PERKEBUNAN

Sawit di tangan segelintir pengusaha

Foto udara perkebunan kelapa sawit di Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatra Selatan, Kamis (13/9/2018).
Foto udara perkebunan kelapa sawit di Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatra Selatan, Kamis (13/9/2018). | Nova Wahyudi /Antara Foto

Separuh lebih luas perkebunan sawit di Indonesia dimiliki perusahaan swasta. Sementara realisasi kewajiban pemberian 20 persen plasma oleh perusahaan masih belum optimal. Ini dinilai berpotensi memicu ketimpangan ekonomi.

Perkara tersebut menjadi butir penting dalam moratorium sawit lewat Inpres Nomor 8 Tahun 2018 yang diteken Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Belum lagi mengingat hanya empat perusahaan kakap yang menguasai 74 persen pasar ekspor minyak sawit mentah.

Moratorium karenanya bisa menjadi momentum reformasi tata kelola sawit, se pendataan Izin Usaha Perkebunan (IUP), pelarangan penerbitan IUP, dan penegakan kewajiban pemberian perkebunan masyarakat (plasma).

"Kepemilikan sawit yang dikuasai perusahaan swasta berdampak terhadap ketimpangan ekonomi: ketimpangan akses lahan dan pasar," kata peneliti LSM lingkungan Auriga, Syahrul Fitra, ketika dihubungi Beritagar.id pada Kamis (20/9/2018).

Angka sementara dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian bertarikh 2017 yang diolah tim Lokadata Beritagar.id mencatat; 6,8 juta hektare perkebunan sawit di Indonesia, atau 55 persen dari total luas perkebunan, dimiliki perusahaan swasta.

Sementara luas perkebunan rakyat yakni 4,8 juta atau 38,6 persen; dan perkebunan negara sebanyak 752,5 ribu hektare atau 6,1 persen.

Wilayah dengan persentase kepemilikan perusahaan swasta paling tinggi ada di Kalimantan. Dua pertiga dari total lahan perkebunan atau sekitar 4,3 juta hektare, dikuasai para pengusaha bermodal besar. Di Sumatra, para pengusaha menguasai hampir separuh dari total luas lahan perkebunan.

Persentase kepemilikan perkebunan negara paling banyak ditemukan di wilayah Jawa, 54,5 persen, dari total 36,5 ribu hektare. Sementara persentase luas perkebunan rakyat paling tinggi ada di wilayah Sulawesi, yakni 46,9 persen.

Selain kecilnya akses lahan oleh petani kecil atau rakyat, laporan riset Auriga yang mengolah data Kementerian Perdagangan pada 2017 menemukan hanya segelintir pengusaha yang menguasai pasar ekspor minyak sawit mentah di Indonesia.

Hanya empat perusahaan kakap penguasa 74 persen pasar ekspor minyak sawit mentah, mereka adalah: Wilmar Group (24,58 persen), Musim Mas (20,46 persen), Golden Agri Resources (19,58 persen), dan Asian Agri (9,75 persen).

Dengan kondisi tersebut, pengusaha dinilai bisa secara sepihak mengatur harga Tandan Buah Segar (TBS) yang dinilai merugikan pekebun.

“Bagi kami itu tak sehat karena pasarnya oligopoli. Mereka bisa dengan mudah mengatur pasar,” Syahrul Fitra.

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menemukan rata-rata harga TBS menurun hingga Rp800 per kilogram, dari yang semula Rp1.000, per Juli 2018.

Padahal pada awal 2018, harga berkisar pada Rp1.800 per kilogram seperti dilansir dari CNNIndonesia.com. Penurunan harga ini dinilai merugikan petani yang tak sanggup menutup beban produksi.

“Akibatnya, posisi petani dalam rantai pasok menjadi terbatas. Model seperti itu memicu ketimpangan ekonomi,” kata Syahrul.

Studi dari lima peneliti Fakultas Geoscience, Utrecht University dan Centre for International Forestry Research (CIFOR) terhadap petani sawit skala kecil di Kabupaten Rokan Hilir di Riau menunjukkan harga TBS yang diterima oleh petani kecil lebih rendah 32 persen hingga 53,1 persen dari harga yang telah ditetapkan Tim Pokja penentuan TBS di daerah tersebut.

Padahal, harga yang ditetapkan Tim Pokja sudah melalui persetujuan para pengusaha besar, pemerintah, dan petani plasma. Namun, rendahnya daya tawar petani untuk menjual hasil buah sawit, adanya pengepul, dan beban tambahan biaya produksi menjadi hambatan petani mendapatkan harga lebih tinggi.

Plasma 20 persen

Studi Auriga mencakup seluruh provinsi yang memiliki IUP perkebunan. Menurut data Kementerian Pertanian, pemerintah telah merilis 1.404 IUP di 13 provinsi per 2017. Izin didominasi oleh perusahaan swasta, dibandingkan perusahaan di bawah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Provinsi dengan izin usaha terbanyak yakni Riau (291 izin), diikuti dengan Kalimantan Tengah (238 izin), dan Kalimantan Timur (211 izin). Meski jumlah izin tertinggi, luas lahan di Riau (1,19 juta hektare) tak lebih dari Kalimantan Tengah (2,49 juta hektare) dan Kalimantan Timur (2,39 juta hektare).

Luas lahan milik swasta di Riau, jauh di atas luasan lahan milik pemerintah daerah di tiga provinsi yakni Riau (187,6 ribu hektare), Sumatera Selatan (2.787 hektare), dan Bengkulu (587 hektare).

Mayoritas perusahaan swasta pemilik IUP sawit dinilai tak melakukan kewajiban pemberian plasma. Realisasinya hanya 27-30 persen di Indonesia. Masih banyak lahan yang seharusnya milik masyarakat tapi dikuasai oleh perusahaan.

“Moratorium, salah satunya melakukan evaluasi terhadap masalah itu. Jika ditemukan perusahaan yang masih menguasai lahan tersebut, negara akan mengambilnya dan diserahkan ke masyarakat,” kata Syahrul.

Dalam proses permohonan IUP dan Hak Guna Usaha (HGU), perusahaan wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat minimal 20 persen dari total luas areal kebun yang diusahakan, merujuk Pasal 58 UU Perkebunan. Fasilitasi dapat berupa pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan yang lain.

Apabila tak dilakukan, perusahaan bisa menerima sanksi administrasi, seperti pembayaran denda, penghentian sementara kegiatan usaha perkebunan, hingga pencabutan izin usaha.

Namun, temuan di lapangan menunjukkan penegakan aturan ini tak dilakukan. Auriga menemukan tiga fenomena utama: permainan curang perusahaan dan pemberi izin, nihilnya komitmen perusahaan, dan masyarakat tak tahu posisi lahan jika memang sudah diberikan.

“Ada yang sudah dibagikan tapi tak sesuai aturan (2 hektare per KK). Parahnya, lahan-lahan itu justru dibagikan ke oknum-oknum pejabat di daerah. Ada juga yang direalisasikan tapi masyarakat tidak tahu di mana posisinya, dan hanya dikasih bagi hasil. Itu pun sangat kecil karena dipotong beban utang oleh perusahaan,” kata Syahrul.

Untuk menegakkan realisasi plasma 20 persen, seperti yang diamanatkan dalam Inpres moratorium, Syahrul merekomendasikan perlu adanya transparansi kepada publik oleh perusahaan dan pemerintah daerah.

Selain itu, Syahrul juga menekankan pentingnya pengawasan dan pengendalian, terutama audit kebun yang dilakukan secara periodik dan konsisten serta hasilnya bisa diketahui publik.

Untuk kepentingan luas, pemerintah juga perlu menyelesaikan one map di perkebunan sawit sebagai syarat penataan izin sawit.

Sementara itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia belum merespons temuan Auriga, hingga berita ini diterbitkan.

Terkait moratorium, Ketua Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Tofan Mahdi, pernah menjelaskan pihaknya masih mengkaji kebijakan tersebut “Kami akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait,” ujar Tofan, seperti dilansir dari InfoSAWIT.

Syahrul berharap moratorium sawit menjadi instrumen yang pas untuk perbaikan tata kelola, termasuk penguatan tata niaga dan penguatan sawit rakyat.

Melansir Kompas.com, Zulkifli Hasan yang juga mantan Menteri Kehutanan berpendapat, lewat moratorium ini pemerintah pun perlu menguatkan perbaikan pengelolaan kebun kelapa sawit petani lokal skala kecil lewat peningkatan kualitas bibit dan peremajaan. Alih-alih memberikan lahan konservasi untuk para pemodal yang selama ini terkesan sangat kapitalistik dalam memperlakukan bisnis sawit.

BACA JUGA