Setya Novanto berkukuh tak langgar kode etik

Ketua DPR RI, Setya Novanto, melambaikan tangan usai menjalani sidang dugaan pelanggaran etik oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/12/2015)
Ketua DPR RI, Setya Novanto, melambaikan tangan usai menjalani sidang dugaan pelanggaran etik oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/12/2015) | Akbar Nugroho Gumay /Antara Foto

Setya Novanto, membela diri lewat 12 lembar dokumen yang ia bacakan dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Senin (7/12/2015). Sidang dugaan pelanggaran kode etik Novanto itu, berlangsung tertutup.

Ketua DPR itu mengklaim dirinya selalu menjaga kehormatan DPR, dan berkukuh tak melanggar kode etik DPR. Namun MKD belum membuat keputusan akhir.

Dokumen pembelaan Novanto beredar tak lama setelah sidang etik MKD selesai pada pukul 18.00 WIB. Menurut laporan Rima News, dokumen itu berjudul "Nota Pembelaan Setya Novanto Ketua DPR RI terhadap Pengaduan Menteri ESDM Sudirman Said Berdasarkan Laporan Pengaduan Tertanggal 16 November 2015".

Terdapat tiga permohonan Novanto untuk pertimbangan putusan mahkamah.

Pertama, ia tak mengakui legal standing (kedudukan hukum) Menteri ESDM, Sudirman Said, sebagai pelapor. Karenanya, ia memohon pengaduan tersebut harus dinyatakan ditolak, atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Kedua, politisi Golkar yang akrab disapa Setnov ini juga menyatakan bahwa rekaman yang disampaikan Sudirman Said sebagai bukti adalah ilegal. Ia pun memohon MKD tak menggunakan rekaman tersebut sebagai bukti.

Ketiga, Novanto menegaskan kepada MKD bahwa dirinya tidak bersalah sama sekali. "Menyatakan Saudara Setya Novanto tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Atau bilamana Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et beno)," katanya.

Tak banyak yang bisa ditanyakan kepada Novanto oleh Yang Mulia Anggota MKD dalam sidang kali ini, karena ia menolak menjawab semua pertanyaan yang berkaitan dengan isi rekaman. Karena itu, sidang tersebut praktis hanya mendengarkan pembelaannya saja.

Mencermati butir-butir permohonan Setnov

Mengenai legal standing yang sempat jadi bahan pembahasan MKD sebelum sidang berlanjut, sebenarnya telah "selesai" saat sidang etik akhirnya berlangsung. Jika MKD tak mengakui legal standing atau kedudukan hukum Sudirman Said sebagai pengadu atau pelapor, sidang etik tak akan berlangsung.

Tujuh belas anggota MKD saat itu mengundang ahli linguistik untuk menjelaskan makna butir peraturan yang diperdebatkan. Seorang guru ahli sosiolinguistik, Yayah Bachria Mugnisjah, 71, dimintai pendapat untuk menengahi debat anggota MKD. Hanya butuh waktu 10 menit, Yayah berhasil menyelesaikan debat MKD selama satu hari.

Dosen Universitas Indonesia itu menerangkan penelusuran kata-kata tersebut berdasarkan kamus. Kata dapat itu berarti: bisa/boleh/diizinkan/tidak dilarang. Sedang dalam konteks masyarakat secara perseorangan yang dapat mengadu kepada MKD, diartikan perseorangan sebagai anggota masyarakat. Makna konkretnya, setiap orang memiliki hak mengadu kepada MKD.

Mahkamah Konstitusi pernah menjelaskan dalam sebuah dokumen (berkas .pdf), istilah "Legal Standing adalah adaptasi dari istilah personae standi in judicio yang artinya adalah hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan".

Mengenai rekaman yang dianggap ilegal, pendapat Setya Novanto bertentangan dengan pendapat dua pejabat tinggi penegak hukum. Kapolri maupun Jaksa Agung, pernah menyatakan bahwa rekaman itu sah.

Dilansir MetroTVNews.com (28/11), Kepala Polri, Jenderal Badrodin Haiti, menyatakan perekaman yang dilakukan Presiden Direktur PTFI, Maroef Sjamsoeddin, tak melanggar hukum. Menurutnya rekaman tidak sama dengan penyadapan, sehingga yang bersangkutan berhak merekam pembicaraan antara dirinya dengan Setya Novanto dan Muhammad Riza Chalid.

Jaksa Agung, Muhammad Prasetyo, pun berpendapat demikian. Ia menilai rekaman pembicaraan pertemuan tiga orang itu bukan bukti ilegal. Pasalnya, Maroef merekam pembicaraan pertemuan tersebut, bukan menyadapnya.

"Yang penting substansinya benar atau tidak. Ini bukan penyadapan, ini pembicaraan yang direkam," kata Prasetyo di Jakarta, Jumat (4/12), dikutip CNN Indonesia. Menurutnya, penyadapan berbeda dengan rekaman, karena penyadapan diatur undang-undang dan hanya pihak tertentu yang berwenang melakukannya.

Sedangkan tentang pernyataan Novanto yang keukeuh tak mengaku salah dalam hal pelanggaran kode etik, pakar hukum tata negara, Refly Harun, sebelum pernyataan SN ini keluar, sudah berpendapat sebaliknya.

"Kalau pertemuan itu sendiri, saya menganggap sudah pelanggaran kode etik, mungkin skalanya masih ringan," kata Refly, Jumat (27/11) silam, seperti dilaporkan Gatra News.

Alasannya, jadwal kegiatan atau pertemuan anggota DPR protokolernya harus jelas, jadwalnya pun jelas. Pertemuan seperti dalam kasus Novanto, Riza Chalid, dan Maroef, menurut tengara Refly tidak ada dalam agenda DPR.

Andaipun SN bertemu bukan atas nama pimpinan DPR, Refly menilai, hal itupun tidak tepat. Anggota DPR itu harus purnawaktu, atau berstatus anggota DPR setiap saat, sehingga harus mengundurkan diri dari posisi lain di luar tugasnya sebagai anggota DPR.

Namun, nasib Setya Novanto belum putus. Hasil rapat pleno di ruang sidang MKD, Jakarta, Senin (7/12) malam pasca-sidang Novanto, menyatakan masih akan memanggil paksa saksi Muhammad Riza Chalid, dan meminta rekaman asli yang ada di Kejaksaan Agung untuk uji forensik di Laboratorium Polri.

Ketua MKD, Surahman Hidayat, dilansir Detikcom menegaskan, MKD punya kewenangan dan pertimbangan sendiri untuk memutuskan hasil persidangan, meski Novanto membantah laporan Sudirman Said, atau sekiranya Riza Chalid tak memenuhi panggilan MKD.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR