IMPOR GARAM

Selisih angka dua kementerian soal kuota impor garam

Pekerja menyortir garam beryodium di sebuah industri rumahan pengolahan garam beryodium di Desa Kedungmalang, Kedung, Jepara, Jawa Tengah, Selasa (16/1/2018).
Pekerja menyortir garam beryodium di sebuah industri rumahan pengolahan garam beryodium di Desa Kedungmalang, Kedung, Jepara, Jawa Tengah, Selasa (16/1/2018). | Aji Styawan /ANTARAFOTO

Polemik impor garam muncul lagi. Selain persoalan prinsip swasembada pangan, polemik kali ini juga dibumbui oleh perbedaan jumlah impor antara yang direkomendasikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan yang diputuskan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Jumat (19/1/2017), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memutuskan untuk melaksanakan kembali impor garam sebanyak 3,7 juta ton pada tahun ini.

Keputusan diambil setelah Darmin menggelar rapat bersama Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, perwakilan KKP, dan Badan Pusat Statistik, pada hari yang sama.

Rencana impor sebanyak 3,7 juta ton itu pun dianggap bertentangan dengan rekomendasi jumlah impor yang dikeluarkan KKP sebesar 2,2 juta ton.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, yang hari ini (Senin, 22/1/2018) dimintai keterangannya oleh Komisi IV DPR RI mengatakan, rekomendasi yang dikeluarkannya itu diukur pada produksi garam petani yang masih bagus dan banyak.

Selain itu, Susi juga mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2017.

Ada beberapa alasan lain yang melatarbelakangi keputusan KKKP. Pertama, KKKP melihat proyeksi produksi tahun 2018 bakal meningkat menjadi 1,5 juta ton.

Proyeksi itu berasal dari prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyatakan ada tambahan waktu panas selama satu bulan pada tahun ini. Panas tersebut yang akan dimanfaatkan untuk peningkatan produksi.

Apalagi, ketika musim kemarau basah 2017, petani masih dapat memproduksi garam hingga 1,1 juta ton, sehingga bukan tidak mungkin target produksi garam tercapai dengan tambahan musim panas selama satu bulan.

Kedua, KKP juga memiliki catatan sisa stok garam sejak tahun lalu yang sebesar 340 ribu ton.

"Total kebutuhan 2018 sebesar 3,9 juta ton, perkiraan produksi 1,5 juta ton, dan stok sisa sebesar 340.000 ton, sehingga muncul angka 2,1 juta ton, sebut Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL) KKP, Brahmantya Stayamurti Poerwadi, dalam KONTAN.

Oleh karenanya, Brahmantya menilai kuota impor yang ditetapkan Kemenko Perekonomian adalah berlebihan dan menyalahi undang-undang (UU) karena tidak memasukkan rekomendasi KKP.

Meski begitu, KKP mengakui jika impor dihitung sesuai rekomendasi, maka harga garam bakal naik sekitar Rp2.000. Namun itu tidak mengapa, sebab kenaikan harga akan menguntungkan petani garam.

Tapi Menteri Darmin juga punya pendapatnya sendiri. Dalam hal impor garam, KKP memang memiliki kewenangan mengeluarkan rekomendasi impor garam industri. "Persoalannya, industri yang tahu Menteri Perindustrian, karena ini garam industri," sebut Darmin, dalam lansiran Neraca.

Menurutnya, hal ini dilakukan karena pemerintah telah sepakat memberikan kemudahan impor garam dengan melonggarkan rekomendasi impor.

"Menteri Perdagangan tadi juga minta, supaya rekomendasi itu tidak perlu diminta setiap kali, tetapi bisa dilakukan oleh Menteri Perdagangan sebanyak kebutuhan industri yang menggunakan garam," sambung Darmin.

Tahun lalu, keputusan impor garam juga sempat terhambat karena rekomendasi KKP yang tak kunjung terbit. Darmin pun meminta kejadian pada tahun lalu tidak lagi terulang. Lagipula, impor yang ditujukan kali ini adalah khusus untuk garam industri.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto menjelaskan, kebutuhan garam industri untuk 2018 berasal dari kebutuhan industri petrokimia, pulp dan kertas, farmasi dan kosmetik, aneka pangan, pengasinan ikan, tekstil, penyamakan kulit, pakan ternak, pengeboran minyak, sabun dan detergen, dan lainnya.

"Ingat ya, ini adalah garam industri. Bukan garam konsumsi. Kita tidak impor garam konsumsi," tegas Airlangga.

Terlepas semua itu, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan tetap optimistis ketergantungan terhadap impor garam dapat berhenti pada 2019 melalui swasembada pangan. Sebab, pembebasan lahan untuk pembangunan ladang garam dapat selesai tahun ini.

"Rencananya, akan ada beberapa ladang garam baru yang akan dibangun di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi. Dengan begitu, dalam dua tahun ke depan Indonesia tak perlu impor garam," sebut Luhut dalam KOMPAS.com.

Lahan-lahan itu nantinya akan digunakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi (BPPT) untuk menerapkan teknologi peningkatan produksi garam yang memakan waktu lebih singkat.

Namun teknologi itu membutuhkan lahan yang luas untuk menampung air laut yang akan dikristalisasi dalam empat hari. Setidaknya yang dibutuhkan antara lain lahan seluas 400 hektare, dua waduk, dan 300 hektare lainnya untuk evaporasi.

Targetnya, teknologi itu bisa menghasilkan 50.000 ton garam per tahan per lahan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR