Sekjen Nasdem tersangka, Jaksa Agung tak mau dikaitkan

Agung Prasetyo (baju putih) menjawab pertanyaan wartawan usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (30/9).
Agung Prasetyo (baju putih) menjawab pertanyaan wartawan usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (30/9). | Yudhi Mahatma /ANTARA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella sebagai tersangka kasus suap penanganan dugaan korupsi dana bantuan sosial di Sumatra Utara (Sumut). Penanganan kasus itu kini ada di tangan Kejaksaan Agung, sebelumnya ditangani Kejaksaan Tinggi Sumut.

Menurut Jaksa Agung, HM Prasetyo, penetapan tersangka Patrice ini tak bisa dikaitkan dengan urusan kasus di Kejaksaan Agung (Kejagung). Dia mewanti-wanti jangan ada yang bicara sembarangan.

"Orang luar itu banyak ngomong macam-macam itu, dikait-kaitkan ke mana-mana. KPK tahu persis apa yang akan dilakukan. KPK ndak keliru dong, tapi yang bicara di luar itu yang macem-macem, nggak tahu permasalahan tapi bicara yang enggak-enggak. Itu yang mereka harus tahu dulu persoalan seperti apa," kata Prasetyo di Istana, Kamis (15/10), seperti dikutip detik.com.

Prasetyo dan Rio sama-sama berasal dari Partai Nasdem. Sebelum terpilih jadi Jaksa Agung, Prasetyo adalah anggota DPR. Dia mundur setelah Presiden memilihnya jadi Jaksa Agung.

Sedangkan Rio, hingga kemarin, masih menjadi Sekretaris Jenderal Partai Nasdem. Kemudian Rio menyatakan mundur.

"Saya menyatakan mundur dari jabatan Sekjen, mundur dari anggota partai dan dari anggota DPR karena saya menghadapi persoalan di KPK," ujar Rio dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta Pusat, Kamis (15/10) seperti dikutip dari Kompas.com.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhroh bersuara keras. Dia meminta agar Presiden Joko Widodo mencopot Jaksa Agung HM Prasetyo.

"Riil-nya ini kan yang menjadikan (Rio) tersangka KPK, follow up-nya mereka. Tapi kekhawatiran publik (terkait intervensi Jaksa Agung) cukup beralasan. Dan domain Presiden yang masih akan melakukan reshuffle, jangan sampai ditunggu diteriakin," ujar Zuhroh kepada Okezone, Jumat (16/10).

Zuhroh berpendapat, Jaksa Agung perlu mundur agar tidak terjadi tarik menarik kepentingan.

Tapi Prasetyo membantah jika Rio ada hubungan dengan Kejagung. "Biar saja proses hukum berjalan," ujar Prasetyo saat ditemui Detikcom di Kantor Presiden, Jakarta (15/10).

Dia mengatakan, kasus tersebut berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT). Tidak ada sangkut paut dengan kasus di Kejagung. Kepada Viva, Prasetyo menyebutkan, proses hukum itu berjalan di atas bukti dan fakta. "Itu saja. Tidak boleh asumsi, tidak boleh perkiraan atau apa pun," ujarnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR