PEMILU 2019

Setelah Bawaslu menangkan gugatan Oesman terhadap KPU

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Abhan (tengah) bersama anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin (kanan), dan Fritz Edward Siregar (kiri) memimpin sidang lanjutan dugaan pelangggaran administrasi terkait pencalonan Oesman Sapta Odang alias Oso sebagai anggota DPD, di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (2/1/2019).
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Abhan (tengah) bersama anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin (kanan), dan Fritz Edward Siregar (kiri) memimpin sidang lanjutan dugaan pelangggaran administrasi terkait pencalonan Oesman Sapta Odang alias Oso sebagai anggota DPD, di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (2/1/2019). | Aprillio Akbar /Antara Foto

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasukkan Oesman Sapta Odang dalam daftar calon tetap pada Pemilu 2019. Bawaslu pun mewajibkan Oesman mundur dari kepengurusan partai apabila terpilih dalam Pemilu 2019, paling lambat sehari sebelum penetapan angota DPD.

Bawaslu memutuskan Komisi Pemilihan Umum melakukan pelanggaran administrasi terkait pencalonan anggota DPD RI Oesman.

Dalam sidang yang digelar di gedung Bawaslu, Rabu (9/1/2018), Ketua Bawaslu Abhan mengatakan KPU harus mencantumkan Oesman dalam daftar calon tetap perseorangan peserta Pemilu anggota DPD 2019 paling lama 3 hari kerja sejak putusan dibacakan.

"Memerintahkan terlapor untuk menerbitkan keputusan baru tentang penetapan daftar calon tetap perseorangan peserta pemilu anggota DPD tahun 2019 yang mencantumkan kembali daftar calon tetap," ujar Abhan dilansir Detikcom, Rabu (9/1/2019).

Oesman merupakan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dilantik dalam sidang paripurna di Senayan Jakarta, Selasa (4/4/2017) lalu. Jabatan Ketua DPD itu melengkapi jabatan lainnya yang sudah dipegang Oesman, yaitu Wakil Ketua MPR dan Ketua Umum Partai Hanura. Oesman pernah menjadi sorotan karena rangkap jabatan itu.

Pada Pemilu 2019, Oesman kembali mencalonkan diri melalui menjadi anggota DPD melalui daerah Kalimantan Barat. KPU mencoret Oesman dari daftar caleg DPD pada 20 September 2018 lantaran tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari partai politik.

KPU mencoret Oesman berdasarkan Peraturan nomor 26/2018 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD. Peraturan itu melarang pengurus partai pusat, provinsi, dan daerah menjadi bakal calon anggota DPD.

Pengurus partai yang hendak mencalonkan sebagai anggota DPD, harus mundur dari partainya. Calon anggota DPD menyerahkan salinan surat keputusan pemberhentian dan/atau surat pernyataan pengunduran diri dari kepengurusan parpol pada 19 September 2018, sehari sebelum penetapan daftar calon tetap (DCT).

Jika tidak ada bukti surat tersebut, maka KPU RI tidak bisa menetapkan caleg tersebut ke dalam (DCT) pemilu 2019. KPU pun mencoret nama Oesman Sapta dari daftar tetap caleg DPD karena tak melampirkan surat pengunduran diri.

KPU membuat aturan tentang pencalonan anggota DPD sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 30/PUU-XVI/2018 pada 23 Juli 2018. MK mengabulkan gugatan Muhammad Hafidz tentang syarat pencalonan anggota DPD pada Undang-Undang Pemilu yang tidak mencantumkan larangan pengurus partai politik.

Oesman melakukan perlawanan. Ia mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

MA mengabulkan gugatan uji materi Oesman terkait PKPU Nomor 26 Tahun 2018 yang memuat syarat pencalonan anggota DPD.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta juga membatalkan surat keputusan KPU yang menyatakan Oesman tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPD. Hakim memerintahkan KPU mencabut SK tersebut.

Tak hanya gugatan hukum, melaporkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman dan Komisioner KPU Hasyim Asy'ari ke Bareskrim Polri. Arief dan Hasyim dilaporkan karena dianggap tidak mau menjalankan putusan pengadilan sehingga dianggap melakukan tindakan makar.

KPU tetap dengan pendiriannya dengan tak memasukkan Oesman karena mengacu pada keputusan MK. KPU pun merasa tak melanggar putusan pengadilan karena telah memberi kesempatan lagi kepada OSO untuk memenuhi persyaratan meskipun masa penetapan DCT sudah lewat. KPU telah meminta Oesman melengkapi syarat adminstrasi tetapi tidak dipenuhi.

Setelah putusan Bawaslu ini, KPU akan segera membahasnya dengan menggelar rapat pleno. Dilansir Detikcom, Komisioner KPU, Hasyim Asyari mengatakan akan menunggu salinan terlebih dahulu dan membahasnya dalam pleno.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR