RINGKASAN SEPEKAN

Sebab kematian petugas KPPS dan kabar populer lainnya

Berita terpopuler di Beritagar.id sepanjang pekan lalu (12-17/5/2019).
Berita terpopuler di Beritagar.id sepanjang pekan lalu (12-17/5/2019). | Robotorial /Antara Foto, beritagar.id

Keterangan Kementerian Kesehatan tentang penyebab kematian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hingga perekam video ancaman terhadap Joko Widodo menjadi bagian dari berita terpopuler di Beritagar.id sepanjang pekan lalu (12-17/5/2019).

Berikut adalah ringkasan 6 berita populer sepanjang pekan lalu:

Sebab kematian petugas KPPS terungkap, setop politisasi

Anggota keluarga memperbaiki posisi foto Sudirdjo, seorang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu serentak 2019 yang meninggal dunia usai mendapatkan perawatan di rumah sakit di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (23/4/2019).
Anggota keluarga memperbaiki posisi foto Sudirdjo, seorang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu serentak 2019 yang meninggal dunia usai mendapatkan perawatan di rumah sakit di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (23/4/2019). | Risky Andrianto /ANTARA FOTO

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ungkap penyebab meninggalnya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Seluruh pihak, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU), kubu 01, dan 02 mengimbau agar politisasi fenomena ini dihentikan.

Kemenkes telah merampungkan investigasi penyebab kematian petugas KPPS. Investigasi ini dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes) di empat provinsi, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, dan Kepulauan Riau.

Dalam siaran pers, Sabtu (11/5), Sekretaris Jenderal Kemenkes Oscar Primadi mengungkap hasil investigasi. Di Jakarta ada 22 korban jiwa. Penyebab kematian adalah infarc myocard, gagal jantung, koma hepatikum, strok, respiratory failure, dan meningitis.

Baca selengkapnya di sini.

THR PNS bisa lebih cepat ketimbang pegawai swasta

THR Lebaran 2019 dan gaji ke-13 PNS akan cair 24 Mei. Untuk orang swasta, paling telat 29 Mei. Tapi pekan ini mungkin sudah ada yang menerima.
THR Lebaran 2019 dan gaji ke-13 PNS akan cair 24 Mei. Untuk orang swasta, paling telat 29 Mei. Tapi pekan ini mungkin sudah ada yang menerima. | Antyo® /Beritagar.id

Berbahagialah jika Anda dan sejawat di dunia partikelir sudah tahu kapan tunjangan hari raya (THR) cair. Tak perlu deg-degan apakah juragan Anda main pas dengan tenggat pemerintah: tujuh hari sebelum Lebaran.

Jika Anda aparatur sipil negara (di dalamnya juga ada pegawai negeri sipil), Anda beruntung. Sudah jelas kabar ihwal THR. Uangnya akan Anda petik Jumat 24 Mei nanti. Selain THR juga ada gaji ketiga belas. Hal serupa berlaku untuk personel Polri dan TNI.

Tentang tenggat swasta, yang seminggu sebelum hari raya, hal itu sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 Tahun 2016. Permen tersebut juga mengatur THR bagi karyawan yang telah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Sila lihat infografik.

Baca selengkapnya di sini.

Ajakan membangkang terhadap presiden pemenang pilpres

Prabowo menolak hasil Pilpres 2019. Arief Poyuono ajak pendukung tak akui pemerintahan baru, lalu membangkang: tak bayar pajak.
Prabowo menolak hasil Pilpres 2019. Arief Poyuono ajak pendukung tak akui pemerintahan baru, lalu membangkang: tak bayar pajak. | Salni Setyadi /Beritagar.id

Pemilu 2019 belum selesai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru mengumumkan hasil 22 Mei nanti. Capres Prabowo Subianto pekan ini (14/5/2019) di Jakarta sudah memperkokoh kuda-kuda: "Saya akan menolak hasil penghitungan yang curang.

Hari berikutnya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengajak pendukung Prabowo - Sandiaga Uno untuk tidak mengakui pemerintahan yang dihasilkan Pilpres 2019.

Untuk mendelegitimasi pemerintah, Arief mengajak pendukung Prabowo tidak membayar pajak.

Baca selengkapnya di sini.

Bupati Cirebon diberhentikan 15 menit setelah dilantik

Bupati Cirebon nonaktif Sunjaya Purwadisastra menutupi wajahnya ketika keluar usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (21/1/2019). Sunjaya Purwadisastra diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap mutasi jabatan, proyek dan perizinan di Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2018.
Bupati Cirebon nonaktif Sunjaya Purwadisastra menutupi wajahnya ketika keluar usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (21/1/2019). Sunjaya Purwadisastra diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap mutasi jabatan, proyek dan perizinan di Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2018. | Reno Esnir /Antara Foto

Sunjaya Purwadisastra sepertinya menjadi bupati periode 2019-2024 dengan masa jabatan tersingkat. Ia dilantik oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, di Gedung Sate pada Jumat (17/5/2019) pagi. Lantas, menurut hitungan wartawan Antaranews yang hadir di sana, ia diberhentikan 15 menit kemudian.

Sunjaya memperoleh suara terbanyak pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 di Cirebon dan ditetapkan sebagai pemenang pada 10 Agustus. Ia pun bakal menjalani periode keduanya sebagai pemimpin kabupaten tersebut bersama wakilnya, Imron Rosyadi.

Namun, pada 24 Oktober 2018, lelaki berusia 53 tahun itu, bersama Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon, Gatot Rachmanto, ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pendopo Kabupaten Cirebon. Keduanya menjadi tersangka kasus suap mutasi alias jual-beli jabatan, proyek, dan perizinan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Tahun Anggaran 2018.

Sunjaya pun menjadi kepala daerah ke-100 yang diciduk dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK sejak 2004.

Baca selengkapnya di sini.

Pengacara minta BPN tidak menyusahkan Eggi

Eggi Sudjana menjalani pemeriksaan di Dirkrimum Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (13/5/2019).
Eggi Sudjana menjalani pemeriksaan di Dirkrimum Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (13/5/2019). | Jaya Kusuma/aaa/ama. /ANTARA FOTO

Pitra Romadoni pengacara Eggi Sudjana, menyindir Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. "Kalau BPN tidak bisa membantu, tolong jangan buat kami susah," begitu kata Pitra kepada para wartawan.

Pitra Romadoni menilai Eggi Sudjana adalah sebagai korban politik.

Ia meminta kepada BPN Prabowo-Sandi agar tidak membuat kliennya semakin susah seandainya tidak memberikan bantuan hukum.

Baca selengkapnya di sini.

Perekam video ancam Jokowi jadi tersangka

Ilustrasi: Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono (kanan) dan Wadir Krimum Polda Metro Jaya AKBP Ade Ary Syam Indradi  memberi keterangan terkait kasus video  ancaman terhadap Presiden Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (13/5/2019).
Ilustrasi: Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono (kanan) dan Wadir Krimum Polda Metro Jaya AKBP Ade Ary Syam Indradi memberi keterangan terkait kasus video ancaman terhadap Presiden Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (13/5/2019). | Reno Esnir/aww. /ANTARA FOTO

IY, perekam video ancaman penggal kepala Jokowi ditetapkan sebagai tersangka, Rabu (15/5/2019). Polisi menangkap IY alias Ina di rumahnya, Grand Residence City, Cluster Prapanca 2, Blok BB 11 No. 21, RT 02 RW 02, Bekasi, Jawa Barat.

Ina mengakui sebagai perekam sekaligus pengunggah video tersebut ke grup WhatsApp.

Penangkapan Ina melengkapi buruan polisi setelah sebelumnya HS, terduga pelaku pengancaman, ditangkap di Depok, Jawa Barat.

Baca selengkapnya di sini.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR