PENERIMAAN CPNS

Sepertiga peserta PPPK tak tembus ambang batas

Peserta rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mengerjakan soal berbasis "computer assisted test" (CAT) di Tulungagung, Jawa Timur, Sabtu (23/2/2019).
Peserta rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mengerjakan soal berbasis "computer assisted test" (CAT) di Tulungagung, Jawa Timur, Sabtu (23/2/2019). | Destyan Sujarwoko /AntaraFoto

Pemerintah berjanji akan mencarikan solusi untuk sekitar 30 persen peserta ujian calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (CPPPK) yang tidak berhasil menembus ambang batas nilai (passing grade).

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Harya Wibisana mengatakan pihaknya bakal mendiskusikan perihal ini dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menentukan kebijakan yang bakal diambil selanjutnya.

Setidaknya ada dua pilihan yang bisa diambil, pertama tetap merekrut atau kedua, para peserta ini harus mengikuti ujian ulangan.

“Makanya ini harus didiskusikan dengan ketat dengan Kemendikbud. Karena ini berhubungan dengan bagaimana kualitas pendidikan ke depan kalau semua diangkut,” kata Bima di halaman Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Namun, jika ada jaminan bahwa kualitas pendidikan bisa tercapai dengan 70 persen peserta ujian yang berhasil mencapai passing grade, maka Bima bakal mengusulkan para peserta yang tidak lolos untuk mengikuti ujian susulan pada waktu selanjutnya.

Kendati demikian, Bima tidak memerinci mengapa sebanyak 30 persen peserta ujian tidak berhasil mencapai passing grade yang ditetapkan. Pihaknya hanya memastikan bahwa kebijakan yang akan diambil selanjutnya tetap mengakomodir kontribusi para tenaga honorer K2 ini terhadap dunia pendidikan.

Kan ini orang yang sudah bekerja di pemerintahan. Jadi bagaimana treatment kepada mereka. Ada beberapa afirmasi kebijakan yang harus dilakukan atau tidak. Nah, itu akan didiskusikan di Pansel PNS,” sambung Bima.

Untuk diketahui, sebanyak 73.111 pegawai honorer K2 mengikuti ujian CPPPK pada 23 dan 24 Februari 2019. Jumlah itu terdiri dari 56.273 guru, 2.994 dosen, 2.194 tenaga kesehatan, dan 11.695 penyuluh pertanian.

Merujuk Pasal 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi PPPK untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian menjelaskan nilai ambang batas kumulatif pada seleksi kompetensi adalah 65 poin.

Para peserta diwajibkan mengikuti tiga seleksi awal, yakni administrasi, seleksi kompetensi, dan wawancara. Bima menjelaskan tes kompetensi dan wawancara bakal menggunakan sistem Computer Based Test (CAT) atau Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Kemendikbud dan hasilnya diukur menggunakan sistem passing grade.

Seleksi kompetensi tersebut terdiri dari tiga sub-tes. Ketiganya adalah kompetensi teknis dengan nilai minimum 40 poin, selanjutnya kompetensi manajerial dengan nilai paling rendah 40 poin, dan kompetensi sosio-kultural dengan nilai minimum 10 poin.

Sedangkan untuk wawancara berbasis komputer, peserta bakal diberikan waktu 20 menit untuk menyelesaikan 10 soal. Sementara, nilai paling rendah yang harus dicapai peserta untuk tahapan wawancara adalah 15 poin. Setelah semua dilalui, maka tahapan selanjutnya adalah pemberkasan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sebelumnya mengumumkan, pelaksanaan ujian PPPK ini memang dikhususkan untuk tenaga honorer K2 yang bekerja pada sektor pendidikan.

Hal ini bertujuan untuk menghabiskan sisa pegawai honorer K2 yang ada saat ini. Untuk itu, persyaratan ujian dilonggarkan, seperti salah satunya penghapusan batas usia. "Untuk K3 kali ini tidak ada usia. Satu tahun sebelum pensiun--59 tahun--masih boleh ikut tes," tuturnya, di Kompleks Istana Kepresidenan, pertengahan Januari 2019.

Secara garis besar, perbedaan PPPK dan PNS hanya terletak pada jatah pensiun dan jaminan hari tua saja. Selebihnya, kedua status kepegawaian ini memiliki hak sama seperti gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi.

PPPK tak menerima uang pensiun. Karena gaji PPPK tidak dipotong seperti PNS. Jika para PPPK ingin tetap menerima uang pensiun, mereka bisa mengusahakannya sendiri. Pemerintah, telah meminta PT Taspen (Persero) untuk bisa mengakomodasi PPPK yang menginginkan dana pensiun. Perbedaan lain, adalah masa kerja PPPK sesuai perjanjian.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, masa hubungan perjanjian kerja bagi PPPK paling singkat satu tahun, dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

Perpanjangan hubungan perjanjian kerja didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR