KASUS E-KTP

Setya Novanto ajukan PK korupsi e-KTP

Terpidana kasus e-KTP Setya Novanto bersaksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1, dengan terdakwa mantan Dirut PLN Sofyan Basir di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (12/8/2019).
Terpidana kasus e-KTP Setya Novanto bersaksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1, dengan terdakwa mantan Dirut PLN Sofyan Basir di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (12/8/2019). | Puspa Perwitasari /ANTARA FOTO

Terpidana kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), Setya Novanto, mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) usai mengklaim adanya bukti baru dalam kasus tersebut. Rabu pagi (28/8/2019), sidang perdana dijadwalkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.

"Ada novum (bukti baru). Kami menilai ada cacat hukum, khilaf hakim, dan ada pertentangan antara pertimbangan masing-masing perkara antara yang satu dengan yang lainnya," kata pengacara mantan Ketua DPR RI itu, Maqdir Ismail, ketika dihubungi Beritagar.id (28/8).

Maqdir enggan menjelaskan detail bukti baru yang ditemukan pihak terpidana. "Nanti akan dibuktikan sesuai waktunya," ujarnya.

Peninjauan Kembali diajukan setelah Novanto gagal dalam permohonan kasasi ke MA. MA tetap meneguhkan Novanto dipidana 15 tahun penjara.

Sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana korupsi memvonis Novanto 15 tahun penjara dan denda Rp500 juta karena terbukti menerima fulus pelicin senilai AS$7,3 juta dari Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudiharjo, dan Presiden Direktur Biomorf, Johannes Marliem.

Duit diberikan lewat money changer melalui pengusaha Made Oka Masagung dan keponakan Novanto, Irvanto Hendra Pambudi.

Novanto terbukti mengawal anggaran mega proyek ini. Mulanya, sumber biaya dari Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) tetapi diganti jadi anggaran rupiah murni yang butuh persetujuan DPR. Di sinilah Novanto beraksi bersama anggota Komisi II DPR.

Usai eksekusi putusan, Novanto diharuskan membayar uang pengganti senilai AS$7,3 juta atau senilai Rp66 miliar sesuai dengan nilai tukar dolar Amerika pada 2010. Jika tak mampu membayar, Novanto akan dapat pidana tambahan 2 tahun penjara.

Selain pidana penjara, hak politik Novanto juga dicabut. Artinya, ia tak dapat memilih atau dipilih dalam Pemilihan Umum baik legislatif maupun presiden selama lima tahun ke depan.

Novanto dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Jajaran legislator jadi koruptor

Nama Novanto menambah jajaran legislator yang terjerat kasus korupsi. Sepanjang tahun 2004 hingga 31 Desember 2018, terdapat 998 orang pejabat negara atau swasta yang melakukan tindak pidana korupsi, menurut data dari Anti Corruption Clearing House (ACCH) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Profesi yang paling banyak melakukan tindak pidana korupsi yakni anggota DPR dan DPRD sebanyak 247 orang. Kemudian, pelaku terbanyak selanjutnya yakni pegawai swasta, 238 orang. Selanjutnya, pejabat eselon I, II, dan III di pemerintahan, sejumlah 199 orang.

Dalam kasus e-KTP, sejumlah nama legislator atau mantan legislator yang ikut terseret di antaranya Anas Urbaningrum yang diduga menerima AS$5,5 juta, mantan Ketua Banggar DPR, Melcias Marchus Mekeng, sebanyak AS$1,4 juta, Olly Dondokambey senilai AS$1,2 juta dollar, dan Tamsil Linrung senilai AS$700.000.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR