PILKADA 2018

Sesumbar Asrun dan nasibnya pada pilgub Sultra usai dijaring KPK

Calon Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Asrun (tengah) dan Calon Wakil Gubernur Sultra Hugua (kiri) saat menggelar kampanye  di Kabupaten Bombana,  Sultra pada Selasa (27/2/2018) atau beberapa jam sebelum terjaring OTT KPK di Kendari pada Rabu (28/2) subuh WITA.
Calon Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Asrun (tengah) dan Calon Wakil Gubernur Sultra Hugua (kiri) saat menggelar kampanye di Kabupaten Bombana, Sultra pada Selasa (27/2/2018) atau beberapa jam sebelum terjaring OTT KPK di Kendari pada Rabu (28/2) subuh WITA. | La Ode Pandi Sartiman /Beritagar.id

Calon Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Asrun, adalah calon kelima pemimpin daerah yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tengah masa kampanye pilkada 2018.

Asrun, bekas wali kota Kendari dua periode, ditangkap KPK pada Rabu (28/2/2018) subuh WITA. Bersama putra kandungnya --Adriatma Dwi Putra alias wali kota Kendari-- dan lima orang lainnya, Asrun pun menjadi tersangka kasus suap pengadaan proyek pemda.

Perubahan nasib Asrun ini cukup cepat. Maklum pada Selasa (27/2), Asrun bersama pasangannya sang calon wakil gubernur Sultra Hugua masih sempat berkampanye di Kabupaten Bombana.

Ketika itu, di hadapan masyarakat Bombana, Asrun mengakui sedang dijadikan bahan isu akan berurusan dengan KPK. Namun Asrun menganggap itu kabar bohong (hoax).

Bahkan Asrun mengklaim hanya dirinya dan Hugua yang bersih dari proses hukum dibanding dua pasangan kandidat lain yang mengikuti pilgub Sultra. "Kenapa saya mengatakan itu? Karena kami berdua belum pernah dipenjara," katanya di Bombana.

Isu soal Asrun dan KPK mengemuka dengan kuat di Sultra sejak 2017. Namun sekian lama Asrun tetap lolos dari jeratan hukum. KPK justru lebih dulu mencokok mantan gubernur Sultra Nur Alam dan mantan bupati Buton Umar Samiun pada 2017.

"Dulu waktu saya masih jadi wali kota, ada orang yang melaporkan saya ke KPK. Lalu mereka bilang, tunggu saja Asrun akan ditangkap tapi ternyata tidak ada," ujar Asrun.

Namun sesumbar Asrun tak segendang sepenarian dengan fakta. Ia dan putranya dijemput langsung para petugas KPK di rumahnya pada Rabu subuh.

Lantas bagaimana nasibnya pada pilgub Sultra 2018? Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra menyiratkan bahwa Asrun dan Hugua akan menjadi calon gubernur "tak akfif".

Maklum, kecuali (maaf) meninggal dunia, pasangan calon (paslon) tak bisa mundur bila sudah ditetapkan KPU. Partai pengusungnya pun tak bisa menarik pencalonan pula.

Hal itu disampaikan Ketua KPU Sultra Hidayatullah dengan mengutip pasal 53 ayat (1) UU nomor 8 tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Junto pasal 75 dan pasal 76 PKPU nomor 3 tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir PKPU 15 tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wagub, Bupati dan Wabup dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Jika paslon mengundurkan diri, parpol pun tak bisa mengusulkan atau mengajukan penggantinya. Selain alasan meninggal dunia; penggantian bisa dilakukan apabila tidak memenuhi syarat kesehatan, tidak mampu menjalankan tugas secara permanen, atau dijatuhi pidana oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incracht) sebelum hari pemungutan suara.

Alasan meninggal dunia pun mesti dibuktikan dengan surat keterangan (suket) dari lurah atau kepala desa. "Tidak mampu menjalankan tugas secara permanen dibuktikan dengan suket dokter dari rumah sakit pemerintah," ujar Hidayatullah kepada Beritagar.id, Kamis (1/3).

Untuk kasus Asrun, KPU Sultra belum bisa mengambil sikap karena belum ada keputusan hukum tetap. Artinya pencalonan Asrun tetap seperti semula kendati yang bersangkutan tengah dikurung oleh KPK dan proses kampanye dilakukan oleh Hugua, pasangannya.

Sementara juru bicara pasangan Asrun-Hugua (BERKAH), Umar Bonte, mengatakan bakal ada pembicaraan di internal partai PDIP sebagai pengusung. "Partai akan membicarakan kembali seperti apa. Kita akan lihat undang-undangnya seperti apa," katanya.

Selain PDIP yang menguasai 5 kursi DPRD Sultra; BERKAH didukung PAN (9 kursi), Gerindra (4), PKS (5), dan Hanura (3 kursi). Total BERKAH mengantongi 26 dari 45 kursi.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR