REHABILITASI PASCA-BENCANA

Sekolah darurat dan tunjangan khusus guru di Lombok

Sejumlah anak-anak korban gempa belajar di halaman sekolah beralaskan terpal karena bangunan sekolahnya rusak di SDN 2 Kekait, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, NTB, Kamis (6/9/2018).
Sejumlah anak-anak korban gempa belajar di halaman sekolah beralaskan terpal karena bangunan sekolahnya rusak di SDN 2 Kekait, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, NTB, Kamis (6/9/2018). | Ahmad Subaidi /AntaraFoto

Pemulihan kegiatan belajar-mengajar di Lombok, Nusa Tenggara Barat, usai dilanda gempa mulai diwujudkan.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus mendorong berbagai upaya agar proses belajar-mengajar segera pulih. Mereka, misalnya saja, mendirikan sekolah-sekolah darurat yang dibuat dari tenda berstandar Unicef (badan PBB untuk dana anak-anak), bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat.

"Saat ini, tercatat sekitar 20 lembaga nonpemerintah dengan ratusan relawan bergotong royong dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Fokusnya memulihkan kondisi sekolah dan kondisi warga belajar," tutur Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) Kemendikbud, Ari Santoso, seperti dikutip Bisnis.com, Senin (10/9/2018).

Untuk itu, sejak berakhirnya masa tanggap darurat pada 25 Agustus 2018, Kemendikbud telah mendirikan 112 tenda yang digunakan sebagai kelas-kelas sementara di berbagai wilayah Lombok. Sebanyak lima ribu paket seragam dan perlengkapan sekolah pun telah dibagikan melalui Posko Pendidikan.

Kegiatan belajar-mengajar dilakukan secepatnya, tanpa menunggu bangunan sekolah rampung direhabilitasi. Hal ini dilakukan sebab, menurut Ari Santoso, akan sulit membuat anak-anak kembali bersekolah bila terlalu lama dibiarkan tak berkegiatan. Disusul dengan layanan psikososial dan psikoedukasi, serta pemulihan trauma kepada warga belajar.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga telah bekerja sama dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Lombok Barat membuat program Guru Peduli Bencana. Sebanyak 54 guru non-PNS yang ingin mendedikasikan ilmunya untuk mengajar anak-anak terdampak gempa disebar di seluruh wilayah Lombok.

Para relawan ini mengajar satu kali dalam seminggu, sehingga tak mengganggu jadwal mengajar mereka sehari-hari.

"PGRI yang merekrut mereka berdasarkan kepedulian dan kesukarelaan. Tidak ada gaji yang disiapkan, tapi kita menyiapkan uang transportasi saja," jelas Ketua PGRI NTB Ali Rahim kepada Kompas.com, Sabtu (8/9).

Sementara itu Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud telah menerjunkan 20 orang tenaga verifikator ke Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Jumat (7/9).

Mereka ditugaskan selama empat hari untuk melakukan verifikasi terhadap laporan dari masing-masing kabupaten/kota mengenai kerusakan sekolah menengah pertama (SMP) akibat gempa, baik negeri maupun swasta. Selain Lombok, verifikator ini juga akan mendata kerusakan di Sumbawa.

Berdasarkan laporan sebelumnya, total sekolah yang rusak sebanyak 330 buah. Terdiri dari 14 Taman Kanak, 175 Sekolah Dasar, 67 SMP/MTS, serta 74 SMA/MA.

Total anggaran yang telah disiapkan oleh Kemendikbud untuk pemulihan NTB pascabencana gempa adalah sebesar Rp258 miliar. Alokasi dana tersebut dijelaskan Direktur Jenderal Dikdasmen, Hamid Muhammad, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada 29 Agustus 2018.

"Untuk rusak berat, pembiayaan rehabnya dilakukan oleh Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), sedangkan kita hanya akan mengalokasikan anggaran untuk sekolah yang rusak ringan sampai sedang," jelas Kepala Subdit Kelembagaan Direktorat SMP, Ditjen Pendidikan Dasar Kemendikbud, Mustari, seperti dikutip Republika.co.id, Jumat (7/9).

Bantuan untuk para guru

Tak hanya bangunan sekolah saja yang mendapat perhatian pemerintah. Saat ini, para guru yang terdampak gempa pun telah diberikan bantuan.

Dari hasil pendataan, tercatat sebanyak 5.428 guru berstatus pegawai negeri sipil dan non-PNS yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Barat. Saat ini mereka telah mendapat tunjangan khusus dari Kemendikbud.

Bantuan diberikan dalam bentuk tabungan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI). Buku tabungan yang sudah terisi tunjangan khusus diserahkan secara simbolis kepada perwakilan guru oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhajir Effendy, di sela apel "Gerakan Kembali ke Sekolah" di alun-alun Bumi Gora, kantor Gubernur NTB, di Mataram, Minggu (9/9).

Tunjangan tersebut juga sudah bisa langsung dicairkan.

"Jumlahnya sekitar Rp2 juta per bulan untuk non-PNS, dan Rp1,5 juta per bulan untuk PNS. Tunjangan khusus ini diberikan selama enam bulan," sebut Ari seperti dikutip Liputan6.com, Minggu (9/9).

Jumlah guru yang menerima tunjangan khusus ini juga terus diverifikasi untuk memastikan seluruh guru terdampak gempa memperoleh hak yang sama.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR