KINERJA PLN

Serikat Pekerja PLN menentang wacana pemotongan gaji

Petugas memeriksa instalasi listrik di Gardu Induk Muara Tawar, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (5/3/2019).
Petugas memeriksa instalasi listrik di Gardu Induk Muara Tawar, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (5/3/2019). | Risky Andrianto /Antara Foto

Wacana direksi PT PLN (Persero) memangkas insentif karyawan buntut insiden pemadaman listrik massal mendapatkan perlawanan dari serikat pekerjanya. Serikat Pekerja perusahaan setrum negara itu menolak mentah-mentah wacana tersebut.

Menurut Ketua Umum Serikat Pekerja PLN, Eko Sumantri, kebijakan pemangkasan insentif berpotensi melanggar Undang-undang (UU) yang berlaku di Indonesia. Dia mencatat setidaknya ada dua aturan hukum yang bisa menjegal upaya para direksi PLN.

Yakni, UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 93. Beleid itu menjelaskan, upah yang tidak dibayarkan hanya jika pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.

Selain itu, direksi PLN juga berpotensi melanggar Pasal 14, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang isinya tak jauh beda dari beleid di atas.

"Saya sangat yakin pekerja tidak setuju gaji bulanannya dipotong, Ini berpotensi melanggar UU dan peraturan lainnya," kata Eko dalam keterangan yang diterima Beritagar.id, Rabu (7/8/2019).

Menurutunya, pemberian gaji kepada karyawan memiliki prosedur yang harus dipenuhi oleh perseroan. Meskipun belum mengetahui secara pasti benar atau tidaknya wacana yang dilontarkan, dia pun menyindir balik direksi yang mewacanakan pemotongan gaji karyawan.

"Mungkin hanya kata-kata spontanitas dari salah satu direksi PLN. Jika saya yang jadi direksi, maka saya duluan menolak dibayar gaji karena terjadi insiden tersebut," ujarnya,

PLN diprediksi harus memberikan kompensasi sebesar Rp839 miliar kepada 21,9 juta pelanggan yang menjadi korban pemadaman listrik di bagian barat Jawa lalu.

Menurut Laporan Keuangan PLN 2018, untuk membayar gaji semua pegawai dan direksi, mereka mengeluarkan Rp4,51 triliun. Untuk jasa produksi dan insentif prestasi kerja jumlahnya mencapai Rp6,37 triliun.

Sedangkan imbalan kerja, Rp5,32 triliun, tunjangan Rp2,95 triliun, dan lain-lain Rp3,77 triliun. Total belanja pegawai dalam setahun mencapai Rp22,95 triliun.

Nah, yang dipotong dalam hal ini adalah bonus alias insentif kerja, yang sebesar Rp6,37 triliun. Jadi kompensasi itu porsinya hanya 13 persen dari bonus yang mereka terima.

Pemerintah dituntut bertanggungjawab

Insiden blackout pada 4 Agustus 2019 kemarin dinilai terjadi tidak hanya karena kesalahan teknis pegawai PLN di lapangan semata. Menurut pengamat energi dari Indonesian Resources Studies (Iress), Marwan Batubara, ini terjadi akibat banyak faktor yang saling memberi peran sama besarnya.

Oleh karena itu, Marwan menilai bukan hanya karyawan yang semestinya menjadi tumbal atas kerugian yang terjadi. Manajemen PLN dan pemerintah pantas untuk turut bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

"Sebetulnya kan kejadian kemarin tidak bisa 100 persen ditimpakan ke karyawan. Ada kontribusi manajemen PLN, ada kontribusi pemerintah juga," ucap Marwan.

Secara singkat, Marwan menjelaskan, blackout terjadi akibat adanya kebijakan pemerintah, mulai dari larangan menaikkan tarif listrik dan mewajibkan PLN untuk menerima pasokan listrik swasta dengan skema take or pay. Kebijakan ini kemudian melahirkan beban bagi PLN karena tidak diimbangi dengan subsidi yang memadai.

Akhirnya, direksi dan manajer PLN harus berpikir ulang bagaimana agar bisa tetap memproduksi listrik sesuai kebutuhan di tengah keterbatasan finansial yang ada. Karyawan, suka tidak suka, harus melakukan tugas yang diberikan meskipun mereka tahu ada sesuatu yang tidak sesuai dengan SOP demi menyesuaikan kebutuhan biaya operasional perusahaan dengan dana yang ada.

"Nah nyatanya kan subsidinya tidak signifikan, artinya kebijakan politik pemerintah itu juga membuat SOP PLN tidak jalan secara utuh. Kan orang enggak banyak tahu apa yang terjadi pada PLN dengan kebijakan pemerintah yang populis," ujar Marwan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR