PENINDAKAN KORUPSI

Sekilas soal Petral dan Bambang Irianto yang jadi tersangka KPK

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyampaikan keterangan pers tentang penetapan tersangka kasus dugaan suap perdagangan minyak mentah dan produk kilang Pertamina Energy Service Pte. Ltd. (PES) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/9/2019).
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyampaikan keterangan pers tentang penetapan tersangka kasus dugaan suap perdagangan minyak mentah dan produk kilang Pertamina Energy Service Pte. Ltd. (PES) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/9/2019). | Indrianto Eko Suwarso /Antara Foto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Managing Director Pertamina Energy Services Pte. Ltd (PES) periode 2009-2013 Bambang Irianto sebagai tersangka kasus suap terkait perdagangan minyak mentah dan BBM impor di PES. Bambang juga tercatat menjadi Direktur Utama Pertamina Energy Trading Ltd (Petral), nama baru PES, hingga 2015.

Penetapan tersangka bagi Bambang dilakukan KPK pada Selasa (10/9/2019). Menurut Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidikan berlangsung sejak Juni 2014.

"Setelah terpenuhinya bukti permulaan yang cukup, KPK meningkatkan ke penyidikan dalam perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait kegiatan perdagangan minyak mentah dan produk kilang di PES selaku 'subsidiary company' PT Pertamina (Persero)," kata Laode dalam jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/9).

Laode menjelaskan, penyelidikan awal kasus ini dilakukan dengan sangat hati-hati dan cermat. Dalam tahap itu, KPK meminta keterangan 53 orang saksi dan mempelajari dokumen lintas instansi serta negara.

Sementara untuk kepentingan penyidikan, KPK menggeledah lima lokasi berbeda di Jakarta pada 5-6 September 2019. Lima lokasi itu adalah rumah di Jalan Pramukasari, rumah di Komplek Ligamas Pancoran, rumah di kawasan Cempaka Timur, serta rumah di Jalan Cisanggiri III, Kebayoran Baru, serta satu unit apartemen Salemba Residence.

Dari penggeledahan itu, KPK menyita sejumlah dokumen pengadaan dan data aset. "KPK akan terus berupaya melakukan penelusuran dan asset recovery," ujar Laode.

Adapun Bambang, lanjut Laode, diduga menerima komisi sedikitnya AS $2,9 juta pada kurun 2010-2013 melalui rekening SIAM Group Holding Ltd, perusahaan miliknya. Bambang diduga menerima uang itu dari Kernel Oil setelah "membantu" kemenangan tender alokasi pengadaan minyak mentah atau produk kilang untuk Pertamina.

KPK pun menjerat Bambang dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mengenal Petral dan Bambang Irianto

Sosok Bambang tak bisa dilepaskan dari kontroversial Petral. Ini adalah perusahaan perantara (makelar) yang bertugas melakukan jual-beli minyak ke dan dari mana saja untuk Pertamina. Semua jual-beli dilakukan di Singapura.

Petral berdiri sejak 1969 dengan nama PT Petral Group dengan saham yang dipegang oleh Petra Oil Marketing Co. Ltd yang terdaftar di Bahama dan berkantor di Hong Kong, serta Petral Oil Marketing Corporation yang terdaftar di California, Amerika Serikat (AS).

Pada 1978, kedua pemegang saham melakukan merger dan mengubah nama perusahaan menjadi Petra Oil Marketing Limited yang terdaftar di Hong Kong. Setahun kemudian hingga 1992, saham Petra Oil Marketing Limited diambil alih Zambesi Invesments Limited yang terdaftar di Hong Kong dan PES yang terdaftar di Singapura.

PT Pertamina (Persero) kemudian mengakuisisi Petra Oil Marketing Limited pada 1998 dan mengubah namanya menjadi PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) pada 2001 dengan komposisi pemegang saham Zambesi Invesments Limited dan PES.

Perjalanan Petral kemudian berakhir pada 13 Mei 2015 karena diduga menjadi sarang mafia minyak dan gas (migas). Pembubaran dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ketika itu, Sudirman Said.

Menurut Sudirman, jaringan migas di Petral telah menguasai kontrak suplai minyak selama tiga tahun senilai AS $18 miliar atau dengan kurs ketika itu sekitar Rp250 triliun.

Dari hasil audit independen diketahui bahwa Petral menguasai kontrak senilai AS $6 miliar per tahun atau sekitar 15 persen dari rerata impor minyak tahunan Pertamina yang nilainya AS $40 miliar. Dan ini baru kontrak, belum keuntungan.

"Ini nilai kontrak yang mereka kuasai, bukan keuntungan," kata Sudirman kala itu. Akibatnya, lanjut Sudirman, Pertamina tidak memperoleh harga terbaik dalam pengadaan minyak ataupun jual-beli produk BBM.

Dari peran Petral sebagai perantara itu, Bambang diduga menjadi aktor utama. Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RKTM) pada 2015, Faisal Basri, mengaku mendapatkan laporan bahwa gaji Bambang sebagai Presiden Direktur Petral mencapai Singapura $44.000 alias Rp446 juta per bulan (kurs Rp10.145) dan pesangon mencapai Singapura $1.195.508 atau setara Rp12 miliar.

Bambang, ujar Faisal, juga mendapat fasilitas apartemen dinas nan mewah di Four Season. Seluruh paket gaji, tunjangan, dan fasilitas untuk Presdir Petral ini lebih besar dibanding yang diterima para Direksi PT Pertamina (Persero). Padahal Pertamina adalah perusahaan induk Petral.

Sebagai perbandingan gaji Dirut Pertamina ketika itu, Dwi Soetjipto, adalah Rp200 jutaan. "Makanya gajinya (Bambang) berapa kali lipat dari direksi," kata Faisal pada 1 April 2015 dalam Kumparan.

Selepas pembubaran Petral, Pertamina mengaku bisa menghemat hingga AS $523 juta atau sekitar Rp6,9 triliun selama 2015-2016. Sementara peran Petral dalam impor minyak mentah dan BBM untuk Pertamina dialihkan ke Integrated Supply Chain (ISC) dan proses lelang diklaim kian transparan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR