MEDIA DAN JURNALISME

Sembilan pedoman media siber

| Antyo /Beritagar.id

Pers juga berarti media non-cetak. Isi layar yang Anda baca ini termasuk produk pers padahal nirkertas. Istilah pers (dari bahasa Belanda, diserap oleh Indonesia) dan press (Inggris) memang merujuk ke teknik percetakan. Lalu jadilah pers juga berarti media pemberitaan.

Akhir pekan lalu di Surabaya, Jawa Timur, berlangsung perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2019. Ada beberapa isu. Sejak peran media digital, seremoni penyerahan medali pers untuk Presiden Joko Widodo, sampai pencabutan remisi Suasrama, pembunuh wartawan.

Di luar acara HPN, terdapat hal yang selalu ada. Yakni pencantuman laman Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) dari Dewan Pers di media berita daring. Kenapa? Hal itu memang diatur dalam PPMS dalam butir kedelapan: "Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas".

Ringkasan isi PPMS ada dalam infografik. Publik harus tahu supaya dapat mengontrol media. Publik juga dapat menggunakan haknya, misalnya hak jawab.

Selain itu publik juga dapat menegur media jika menyangkut hak cipta. Pedoman dari Dewan Pers adalah "Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Maka media tak dapat begitu saja mengambil konten, misalnya gambar dan video, yang bukan buatannya tanpa izin dan atau tanpa atribusi . Pengecualian tanpa izin bisa berlaku jika masa perlindungan sudah lewat.

Pekan lalu seorang videografer bernama Mas Goen menumpahkan kemarahan kepada sebuah stasiun TV karena video buatannya dipakai tanpa izin bahkan kreditnya pun berubah. Setelah amarah Goen muncul di Twitter, pihak stasiun mengajak bertemu untuk berembuk.

Tentu masalahnya bukan ada watermark atau tidak, seperti kata sebagian warganet. Foto dari Beritagar.id yang muncul di Facebook pun dengan mudah diambil oleh media lain tanpa permisi, tanpa atribusi.

Merujuk PPMS, jika Anda mendapati Beritagar.id melakukan kekeliruan, misalnya dalam hak cipta, jangan sungkan menegur. Jika menyangkut ikon dalam infografik, memang ada yang bersumberkan dari bank ikon, dan kami membelinya sehingga tak ada kewajiban menyebutkan atribusi.

Masalah selain PPMS adalah identitas lembaga. Media siber tunduk kepada UU Pers. Pasal 12 menyatakan: "Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan".

Maka dalam media siber harus jelas apa dan siapa yang bertanggung jawab serta alamat yang jelas. Dari media yang jelas Anda dapat meminta pertanggungjawaban. Kalau dari penerbit dan redaksi media yang tak jelas, bagaimana Anda memintanya?

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR