REKLAMASI TELUK BENOA

Semangat menentang reklamasi Teluk Benoa makin tinggi

Barisan massa aksi menolak reklamasi Teluk Benoa melakukan long march menuju kantor Gubernur Bali, Denpasar, Sabtu (26/5/2018).
Barisan massa aksi menolak reklamasi Teluk Benoa melakukan long march menuju kantor Gubernur Bali, Denpasar, Sabtu (26/5/2018). | Bram Setiawan /Beritagar.id

Masyarakat Bali kembali mengadakan demonstrasi tolak reklamasi Teluk Benoa. Sekitar seribu orang mengelilingi lapangan Niti Mandala, Denpasar, sebelum berkumpul di depan kantor Gubernur Bali.

"Kuatkan tekad kita, gerakan tidak luntur. Tidak terpengaruh situasi politik," kata Koordinator Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI) I Wayan "Gendo" Suardana saat berorasi, Sabtu (26/5/2018).

Gendo menegaskan aksi ini adalah ajang memperkuat gerakan perjuangan karena tiga bulan lagi adalah penentuan rencana reklamasi Teluk Benoa. Izin lokasi untuk reklamasi akan berakhir pada 25 Agustus 2018. "Kita harus terus aksi, konser mini, dan diskusi," ujarnya.

Izin lokasi reklamasi yang berakhir tahun ini adalah kali kedua setelah sempat diperpanjang. Awalnya, izin lokasi reklamasi yang diajukan oleh PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) pada 2014 berakhir pada 25 Agustus 2016. Namun izin lokasi kembali dilanjutkan sampai tahun ini.

Adapun pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 intinya mengatur izin lokasi reklamasi yang diperpanjang paling lama dua tahun. Gendo menjelaskan dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah izin lokasi, sedangkan izin lokasi reklamasi tidak bisa diperpanjang lagi.

Maka, kata dia, bila izin lokasi reklamasi tahun ini berakhir dan AMDAL belum mendapatkan keputusan, maka dinyatakan gugur. "Bersamaan gugur dengan izin lokasi. Otomatis proyek berhenti," katanya.

Namun bila Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2014 belum dibatalkan, maka masih terbuka kemungkinan pengajuan untuk upaya reklamasi di Teluk Benoa. "Kami tetap mendesak pembatalan Perpres 51 Tahun 2014," tuturnya.

Tuntutan utama lima tahun lalu adalah mendesak Gubernur Bali Made Mangku Pastika mencabut SK 2138/02-C/HK/2012 tentang Izin dan Hak Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa. Pada Agustus 2013, gubernur pun mencabut SK 2138/02-C/HK/2012.

Namun Pastika justru menerbitkan SK 1727/01-B/HK/2013 tentang Izin Studi Kelayakan Rencana Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa. Ia juga mendorong kajian kelayakan dijadikan bagian meneruskan usaha reklamasi.

Saat ini perjuangan penolakan reklamasi Teluk Benoa berlanjut dengan menuntut Presiden Joko Widodo membatalkan Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2014. Itu merupakan perpres warisan dari presiden terdahulu, Susilo Bambang Yudhoyono.

Saat aksi, ribuan orang membentangkan kain panjang (lelancingan) yang bertuliskan Tolak Reklamasi Teluk Benoa On Fire. Lelancingan tersebut diusung di atas kepala para massa aksi. Parade Budaya aksi menolak reklamasi Teluk Benoa kali ini dimeriahkan oleh penampilan grup musik The Bullhead.

Hasil riset tentang reklamasi Teluk Benoa oleh para peneliti dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pernah dipublikasikan dalam jurnal Internasional Regional Studies in Marine Science (2018).

Kesimpulan riset tersebut mengatakan bahwa reklamasi Teluk Benoa memicu degradasi lingkungan secara drastis dari aspek fisik, kimia, dan biologi. Berdasarkan simulasi arus pada 2018 bila reklamasi Teluk Benoa dilaksanakan, perlambatan arus bakal memicu sedimentasi dan pendangkalan. Reklamasi Teluk Benoa juga mengakibatkan gangguan keseimbangan ekosistem.

Barisan massa aksi menolak reklamasi Teluk Benoa saat berjalan menuju kantor Gubernur Bali, Denpasar, Sabtu (26/5/2018).
Barisan massa aksi menolak reklamasi Teluk Benoa saat berjalan menuju kantor Gubernur Bali, Denpasar, Sabtu (26/5/2018). | Bram Setiawan /Beritagar.id
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR