Setidaknya ada 47 izin tambang saat Aswad Sulaiman menjabat

Personil Polda Sultra berjaga di depan pintu kantor PT Manungal Sarana Surya Pratama saat penyidik KPK melakukan penggeledahan dalam kasus penerbitan izin usaha pertambangan di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Kamis (5/10/2017)
Personil Polda Sultra berjaga di depan pintu kantor PT Manungal Sarana Surya Pratama saat penyidik KPK melakukan penggeledahan dalam kasus penerbitan izin usaha pertambangan di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Kamis (5/10/2017)
© Jojon /Antara Foto

Kabupaten Konawe Utara merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, pada 2007. Aswad Sulaiman (66) saat itu adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe, sebelum dilantik menjadi penjabat Bupati Konawe Utara.

Saat pilkada pertama, Aswad ikut bertarung. Setelah melalui sengketa di Mahkamah Konstitusi, pasangan Aswad Sulaiman-Ruksamin yang diusung Partai Demokrat dan Partai Bulan Bintang (PBB) resmi menjadi Bupati-Wakil Bupati Konawe Utara (Konut) Periode 2011-2015.

Pada Pilkada Konut periode 2016-2021, Aswad kembali maju. Saat itu, Perkumpulan untuk Demokrasi dan Pemilu (Perludem) mencatat, Konawe Utara merupakan daerah dengan lonjakan dana bansos tertinggi di Indonesia. Kenaikannya 1.884 persen, atau Rp4,8 miliar dibanding tahun sebelumnya.

Aswad yang pecah kongsi dari wakilnya, Ruksamin, akhirnya kalah. Pasangan Ruksamin-Raup kini menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara periode 2016-2021--hasil pilkada serentak 9 Desember 2015.

Hingga pada 3 Oktober 2017, Aswad jadi tersangka dalam dua kasus pertambangan di Kabupaten Konawe Utara dalam kurun waktu 2007-2014. Penetapan tersangka dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada kasus pertama, Aswad Sulaiman selaku Penjabat Bupati Konawe Utara periode 2007-2009, diduga telah menerima uang sebanyak Rp13 miliar dari sejumlah perusahaan yang mengajukan izin pertambangan kepada Pemkab Konawe Utara.

Kasus kedua Aswad, selaku Penjabat Bupati Konawe Utara 2007-2009 dan Bupati periode 2011-2015, dalam pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Eksploitasi, serta Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari Pemerintah Kabupaten Konawe Utara sepanjang 2007-2014.

Akibatnya, negara diduga mengalami kerugian sekurang-kurangnya Rp2,7 triliun, berasal dari penjualan hasil produksi nikel yang bisa diperoleh akibat proses perizinan yang melawan hukum. Taksiran angka kerugiannya terhitung besar, bahkan lebih besar dari megakorupsi KTP elektronik (e-KTP) yang mencapai Rp2,3 triliun.

Konawe Utara, daerah kaya tambang

Konawe Utara tidak seperti "induknya" Kabupaten Konawe, yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal periode 2015-2019. Sebagai wilayah pemekaran yang relatif baru, data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Lokadata Beritagar.id menunjukkan PDRB Kabupaten Konawe Utara periode 2013-2016 menunjukkan peningkatan.

Pada 2013 PDRB Konawe Utara Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp2,2 triliun, lalu naik hingga Rp2,9 triliun pada 2016. Kontribusi rata-rata sektor pertambangan dan penggalian pada 2013-2016 sekitar Rp535,8 miliar, atau mencapai 21 persen terhadap total PDRB.

Adapun sektor terbesar yang berkontribusi terhadap PDRB Konut adalah pertanian, kehutanan dan perikanan. Kontribusi sektor tersebut pada 2016 mencapai 41 persen.

Meski "hanya" menyumbang seperlima PDRB, total luas wilayah yang telah memiliki izin pertambangan mencapai 226.804,96 hektare, atau 45 persen luas Konawe Utara. Hampir setengah luas wilayah yang sebesar 510 ribu hektare.

Lokadata Beritagar.id pun menelisik data yang dirilis Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe Utara untuk melihat detailnya.

Sepanjang periode 2009-2011, sebanyak 117 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dikeluarkan oleh kepala daerah Konawe Utara kepada 82 perusahaan. Perinciannya, 79 IUP Eksplorasi untuk 62 perusahaan, dan 38 IUP Operasi Produksi untuk 31 perusahaan.

Sebagian besar izin pertambangan yang dikeluarkan terkait pertambangan nikel, sebanyak 112 IUP untuk 79 perusahaan. Sisanya pertambangan gamping/kapur sebanyak 3 IUP, dan emas serta kromit masing-masing 1 IUP.

Jika merunut tahun terbit Surat Keputusan IUP saat Aswad Sulaiman menjadi Penjabat Bupati Konawe Utara, terdapat 47 izin untuk 42 perusahaan bertarikh 2009. Data itu juga menunjukkan, seluruh IUP terkait dengan eksplorasi dan operasi produksi mineral nikel.

Perinciannya, sebanyak 32 IUP Eksplorasi diterbitkan untuk 31 perusahaan, dan 15 IUP Operasi Produksi untuk 12 perusahaan. Luas lahan sesuai izin tersebut mencapai 80.489,36 hektare, atau sekitar 35 persen dari total luas lahan pertambangan ber-IUP.

PT Bumi Konawe Minerina, pemegang IUP terbanyak, 3 IUP untuk Operasi Produksi. Kemudian CV Yulan Pratama pemegang 2 IUP untuk kegiatan eksplorasi; PT Stargate Pasific Resources 2 IUP untuk operasi produksi; dan PT Pertambangan Bumi Indonesia memegang 2 IUP, satu untuk kegiatan eksplorasi dan satu operasi produksi.

Pada Kamis (5/10/2017), KPK menggeledah kantor PT Manunggal Surya Sarana Pratama di Konawe Utara, sehubungan dengan kasus Aswad Sulaiman. Nama perusahaan ini tercatat dalam data yang sama, memiliki 1 IUP untuk eksplorasi, terbit pada 2009.

Aswad yang saat menjadi penjabat pada 2007 diduga mencabut izin PT Antam secara sepihak di Kecamatan Langgikima dan Molawe, pada 2009 tercatat menerbitkan 16 IUP untuk 15 perusahaan di dua kecamatan tersebut.

IUP operasi produksi adalah izin untuk kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dalam rangka pertambangan. Sedangkan IUP eksplorasi adalah izin untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam rangka pertambangan.

Kekayaan Aswad Sulaiman yang diragukan

Sebelum dijadikan tersangka oleh KPK, pada 2016 silam Aswad sempat dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam kasus dugaan korupsi pembangunan kantor bupati Tahun Anggaran 2010-2011. Namun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kendari pada April 2017 memvonisnya bebas.

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan ke KPK, kekayaan Aswad Sulaiman tidak tampak menyolok. Setidaknya, bila dibanding kekayaan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.

Kekayaannya pada 2010 senilai Rp2,5 miliar, kemudian naik menjadi Rp3,8 miliar sesuai LHKPN yang dilaporkan bulan Agustus 2015 --saat ia mencalonkan lagi sebagai Bupati Konawe Utara 2016-2021.

Porsi terbesar kekayaan Aswad menurut laporan itu adalah dari Harta Bergerak (50,3 persen dari total kekayaan) yang terdiri dari Alat Transportasi dan Mesin Lainnya; Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Pertanian, Kehutanan, Pertambangan dan Usaha Lainnya; dan Harta Bergerak Lainnya.

Tetapi laporan kekayaan Aswad Sulaiman tersebut diragukan. Pada 2013, Konsorsium Rakyat Konawe Utara Bersatu (KRKB), menuding Aswad berbohong soal kekayaannya. Ketua KRKB, Yen Ayas Laturumo, mengaku menemukan rumah mewah, tiga ruko, SPBU dan 70 hektare lahan untuk kebun kelapa sawit yang diduga milik Aswad.

Bahkan, dalam laporan JPNN (26/5/2013), KRKB juga menyebut Aswad memiliki mobil Hummer yang dibeli tak lama setelah dilantik menjadi Bupati Konut. Selain itu, Aswad juga diduga memiliki mobil KIA warna hitam pelat DT 1 UY dan mobil KIA Sportage II berplat nomor DT 11 BU.

Busyro Muqoddas, Wakil Ketua KPK saat itu, meminta kepala daerah jujur soal kekayaan yang dimilikinya. Sebab, menurutnya, ketidakjujuran bisa menimbulkan kecurigaan tentang cara kepala daerah mengumpulkan harta.

MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.