DEFISIT BPJS KESEHATAN

Seberapa efektif kenaikan iuran tekan defisit BPJS Kesehatan

Sejumlah pasien menunggu antrian pendaftaran di Rumah Sakit Umum Islam (RSUI) Kustati, Solo, Jawa Tengah, Senin (7/1/2019).
Sejumlah pasien menunggu antrian pendaftaran di Rumah Sakit Umum Islam (RSUI) Kustati, Solo, Jawa Tengah, Senin (7/1/2019). | Mohammad Ayudha /AntaraFoto

Desas-desus kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga dua kali lipat jadi polemik publik.

Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak sepakat dengan kebijakan yang diusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ini. Bagi mereka, kenaikan iuran bukan hanya akan jadi beban tambahan, tapi juga alasan untuk menunggak pembayaran.

“Setiap kenaikan apa pun yang cukup drastis harus dimitigasi oleh pemerintah,” kata anggota Komisi XI Ichsan Firdaus dalam rapat penentuan nasib BPJS Kesehatan, 29 Agustus 2019.

Namun kubu pemerintah berpendapat berbeda. Sri Mulyani menilai opsi kenaikan iuran ini adalah solusi untuk menambal beban defisit BPJS Kesehatan yang semakin tak tertolong. Dalam hitungannya, defisit tahun ini bakal membengkak hingga Rp28 triliun.

Tapi, apakah hitung-hitungan bendahara negara itu sahih? Koordinator advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai tidak demikian. Kalkulasi antara kenaikan iuran dengan defisit tak serta merta berlaku linier.

Sebab pemerintah perlu mewaspadai adanya risiko penurunan jumlah penerimaan iuran di kelas I dan I akibat besaran kenaikan yang terlalu tinggi.

Penjelasannya seperti ini. Kelompok yang paling terdampak dengan kenaikan ini adalah peserta Mandiri yang jumlahnya mencapai 32 juta orang. Sementara, tingkat kepatuhan pembayaran kelompok ini reratanya hanya 54 persen. Opsi yang mungkin dipilih adalah penurunan kelas.

Jika harus dirawat, mereka bisa menggunakan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 51 tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Bayar dalam Program JKN, yang memungkinkan pembayaran selisih tagihan dengan uang sendiri ke pihak rumah sakit.

“Soalnya ini bicara bukan satu orang, tapi kan satu keluarga. Kalau satu keluarga lima orang, mereka pasti mikir-mikir,” kata Timboel, dalam BBC Indonesia.

Timboel bukan tak setuju dengan usul kenaikan iuran. Persoalannya, kenaikan itu tak harus langsung 100 persen. Pemerintah bisa melakukan kenaikan dengan bertahap, pada rentang 20 sampai 30 persen, sambil memperbaiki pelayanannya.

“Kalau ada trust dari peserta, pasti enggak masalah iuran naik,” tuturnya.

Bukan hanya itu, temuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyebutkan adanya 50.475 badan usaha tak patuh atas regulasi BPJS Kesehatan juga patut dicermati pemerintah.

Belum lagi sekitar 528.120 pekerja yang tak didaftarkan oleh 8.314 badan usaha dan juga 2.348 badan usaha yang tidak melaporkan gaji pegawainya dengan benar.

“Kenaikan iuran tidak otomatis menyelesaikan defisit. Karena defisit dikontribusi juga oleh kegagalan mengendalikan biaya dan menghentikan fraud di RS,” tukas Timboel.

Untuk diketahui, besaran kenaikan iuran peserta Mandiri kelas I direncanakan naik dari Rp80.000 per bulan menjadi Rp160.000. Kemudian untuk kelas II dari Rp51.000 menjadi Rp110.000. Terakhir, kelas III dari Rp25.500 menjadi Rp42.000

Jika Presiden Joko “Jokowi” Widodo menyetujui usulan ini—diperkuat dengan penandatanganan Peraturan Presiden—maka kenaikan iuran akan mulai berlaku pada 2020.

Subsidi silang untuk peserta dan rumah sakit

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita optimistis kenaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini tidak akan menekan daya beli peserta dari golongan miskin.

Sebab, subsidi silang yang diberikan Negara terhadap peserta BPJS Kesehatan dari kelompok miskin tetap akan berlaku meski iurannya dinaikkan.

“PBI (Penerima Bantuan Iuran) dananya disiapkan oleh negara untuk biaya jaminan kesehatan bagi 40 persen penduduk miskin. Jadi, dia tidak bayar, yang bayar negara,” kata Agus di Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas mengatakan kenaikan iuran untuk PBI sudah mulai berlaku sejak Agustus ini. Oleh karenanya, pemerintah bakal menalangi kenaikan iuran peserta PBI—sekitar 133 juta jiwa—untuk periode Agustus hingga Desember 2019.

Iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat PBI diberlakukan sejak 2014. Biayanya masuk dalam alokasi pos bantuan sosial di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menyiapkan dana talangan bagi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di DKI Jakarta untuk antisipasi kenaikan tunggakan lantaran peserta tak sanggup bayar iuran.

Besaran dan yang direncanakan mencapai Rp93 miliar dalam bentuk kredit supply financing (SCF). Karena bentuknya talangan, maka selama tak digunakan, dana itu akan tetap tersimpan di Bank DKI.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI Herry Djufriani memerinci, dana itu akan disebar di enam rumah sakit daerah, yakni RSKD Duren Sawit sebesar Rp5 miliar, RSUD Budhi Asih Rp15 miliar, RSUD Koja Rp20 miliar, RSUD Pasar Rebo Rp18 miliar, RSUD Tarakan Rp15 miliar, dan RSUD Cengkareng Rp20 miliar.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR