PAPUA

Sembilan aspirasi Papua, dari pemekaran hingga Istana Presiden

Presiden Joko Widodo (kanan) menerima map berisi saran dari perwakilan tokoh Papua Abisai Rollo (kiri) dalam pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019).
Presiden Joko Widodo (kanan) menerima map berisi saran dari perwakilan tokoh Papua Abisai Rollo (kiri) dalam pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019). | Akbar Nugroho Gumay /AntaraFoto

Sebanyak 61 orang perwakilan Papua dan Papua Barat datang ke Istana Negara untuk berdialog langsung dengan Presiden Joko “Jokowi” Widodo, Selasa (10/9/2019) siang.

Mereka didampingi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, dan Menteri Sekretariat Negara Pratikno.

Selain Jokowi, semua yang hadir kompak berpakaian batik dengan ikat kepala burung kasuari, khas Suku Asmat, Papua.

Dialog berlangsung sekitar satu jam. Dari seluruh pembicaraan tersebut, dua kubu nyaris tak menyentuh permasalahan inti dari konflik yang terjadi beberapa pekan terakhir.

Tokoh adat yang juga ketua rombongan, Abisai Rollo, lebih banyak berbagi soal kebutuhan di tanah Papua dan Papua Barat yang berafiliasi pada pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Abisai merangkumkan perihal yang diklaimnya sebagai aspirasi warga Papua dan Papua Barat dalam sembilan poin.

Kesembilannya yakni pembentukan badan nasional urusan tanah Papua, penempatan pejabat eselon I dan II di kementerian, pembangunan asrama nusantara di seluruh kota studi dengan keamanan yang terjamin, dan penerbitan instruksi presiden soal pengangkatan aparatur sipil negara (ASN) honorer di Tanah Papua.

Selanjutnya, percepatan Palapa Ring Timur, mengesahkan lembaga adat perempuan dan anak Papua, revisi Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus dalam Prolegnas 2020, pemekaran provinsi, dan membangun Istana Kepresidenan di Jayapura, Papua.

“Aspirasi ini ada diakibatkan beberapa hal yang terjadi beberapa waktu lalu, di Surabaya, Malang, dan Makassar. Tapi Puji Tuhan, dengan terjadinya hal seperti ini, Tuhan menginginkan Indonesia memikirkan Papua,” kata Abisai.

Untuk urusan Istana Presiden, Abisai—yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jayapura, Papua—mengklaim, kehadiran Istana Presiden di Papua menjadi salah satu wujud kehadiran Negara di Bumi Cenderawasih.

Selain itu, keberadaan Istana Presiden di sana bisa mengubah kebiasaan Jokowi dari berkunjung menjadi berkantor di Papua. Maka, Abisai tak sungkan memberikan dengan gratis lahan seluas 10 hektare miliknya untuk dibangun rumah presiden itu.

Jokowi tak perlu waktu lama untuk merespons permintaan ini. Usai berunding singkat dengan menteri-menterinya, Jokowi langsung menyatakan bahwa pihaknya menyetujui wacana membangun Istana Presiden di Jayapura, mulai tahun depan.

“Saya akan kembali ke Jayapura untuk mempersiapkan administrasi yang berkaitan dengan lahan itu sampai dengan disertifikatkan, diserahkan,” kata Abisai.

Pemekaran masih moratorium

Ada satu poin yang patut dipertanyakan ketika Jokowi menyetujui poin-poin dalam sembilan aspirasi yang disampaikan. Salah satunya yang berkaitan dengan pemekaran wilayah.

Dalam paparannya, Abisai meminta Provinsi Papua dan Papua Barat dimekarkan lagi menjadi lima wilayah baru, menambah dari yang sudah ada; Papua dan Papua Barat.

Jokowi langsung menyanggupi, namun tidak lima. Paling memungkinkan dua sampai tiga wilayah yang bisa dimekarkan.

Tapi, pemekaran tak mungkin bisa langsung dilakukan. Sebab, sejak Februari 2016, pemerintah memutuskan menghentikan sementara (moratorium) pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) lantaran anggaran yang terbatas.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemekaran daerah baru membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sementara, kondisi keuangan negara tak seberapa.

Jika sebuah wilayah dimekarkan, maka negara perlu membangun kantor kepolisian, kejaksaan, kodim, pengadilan, kantor pemerintah, dan menambah pegawai negeri sipil (PNS) baru.

Di luar dari itu, pemekaran memang punya tujuan mulia: meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pemerataan pembangunan di daerah. Tapi kenyataannya, 58 persen DOB masih mengandalkan dana transfer pusat akibat Penghasilan Asli Daerah (PAD) belum meningkat.

Menteri Koordinator Polhukam Wiranto mengatakan wacana pemekaran yang diajukan perwakilan Papua itu masih sebatas usulan.

“Jangan tanya sekarang. Itu semua baru masukan. Presiden menampung masukan itu, kita lihat saja nanti,” jawab Wiranto singkat di halaman Istana Negara.

Provinsi Papua pertama kali dimekarkan pada tahun 1999. Lewat Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999, provinsi baru yang dibentuk dari pulau paling timur di Indonesia ini adalah Irian Jaya Barat.

Nama Irian Jaya Barat kemudian diubah menjadi Papua Barat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007.

Revisi UU Otsus masih abu-abu

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjamin bahwa dana otonomi khusus (otsus) untuk Papua dan Papua Barat pasti dilanjutkan. Namun, terkait permintaan untuk revisinya belum bisa dipastikan.

“Soal bentuk evaluasi belum bisa disampaikan karena harus duduk bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas,” kata Tjahjo, di lokasi yang sama.

Pihaknya berjanji bakal segera membahas terkait dana otsus bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas dalam waktu dekat. Sebab, keputusan mengenai besaran dananya bergantung kepada dua kementerian tersebut.

“Tugas kami hanya memantau pelantikan DPRD bisa sesuai jadwal, paling tidak akhir September. Kalau otsus masih 2021, masih lama,” tukas Tjahjo.

Terkait permintaan revisi, Abisai Rollo enggan memaparkan lebih detail terkait poin-poin yang ingin diubahnya. Menurut mantan Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin untuk Jayapura ini usulan revisi UU Otsus masih harus dibicarakan lebih dalam dengan pihak Pemerintah Pusat.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR