KONFLIK SOSIAL

Sengketa perbatasan Gorontalo-Sulteng, warga blokir jalan

Massa aksi Aliansi Gempur (Gerakan Pemuda Rakyat) melakukan demontrasi di perbatasan Gorontalo-Sulawesi Tengah, di Desa Tolite Jaya, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, Rabu (16/10/2019).
Massa aksi Aliansi Gempur (Gerakan Pemuda Rakyat) melakukan demontrasi di perbatasan Gorontalo-Sulawesi Tengah, di Desa Tolite Jaya, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, Rabu (16/10/2019). | Istimewa /Gempur

Beberapa hari belakangan, situasi di perbatasan provinsi Gorontalo - Sulawesi Tengah (Sulteng) memanas. Pada Rabu (16/10/2019), misalnya, warga kembali memblokir akses jalan utama antarprovinsi di Desa Tolite Jaya, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sulteng.

Persoalan tapal batas ini kembali mencuat, diduga dipicu oleh informasi hoaks yang tersebar kepada warga. Sebagian warga menduga hoaks itu sengaja disebar tapi sebagian orang pula percaya.

"Ada informasi yang beredar bahwa kampung kami akan diambil alih oleh Provinsi Sulteng. Dan, kami akan berdomisili di Sulteng," kata Syahril Yusuf, warga setempat, kepada Beritagar.id.

Selain menutup penuh akses jalan, warga juga menghentikan kendaraan dari kedua arah sehingga tidak satu pun bisa melintas. Syahril mengungkapkan sikap warga ini adalah bentuk kemarahan yang sebenarnya telah lama tertumpuk, akibat tidak adanya kejelasan mengenai tapal batas wilayah.

"Dari tahun-tahun kemarin tidak ada transparansi dari pemerintah. Jangan sampai, asumsi kami, pemerintah (Gorontalo) sudah main mata dengan pemerintah Sulteng. Kami hanya ingin meminta kejelasan. Kami minta tapal batas tidak diubah-ubah lagi," kata ujar Syahril yang juga koordinator lapangan aksi warga bernama Aliansi Gempur (Gerakan Pemuda Rakyat) itu.

Warga juga berharap pemerintah Gorontalo dan pemerintah Sulteng segera melakukan perundingan, duduk bersama untuk menyikapi persoalan ini. Syahril juga menegaskan, mereka meminta penyebar informasi sesat kepada masyarakat itu dapat ditindak karena telah sangat meresahkan.

"Jika tetap mandek, kami akan terus melakukan hal yang sama. Bukan tidak mungkin akan lebih ekstrem," kata Syahril mengancam.

Informasi yang dirangkum Beritagar.id menjelaskan batas wilayah Provinsi Gorontalo dengan Provinsi Sulteng mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59/1992. Artinya dua tahun setelah pembentukan Provinsi Gorontalo dari pemekaran Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) pada tahun 2010.

Namun, seiring berjalannya waktu, tidak ada penjelasan detail tapal batas wilayah. Wilayah Gorontalo merujuk pada peta Keresidenan Manado Nomor 700 tahun 1898, yang menyatakan tapal batas merujuk pada Bukit Wumu, Bukit Dengilo, dan Pegunungan Pangga.

Hingga April-Mei tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Buol, Sulteng, mengajukan permohonan pergeseran tapal batas ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pengajuan pergeseran tapal batas tersebut didasari batas alam sungai.

Poster bertuliskan penolakan pergeseran tapal batas, yang dibawa warga saat melakukan blokade jalan di perbatasan Provinsi Gorontalo-Sulteng di Desa Tolite Jaya, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, Minggu (13/10/2019).
Poster bertuliskan penolakan pergeseran tapal batas, yang dibawa warga saat melakukan blokade jalan di perbatasan Provinsi Gorontalo-Sulteng di Desa Tolite Jaya, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, Minggu (13/10/2019). | Franco Dengo /Beritagar.id

Sejak itu konflik di perbatasan mulai memanas. Masyarakat dari kedua wilayah beberapa kali terlibat bentrok.

Sejak permohonan yang dilayangkan Provinsi Sulteng, pihak Kemendagri mulai intensif melakukan survei di area perbatasan. Hingga September 2018, Kemendagri memfasilitasi pertemuan kedua wilayah yang bersengketa tersebut.

Berbagai pertemuan dan perundingan pun dilakukan kedua pemprov. Gorontalo bahkan membuat Tim Penegasan Tapal Batas (TPTB) yang diharapkan fokus dalam penyelesaian masalah tapal batas, tapi penyelesaian sengketa tapal batas justru meredup hingga muncul konflik termaksud.

Reaksi Pemprov Gorontalo

Menyikapi sengketa tapal batas di perbatasan Gorontalo-Sulteng. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengundang Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terkait untuk melakukan rapat di rumah dinasnya, Rabu (16/10).

Kepada Beritagar.id, Wakil Bupati Gorontalo Utara Thariq Modanggu menjelaskan bahwa, dalam menyelesaikan sengketa ini pihaknya tetap mengacu pada Permendagri Nomor 141 tahun 2017 tentang penegasan batas wilayah. Ada empat yang menjadi persyaratan yaitu geografis, yuridis, sosiologis, dan historis.

"Kita akan siapkan semua materinya. Isu yang beredar di warga itu tidak benar. Memang Pemda Sulteng yang mengajukan gugatan. Tapi belum ada keputusan final mengenai tapal batas. Kami yang mengikuti langsung pertemuan di Jakarta kemarin," ungkap Thariq yang menegaskan Pemprov tetap akan menolak kesepakatan batas dari Sulteng.

Adapun dalam pertemuan pada Rabu di Gorontalo, Pemprov Sulteng tidak hadir meski sudah diundang. Sementara dalam pertemuan di Jakarta, Pemprov Sulteng hanya diwakili oleh Bupati Buol.

"Menawarkan kerja sama atau kesepakatan yakni batas segmen 1 itu Umu, dan segmen 2 di Papualangi, Cempaka Putih. Tapi kami tidak menyepakati itu. Kita tetap pada prinsip seperti yang ada sekarang," pungkasnya.

Sementara itu, Juru Bicara Gubernur Noval Abdussamad menyampaikan Rusli memilih penyelesaian sengketa melalui jalur diplomasi. Menurutnya, beberapa kali Rusli menghubungi Gubernur Sulteng, Longki Djanggola, untuk ikut sama- sama menjaga situasi tenang di kedua daerah.

"Pada tanggal 22-23 Oktober, akan ada pertemuan di Kemendagri untuk membahas persoalan ini. Awalnya sebelum tanggal itu, tapi pertimbangannya ada pelantikan presiden jadi pertemuan dilakukan usai itu," jelas Noval.

Menurut Noval, gubernur meminta semua pihak --khususnya warga di perbatasan untuk menahan diri dan tidak melakukan aksi yang dapat merugikan. Blokir akses jalan dan anarkisme, lanjutnya, bukan solusi untuk menyelesaikan masalah.

"Pak Gubernur mengimbau Bupati dan Wakil Bupati menyampaikan kepada masyarakat Gorontalo Utara untuk tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang tidak benar. Percayakan kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya," katanya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR