPN Prabowo-Sandiaga, sebagai tersangka dugaan makar terkait seruan "people power" yang dilontarkannya dalam orasi di depan kediaman Prabowo di Jl. Kertangera, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Sama seperti Lies, Eggi juga membantah keras tuduhan makar tersebut. Ia berdalih people power tersebut disuarakannya untuk kecurangan dalam Pemilihan Presiden 2019, bukan terhadap pemerintah yang sah.

Tuduhan makar juga dialamatkan kepada Mayjen (purn) Kivlan Zein, yang diketahui dekat dengan Prabowo dan kerap melontarkan kritik kepada pemerintah. Kivlan sempat dicegah ke luar negeri, tetapi polisi lantas mencabut pencegahan tersebut karena ia dianggap kooperatif dalam pemeriksaan. Ia belum ditetapkan sebagai tersangka.

Lalu pada Senin (20/5) seorang pengacara bernama Humisar Sahala, dikabarkan detikcom, melaporkan Mayjen TNI (purn) Soenarko. Mantan Komandan Jenderal Kopassus itu dituduh memprovokasi dan mengadu domba masyarakat dengan menyarankan untuk mengepung KPU dan Istana Negara.

"Intinya beliau patut diduga melakukan tindak pidana makar terhadap keamanan negara," kata Humisar.

Menanggapi ramai soal makar ini, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, kepada Tempo.co menjelaskan bahwa perbuatan makar yang tertulis dalam Pasal 104, 106, dan 107 KUHP mensyaratkan ada tindakan kekerasan.

"Makar dalam KUHP yang pada intinya diartikan ingin membunuh presiden dan wakil presiden, memisahkan diri sebagian wilayah negara, dan menggulingkan kekuasaan dengan kekerasan," katanya.

Sebab itu, menurut Fickar, ajakan mengikuti people power dari Eggi Sudjana belum memenuhi unsur pidana makar seperti yang tertuang dalam KUHP. "Sepanjang tidak ada upaya kekerasannya, tidak bisa," ucapnya.

Penerapan pasal makar itu, kata dia, lebih tepat diterapkan pada perbuatan yang bersifat teror. Namun, kata dia, aparat kini cenderung menyederhanakan pengertian makar dengan aksi unjuk rasa.

Ketidakpuasan BPN

Ramai soal makar ini semua berawal dari ketidakpuasan kubu paslon no. 02 Prabowo-Sandiaga terhadap hasil Pemilihan Presiden 2019. Sebagian besar hasil quick count lembaga survei dan juga angka di Situng Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan keunggulan bagi calon no. urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Mereka yakin ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam pelaksanaan hajat demokrasi tersebut untuk memenangkan sang lawan, yang juga petahana.

BPN telah tiga kali melaporkan dugaan kecurangan pemilu TSM kepada Bawaslu, tetapi semua laporan tersebut ditolak. Terbaru, pada Senin (20/5), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menolak laporan dugaan TSM yang diajukan Dian Fatwa, anggota BPN.

Alasan penolakan adalah bukti-bukti yang diberikan oleh pelapor hanya berupa tautan (link) kepada berita-berita di media daring (online).

"Bahwa bukti print out berita online tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus didukung dengan alat bukti lain berupa dokumen, surat, maupun video yang menunjukkan adanya perbuatan masif yang dilakukan oleh terlapor yang terjadi paling sedikit di 50 persen dari jumlah daerah provinsi di Indonesia," ujar Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo, dalam sidang.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR