PENCEMARAN NAMA BAIK

SaveMeme, Setnov, dan kebebasan berekspresi

Pengacara Ketua DPR Setya Novanto, Frederic Yunadi (kanan), sejumlah meme kliennya yang beredar di media sosial di Direktorat Pidana Cyber Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (1/11/2017).
Pengacara Ketua DPR Setya Novanto, Frederic Yunadi (kanan), sejumlah meme kliennya yang beredar di media sosial di Direktorat Pidana Cyber Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (1/11/2017). | Rosa Panggabean /Antara Foto

Warganet bereaksi pada langkah Ketua DPR RI Setya Novanto yang memperkarakan para pembuat dan penyebar meme di media sosial. Warganet pun beramai-ramai membuat tagar #SaveMEME hingga menjadi topik tren teratas di Twitter pada Jumat (3/11/2017).

Setnov, sebutan akrab Novanto, pertama kali melaporkan seorang perempuan bernama Dyan Kemala Arrizzqi (warga Tangerang, Banten) pada awal Oktober lalu karena telah menyebarkan sejumlah meme tentang dirinya ke Instagram.

Dyan yang diketahui merupakan kader Partai Solidaritas Indonesia pun langsung diciduk polisi di rumahnya pada Selasa (31/10) tapi tidak ditahan dan dibebaskan pada Rabu (1/11). Belakangan diketahui Setnov ternyata melaporkan 32 akun media sosial dalam kasus serupa kepada Direktorat Siber Bareskrim Polri pada 10 Oktober.

Koordinator Regional SAFEnet (Southeast Asia Freedom of Expression Network), Damar Juniarto, dilansir Sindonews menunjukkan 32 akun lintas-platform yang termuat dalam surat laporan polisi Nomor LP/1032/X/2017/Bareskrim.

Twitter

  1. https://twitter.com/YKW1AM
  2. https://twitter.com/antox_bondre
  3. https://twitter.com/bimasatr061
  4. https://twitter.com/iqbalembal
  5. https://twitter.com/bagas_satrioo
  6. https://twitter.com/tabah110258
  7. https://twitter.com/IrwanSuryadi
  8. https://twitter.com/Fauzan_vcc
  9. https://twitter.com/hidahidaan
  10. https://twitter.com/pemudatakhijrah
  11. https://twitter.com/DikdikHakim
  12. https://twitter.com/Moch_Rofiun
  13. https://twitter.com/gavarakun
  14. https://twitter.com/JalanSoreSore
  15. 15. https://twitter.com/Timnas_Day

Instagram

  1. https://instagram.com/nonogerard
  2. https://instagram.com/ajie_gergaji
  3. https://instagram.com/indonesiavoice_
  4. https://instagram.com/dazzlingdyann
  5. https://instagram.com/ridwan.muhammad91
  6. https://instagram.com/awreceh.id
  7. https://instagram.com/pemaulana
  8. https://instagram.com/kotakkotakalay
  9. https://instagram.com/ala_nganu

Facebook

  1. https://facebook.com/MemePolitikIndo
  2. https://facebook.com/netti.hutabarat
  3. https://facebook.com/ponang.syahputra
  4. https://facebook.com/andre.hadiyavsadath
  5. https://facebook.com/loriz.annas
  6. https://facebook.com/tonizanama.ariyanto
  7. https://facebook.com/azis.putra.tanya.kenapa
  8. https://facebook.com/tonizanama.ariyanto

Namun perkembangan terbaru mengungkap total ada 69 akun media sosial lintas-platform yang turut dilaporkan ke polisi oleh kubu Setnov. "Detailnya saya belum lihat," ujar Damar saat ditelepon Beritagar.id, Jumat sore WIB.

Setnov menjadi perbincangan utama warganet saat sedang menyandang status tersangka korupsi proyek e-KTP dan tengah menggugat KPK atas statusnya tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada September lalu.

Setnov tak pernah hadir saat dipanggil untuk menjalani pemeriksaan di KPK dengan alasan sakit, termasuk fotonya tengah dirawat di rumah sakit. Namun warganet ketika itu tak percaya sekalipun bahwa Ketua Umum Partai Golkar itu memang sakit.

Warganet pun makin gencar menjadikan Setnov sebagai bahan candaan. Ketika Setnov memenangi praperadilan atas KPK, warganet langsung menyadari "kesaktiannya" dengan membuat kelakar di linimasa Twitter.

Dan kini warganet bereaksi lagi terhadap Setnov atas tindakannya memperkarakan sebagian orang di media sosial. Mereka juga menyasar polisi dan menyuarakan ironi.

Sebagian besar takjub melihat meme dianggap berbahaya sehingga perlu dibawa ke polisi dan bagaimana polisi sedemikian cepat memproses laporan yang diajukan pengacara Setnov, Frederic Yunadi.

Padahal istilah "meme" menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah "cuplikan gambar dari acara televisi, film, dan sebagainya atau gambar-gambar buatan sendiri yang dimodifikasi dengan menambahkan kata-kata atau tulisan-tulisan untuk tujuan melucu dan menghibur."

Di sisi lain, Setnov menyatakan tidak akan mencabut laporannya ke polisi. Ia bahkan ingin polisi menuntaskan seluruh terlapor yang dijerat Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pasal 27 memuat perbuatan yang dilarang antara lain dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Kasubdit II Siber Bareskrim Polri Komisaris Besar Asep Safrudin mengatakan bahwa motif penyebar meme Setnov sekadar iseng, tapi polisi akan menelusuri motifnya lebih lanjut.

"...kami lanjutkan," kata Setnov dikutip Kompas.com, Jumat.

Preseden buruk

Bagi Damar, pihak Setnov dan polisi sama-sama keliru. Meme yang dibuat warganet bukan berbentuk penghinaan dan membuat meme serta menyebarkannya bukanlah kesalahan.

Ketika polisi begitu cepat memproses pelaporan ini, masyarakat ke depan bisa takut. Mereka khawatir membuat meme pun bisa masuk kategori pencemaran nama baik.

Polisi seharusnya juga tidak serta merta langsung menangkap terlapornya. Prosedurnya adalah mengirim surat panggilan sebanyak tiga kali dan memberi kesempatan kepada terlapor untuk klarifikasi sebelum dijadikan tersangka.

Bahkan polisi seharusnya bisa menjadi mediator. "Kalau mau cari solusi positif, polisi bisa mengupayakan perdamaian antara pelapor dan terlapor," tukas Damar.

Dan dijelaskan Damar, meme sebagai bentuk ekspresi hiburan di media sosial bakal lebih ramai pada tahun politik --Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Namun bakal lebih banyak juga pelaporan ke polisi dengan alasan pencemaran nama baik.

Apalagi menurut lelaki yang aktif melakukan advokasi soal pasal karet dalam UU ITE ini, ada 3.089 kasus yang terkait UU tersebut pada 2016. 700 kasus di antaranya berbentuk pencemaran nama baik.

"Jadi ada kenaikan 19 persen kasus pencemaran nama baik dibanding tahun sebelumnya, Bayangkan nanti pada tahun politik, bisa jadi ada kenaikan sebesar itu pula," sergahnya.

Damar pernah berhasil mengupayakan pembatalan proses hukum terhadap 300 akun media sosial yang dilaporkan Anggota Dewan Pengawas Perum LKBN Antara, Boni Hargens, pada Juli lalu.

Namun untuk kasus yang melibatkan Setnov ini, Damar belum yakin bisa berhasil --termasuk untuk melakukan praperadilan. "Kami mesti hitung dulu, kami sadar seberapa kuat orang yang dihadapi ini," katanya.

Satu hal lain dari kasus termaksud yang memprihatinkan Damar adalah indeks kebebasan berekspresi di Indonesia kian menurun. "Angkanya makin turun," imbuhnya.

Sebagai informasi, data Setara Institute yang dilansir CNN Indonesia pada 2016 menunjukkan kebebasan berekspresi dan berserikat di Indonesia menurun dari 2,18 poin pada 2015 menjadi 2,1 poin pada 2016.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR