Revitalisasi sekolah kejuruan demi bonus demografi

Peserta lomba membuat tenun bidang kriya tekstil pada Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK ke-25 di Stadion Manahan, Solo, Kamis (18/5/2017).
Peserta lomba membuat tenun bidang kriya tekstil pada Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK ke-25 di Stadion Manahan, Solo, Kamis (18/5/2017).
© Mohammad Ayudha /Antara Foto

Pada 2040 Indonesia diprediksi memiliki 195 juta penduduk usia produktif, dan 60 persen penduduk usia muda pada 2045 yang harus dikelola. Bila tidak, bonus demografi justru akan mengundang masalah saat memasuki Indonesia Emas, 100 tahun kemerdekaan.

Melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 9/2016, Presiden Joko Widodo menegaskan perlunya revitalisasi sekolah kejuruan untuk meningkatkan kualitas SDM. Inpres tersebut menugaskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk membuat peta jalan pengembangan SMK, Sekolah Menengah Kejuruan.

Kemendikbud pun resmi meluncurkan Program Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan di Solo, Rabu (17/5/2017). Peluncuran program ini dilakukan bersamaan dengan acara Lomba Kompetensi Siswa SMK di Surakarta, yang berlangsung pada 15-19 Mei 2017.

Lewat program ini, Kemendikbud bertugas menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai pengguna lulusan (link and match), dalam hal ini menghasilkan lulusan SMK sesuai standar dunia usaha dunia industri (DUDI).

Selain itu, Kemendikbud harus bisa meningkatkan jumlah dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan SMK; meningkatkan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah; serta meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK; dan membentuk kelompok kerja pengembangan SMK.

Saat ini pemerintah sedang melakukan penyelarasan kurikulum SMK yang mencakup pengembangan SMK 4 tahun yang memiliki nama kompetensi dan standar kompetensi lulusan (SKL) yang berbeda dengan SMK 3 tahun.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud, Hamid Muhamad, menyebutkan tahun ini pemerintah menganggarkan untuk Bidang SMK, termasuk untuk Program Revitalisasi SMK tersebut senilai Rp5,3 triliun.

Dana tersebut terdiri atas Rp3,4 triliun dari APBN 2017 melalui Kemendikbud, ditambah Dana Alokasi Khusus (DAK) di setiap pemerintah daerah SMK senilai Rp1,9 triliun. Pelaksanaan program itu diawali dengan menyasar 219 SMK pada 2017.

Hamid bilang, pemerintah akan menangani langsung 219 SMK pelaksana program revitalisasi tersebut. Angka itu belum seberapa dibanding jumlah SMK se-Indonesia yang totalnya mencapai 13.600 sekolah; SMK swasta 73 persen, dan SMK negeri 27 persen.

Adapun SMK yang ditunjuk melaksanakan revitalisasi kriterianya adalah sekolah yang kurang atau tidak produktif. "SMK yang tidak produktif itulah yang harus direvitalisasi agar produktif," tegas Hamid, dikutip Solopos (18/5/2017).

Selain itu, ada kriteria khusus seperti, memiliki program keahlian dibutuhkan DUDI, jumlah siswa masih kurang dari 60 orang, ketersediaan guru yang relatif tidak terlalu kurang, memiliki lahan kampus yang masih bisa dikembangkan, atau SMK yang tidak memiliki mitra DUDI.

Tahap pertama program ini targetnya selesai pada Oktober-November 2017. Akan ada revitalisasi fisik, termasuk sarana prasarana, fasilitas pembelajaran, laboratorium, dan sebagainya. Demikian pula untuk tenaga guru, prosesnya berlangsung terus menerus.

Pemerintah punya harapan besar sebagai hasil dari program ini pada 2020. Di antaranya, SMK yang mampu melayani 5,5 juta siswa dengan pendidikan berbasis IT melalui 1.650 SMK Rujukan, 850 SMK Reguler, 3.300 SMK Aliansi serta 750 SMK Konsorsium.

Sebanyak 80 persen tamatan SMK diharapkan dapat bekerja pada bidangnya, dan 12 persen mampu berwirausaha, lalu 1,75 juta lulusan SMK, 1 juta lulusan Kursus dan Pelatihan, 1.200 lulusan SMA Luar Biasa, memiliki sertifikat keahlian.

Mengapa Sekolah Menengah Kejuruan

Perhatian khusus pada SMK, karena sekolah kejuruan ini seharusnya menghasilkan sumber daya manusia siap pakai dalam industri. Namun faktanya, lulusan SMK sejauh ini masih jadi salah satu penyumbang pengangguran terbuka.

Berdasarkan status pendidikan, Badan Pusat Statistik (BPS) pernah melaporkan penyerapan tenaga kerja hingga Februari 2017 masih didominasi penduduk bekerja berpendidikan rendah yaitu SMP ke bawah sebanyak 75,21 juta orang atau 60,39%. Penyerapan lulusan SMA sederajat mencapai 34,06 juta orang.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk kelompok berpendidikan Sekolah Menengah Kejuruan paling tinggi di antara lulusan pendidikan lain, mencapai 9,27 persen. Catatan ini disusul Sekolah Menengah Atas (7,03 persen) serta diploma I/II/II 6,35 persen.

Lantaran warga berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja, tingkat pengangguran terbuka untuk lulusan SD hanya mencapai 3,54 persen, atau paling kecil dibandingkan lulusan lainnya.

Angka TPT untuk lulusan SMK tersebut, tahun ini sudah lebih baik dibanding pada 2015. Saat itu, lulusan SMK yang menjadi TPT mencapai dua digit, 12 persen lebih.

Menurut Kepala BPS, Suhariyanto, kualitas lulusan SD dan yang lebih tinggi harus ditingkatkan ke depannya. Misalnya, melalui pendidikan training atau vokasi bagi yang sudah non-usia sekolah. Pasalnya, pekerja lanjut usia tidak mungkin melalui jalur formal.

Perbaikan kualitas penduduk bekerja, terbukti meningkatkan penduduk bekerja berpendidikan tinggi. Menurutnya, persentase penduduk bekerja berpendidikan tinggi meningkat dari 11,34% menjadi 12,26% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Namun program revitalisasi SMK ini bukan tanpa tantangan. Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Sumarna F. Abdurrahman, mengungkapkan revitalisasi SMK harus menyasar juga pada guru dan tenaga pengajar. Masalahnya, rasio guru berkualitas tersebut belum sepenuhnya terpenuhi.

Dilaporkan Media Indonesia, Kemendikbud mengupayakan rasio guru produktif menjadi 60 persen dan guru adaptif normatif menjadi 40 persen. Pencapaian rasio tersebut dilakukan dengan cara merekrut tenaga pengajar dari dunia industri.

Para guru pun akan diundang ke industri guna memahami perkembangan terkini, sehingga yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan saat ini. Target guru produktif dalam tiga tahun ke depan mencapai 91 ribu orang.

Kemendikbud telah menetapkan enam Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) dan satu Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LP3TK) sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 2 atau LSP-P2.

Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, kehadiran LSP-P2 dapat memecahkan masalah kekurangan guru, dan tenaga pengajar bagi siswa SMK, terutama yang berasal dari lingkungan industri.

P4TK bisa memberikan sertifikat kepada para pegawai dari dunia industri yang ingin mengajar di SMK. Sebagai perpanjangan tangan BNSP, P4TK selama ini berfungsi memberikan sertifikasi keterampilan dan kompetensi para guru SMK.

"Nantinya, saya harap, para pelaku industri yang sudah memiliki banyak pengalaman, ingin mengajar, tapi tidak memiliki sertifikat mengajar dapat melalui jalur P4TK," ujarnya dilansir JawaPos.com.

MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.