KASUS E-KTP

Setya Novanto dan drama sakit tersangka korupsi

Peserta aksi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi membawa poster bergambar Ketua DPR Setya Novanto ketika melakukan aksi di depan Gedung KPK, Jakarta, Kamis (14/9/2017).
Peserta aksi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi membawa poster bergambar Ketua DPR Setya Novanto ketika melakukan aksi di depan Gedung KPK, Jakarta, Kamis (14/9/2017). | Wahyu Putro A /Antara Foto

Dua kali jadwal pemeriksaan, dua kali pula sakit. Jadwal pemeriksaan terhadap Ketua DPR, Setya Novanto pada Senin (18/9/2017) pun kembali ditunda.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima surat dari keluarga Setya Novanto. Ketua Umum Partai Golkar ini menjalani kateterisasi jantung di Rumah Sakit Premier Jatinegara, Jakarta Timur.

Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan, tindakan kateterisasi di Rumah Sakit Premier Jatinegara dilakukan atas rekomendasi dokter.

Awalnya, Novanto dirawat di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta Pusat. Menurut Nurul, dokter menyarankan tindakan kateterisasi karena adanya gejala disfungsi jantung Novanto.

KPK menetapkan Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) pada 17 Juli lalu. Novanto diduga mengatur para peserta lelang bersama Andi Narogong. Peran Setya pernah diungkap oleh terdakwa Irman dan Sugiharto.

Novanto seharusnya menjalani pemeriksaan di KPK pada Senin (11/9/2017), tetapi batal karena sakit. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham menyampaikan surat keterangan dokter bahwa Setya sakit gula dan tengah menjalani rawat inap di Rumah Sakit Siloam Jakarta.

Penyakit gula yang diidap Setya, kata Idrus, mempengaruhi fungsi ginjal dan jantung. Dokter menyatakan Novanto mengalami vertigo dan sempat pingsan seusai bermain pingpong.

Setelah tersiar kabar sakit itu, warganet banyak mengirimkan gambar muka Novanto berhidung merah dengan tulisan semoga lekas sembuh. Uniknya, doa lekas sembuh itu dibubuhi tagar #TahanSN.

Drama sakit perkara korupsi

Tekanan psikologis bisa jadi berpengaruh terhadap kondisi kesehatan para tersangka dan terdakwa korupsi. Banyak tersangka dan terdakwa kasus korupsi mengalami sakit selama mengikuti proses hukum.

Dalam perjalanannya, sakit pun seringkali "dimanfaatkan" tersangka dan terdakwa korupsi. Tujuannya, antara lain menunda proses hukum atau penangguhan penahanan.

Ada kecenderungan orang yang diperiksa sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa, melakukan hal tak wajar, misalnya pura-pura sakit atau pingsan. Serangan sakit itu dapat berlangsung ketika hendak diperiksa sampai di persidangan.

Karena banyak yang memanfaatkan alasan sakit itulah, KPK pernah menandatangani kerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada 2012. Kerja sama dengan IDI meliputi di antaranya pemilihan tenaga medis atau dokter untuk menangani sejumlah saksi, tersangka, dan terdakwa saat ditahan oleh KPK dan pemberian second opinion kesehatan para saksi, tersangka, dan terdakwa.

Meski sudah bekerja sama dengan IDI, alasan sakit masih sering dipertontonkan tersangka dan terdakwa korupsi. Alasan operasi pemasangan kateter atau ring jantung pernah dilakukan pengacara senior OC Kaligis.

Kaligis merupakan terpidana kasus dugaan suap Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Sumatera Utara. Dia jadi tersangka bersama dua hakim lainnya dalam rangka mengamankan perkara yang menyeret mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pudjo Nugroho dalam kasus korupsi dana bansos Sumut.

Kaligis mengajukan penangguhan penahanan terhadap karena menjalani pemeriksaan kesehatan dan operasi jantung di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Majelis hakim menyetujui dan membantarkan Kaligis selama lima hari 17-21 September 2015.

Pada sidang 22 September 2015, jaksa menuding Kaligis ngotot minta dirawat inap di RSPAD meski dinyatakan sehat oleh dokter. Jaksa membeberkan hasil pemeriksaan Kaligis.

Jaksa menyatakan pemeriksaan terhadap Kaligis berlangsung pada 18 September 2015. Ketika itu, dokter jantung yang memeriksa Kaligis bernama Ismi. Hasil pemeriksaan ternyata menunjukkan Kaligis dalam kondisi baik sehingga tidak perlu pemasangan ring.

Dokter memperbolehkan Kaligis pulang, tetapi Kaligis meminta dirawat sampai 21 September 2015. Kaligis akhirnya dirawat sehari sampai Sabtu, 19 September 2015.

Menjelang masa pembantaran selesai, Kaligis mengatakan sakit kepala. Ia pun tidak mau kembali ke rutan dan meminta dirawat inap sampai batas waktu pembantaran yang ditetapkan hakim. Kaligis kembali ke Rutan Guntur pada 21 September 2015.

Pada 17 Desember 2015, Kaligis divonis 5 tahun 6 bulan dan denda Rp300 juta oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menambah masa hukuman Kaligis menjadi 7 tahun dengan denda Rp300 juta subsider empat bulan kurungan pada April 2016.

Mahkamah Agung menolak kasasi sekaligus memperberat hukuman terhadap Kaligis menjadi 10 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta dengan hukuman pengganti kurungan selama 6 bulan.

Drama sakit pernah pula diungkapkan jaksa dalam sidang dengan terdakwa Komisaris PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) Hasan Widjaja. Hasan didakwa menyuap Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Syahrul Raja Sempurna Jaya sejumlah Rp7 miliar.

Dalam dakwaannya, jaksa mengatakan Hassan berpura-pura menderita sakit permanen dengan memakai kursi roda. Padahal, selama ditahan di Rutan KPK, terdakwa sehat dan dapat melakukan kegiatan sehari-hari, termasuk kegiatan berolah raga tanpa memakai kursi roda. Hasan divonis 2 tahun penjara.

Ada juga terdakwa yang "lupa" pada kursi roda, yaitu mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono. Menjelang sidang putusan, Udar dikabarkan sakit sehingga sidang ditunda dua hari menjadi 25 September 2015.

Udar datang ke Pengadilan Tipikor Jakarta dengan menggunakan kursi roda dan didampingi perawat pada hari pembacaan putusan. Ia mengaku masih sakit, tetapi siap mendengarkan pembacaan putusan.

Udar yang duduk di atas kursi roda dibawa ke ruang sidang dan berganti kursi dengan kursi terdakwa. Kursi roda Udar diletakan di sisi kanan ruang sidang dekat kursi penuntut umum.

Majelis membacakan vonis terhadap Udar yang dihukum lima tahun penjara karena terbukti menerima suap Rp78 juta. Udar dinyatakan lepas dari tuntutan pidana korupsi bus Transjakarta dan tidak terbukti melakukan pencucian uang.

Usai pembacaan putusan, Udar bangkit dari kursi terdakwa untuk menyalami majelis hakim. Ia pun berjalan menuju tim pengacaranya.

Udar melupakan kursi rodanya dan berjalan menuju luar ruang sidang. Ia pun meladeni pertanyaan wartawan dengan berdiri. Sampai akhirnya ada seorang pengawal tahanan yang kembali mendudukan Udar di kursi rodanya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR