MEIKARTA

Sekda Jabar terseret pusaran suap Meikarta

Ilustrasi. Pengakuan sejumlah saksi, alat bukti, dan bukti persidangan bisa menyeret penerima suap seseorang menjadi tersangka.
Ilustrasi. Pengakuan sejumlah saksi, alat bukti, dan bukti persidangan bisa menyeret penerima suap seseorang menjadi tersangka. | Salni Setyadi /Beritagar.id

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat (Jabar) Iwa Karniwa dan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bortholomeus Toto sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi.

Keduanya tersandung dua perkara dugaan tindak pidana korupsi dan ditetapkan tersangka, Senin (29/7/2019), setelah dilakukan pengembangan dalam perkara dugaan suap terkait dengan pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Iwa diduga menerima aliran suap proyek Meikarta sebesar Rp900 juta terkait dengan pengurusan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) di Provinsi Jawa Barat.

"Sejak 10 Juli 2019, KPK melakukan penyidikan untuk tersangka IWK (Iwa Karniwa), Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat 2015 hingga sekarang dalam perkara dugaan suap terkait dengan Pembahasan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Bekasi Tahun 2017," ungkap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Senin, (29/7).

Iwa diduga bertindak melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Perkara ini, ungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah, berawal dari kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) pada 14 dan 15 Oktober 2018. Dalam OTT saat itu, KPK mengamankan uang 90.000 dolar Singapura, Rp513 juta, 2 unit mobil, dan menetapkan 9 orang sebagai tersangka dari unsur kepala daerah, pejabat di Pemkab Bekasi, dan pihak swasta.

"Sembilan orang tersangka tersebut telah divonis oleh Pengadilan Tipikor pada PN Bandung di Jawa Barat," kata Febri dalam keterangan tertulis yang dikutip Selasa, (30/7).

Sementara tersangka Bortholomeus, dijerat pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK, sebut Febri, akan terus melakukan pengembangan perkara tersebut sebagai bagian dari upaya KPK untuk mewujudkan perizinan yang bersih, transparan, dan antikorupsi.

"Jika perizinan diberikan karena suap, padahal perizinan tersebut tidak sesuai dengan peruntukan lahan di sebuah daerah, maka korupsi seperti ini akan berisiko menimbulkan efek domino kerusakan yang lain," tandasnya.

Nama Iwa disebut-sebut dalam pusaran kasus suap tersebut. Pertama kali muncul dalam persidangan mantan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, pada 14 Januari 2019. Neneng, yang mundur dari jabatannya pada 16 Maret 2019, menyebut Sekda Jabar itu meminta sejumlah uang melalui Neneng Rahmi.

Bahkan, Jaksa KPK meyakini Iwa menerima uang Rp1 miliar terkait proyek Meikarta. Keyakinan itu tertuang dalam berkas tuntutan untuk terdakwa Billy Sindoro. Meski dikonfrontasi dengan keterangan saksi lain, Iwa menyangkal pernah menerima uang.

Menanggapi penetapan status tersangka oleh KPK, Iwa menyatakan akan kooperatif untuk mendukung kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi. "Saya akan menaati, mengikuti serta bersikap kooperatif sebagai bentuk tanggung jawab saya untuk turut membantu KPK dalam upaya pemberantasan korupsi," ujar Iwa dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/7).

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyetujui penonaktifan Iwa dari jabatan Sekda Jabar. Tjahjo mengaku Gubernur Jabar Ridwan Kamil telah meminta izin untuk menonaktifkannya.

"Semalam Gubernur Jabar minta izin untuk mem-PLH-kan (mengangkat pelaksana harian) Sekda," ungkap Tjahjo kepada sejumlah jurnalis, di Kantor Ombudsman Republik Indonesia, Jakarta, (30/7).

Dia menegaskan, pengisian jabatan sekda oleh pelaksanaan harian (Plh) untuk memastikan agar kegiatan membantu tugas gubernur tidak terganggu.

"Memberi kesempatan Sekda Iwa untuk konsentrasi terhadap masalah penyidikan yang ada. Sampai kepada keputusan inkracht (berkekuatan hukum tetap) di KPK," tukasnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR