SAMPAH

Serbuan sampah plastik di pantai Bali

Sejumlah warga memungut sampah plastik yang berserakan di kawasan Pantai Kedonganan, Badung, Bali, Sabtu (26/1/2019).
Sejumlah warga memungut sampah plastik yang berserakan di kawasan Pantai Kedonganan, Badung, Bali, Sabtu (26/1/2019). | Fikri Yusuf /AntaraFoto

Gelombang tinggi dan angin kencang yang menghantam wilayah perairan selatan Bali dalam sepekan terakhir membawa petaka bagi spot wisata pantai di area tersebut.

Beribu-ribu ton sampah, didominasi sampah plastik, terdampar di sepanjang 12 kilometer garis pantai yang membentang dari selatan hingga utara Bali. Beberapa pantai yang dilaporkan menerima sampah kiriman adalah Kuta, Kedonganan, Legian, Seminyak, dan Canggu.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Badung, Putu Eka Marthawan, menyebut gundukan sampah yang rata-ratanya 50 ton per hari, dalam sepekan terakhir bisa mencapai 250 ton atau setara 12 truk.

Tempat pembuangan akhir (TPA) Suwung, Denpasar, juga kewalahan menerima sampah-sampah tersebut. Akibatnya, antrean panjang truk sampah mengekor di sepanjang jalan menuju TPA. Ditambah satu dari tiga eskavator (bego) yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat dalam keadaan rusak.

Untuk mengatasi tumpukan antrean, DLHK mengalihkan pembuangan ke beberapa titik dekat pantai yang disiapkan sebagai tempat penampungan sampah sementara.

“Serbuan sampah kiriman pada awal 2019 ini menjadi sejarah terburuk dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ucap Putu Eka, dikutip dari Bali Post, Minggu (27/1/2019).

Pihaknya juga telah menugaskan nyaris seribu tenaga kebersihan untuk meminimalisir dampak dari fenomena tahunan ini.

Belum dapat dipastikan sampai kapan siklus ini akan berakhir. Putu memprediksi fenomena ini bakal terus terjadi hingga Maret mendatang—sampai musim penghujan rampung.

Salah satu hal yang paling dikhawatirkan adalah jelang perayaan Imlek nanti, jumlah sampah besar kemungkinan meningkat.

“Kalau bulan lalu 90 persen sampah organik dan 10 persen plastik, sekarang terbalik, 80 persen sampah plastik dan 20 persennya organik,” tukasnya.

Salah satu warga Kedonganan, Bali, Mud Sarif mengaku tumpukan sawah ini mengganggu aktivitasnya sebagai nelayan. Bukan hanya itu, aktivitas wisatawan juga turun akibat kedatangan sampah-sampah ini.

Kendati demikian, Mud bersama kawan-kawan nelayannya berinisiatif membantu proses pembersihan sampah, sekaligus menjual kembali sampah-sampah plastik yang masih dapat didaur ulang.

Setidaknya dalam satu hari Mud mengumpulkan sekitar 50 kilogram sampah plastik. Olehnya, sampah itu dijual kembali dengan harga sekitar Rp2 ribu per kilogram.

“Ini yang kami ambil kebanyakan botol atau gelas plastik. Itu yang harganya lebih mahal. Kebetulan, di pantai ini sampahnya juga banyak yang botol air mineral bekas,” kata Mud, dalam AntaraNews, Minggu (27/1/2019).

Koordinator Unit Reaksi Cepat (URC) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Badung, Bali, I Made Gede Dwipayana, meminta kepada masyarakat untuk turut membantu dengan tidak lagi membuang sampah sembarangan, seperti di sungai. Sebab, aliran sampah-sampah yang berada di sungai itu bakal berakhir di laut.

Pemerintah Bali menyadari bahwa persoalan sampah ini lama-lama bisa menggerus potensi bisnis pariwisata di daerah mereka.

Gubernur Bali Wayan Koster telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbunan Sampah Plastik. Aturan sejenis juga dirilis Wali Kota Denpasar, yakni Perwali Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

Ada tiga jenis plastik yang dilarang dalam dua aturan tersebut, yakni kantong plastik, styrofoam atau polysterina, dan sedotan plastik.

Selain itu, mulai 1 Januari 2019, Pemerintah Kota Denpasar secara resmi memberlakukan pelarangan penggunaan kantong plastik di toko-toko modern dan pusat perbelanjaan.

Di sisi lain, Kementerian LHK tengah menggenjot pengembangan industri pengolahan sampah plastik yang dimulai dari darat dan berakhir di lautan.

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan pengembangan industri pengolahan sampah ini mengacu pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2018 tentang penanganan sampah laut.

Kewajiban yang Siti maksud tertera dalam Pasal 15 UU 18/2018 yang menjelaskan bahwa produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

Ditemui usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Kamis (24/1/2019), Siti menjelaskan pengelolaan sampah di darat merupakan langkah awal untuk mengurangi sampah di lautan.

Berdasarkan catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebanyak 80 persen sampah di laut berasal dari daratan. Langkah yang bakal diterapkannya adalah mendorong industri hulu untuk memproduksi bahan polimer plastik yang mudah terurai dan dapat didaur ulang.

Adapun, jumlah yang ditargetkan mencapai 5 persen dari kapasitas produksi plastik.

Langkah lain yang akan dilakukan yakni dengan menggandeng sejumlah aktivis lingkungan, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mengurangi pencemaran sampah plastik di lautan.

Menurutnya, masyarakat melalui lembaga swadaya, komunitas, dan mitra lingkungan banyak yang turut membantu menjaga kebersihan lingkungan dari sampah plastik, baik di sungai, pesisir pantai, hingga kawasan laut.

"Intinya kami akan meningkatkan koordinasi di pusat, kemudian meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan daerah, sambil mengelola dinamika masyarakatnya," ujar Siti.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR