KASUS E-KTP

Setya Novanto disebut Ketuanya e-KTP

Tersangka kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto berjalan untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (31/1).
Tersangka kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto berjalan untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (31/1). | Muhammad Adimaja /Antara Foto

Sidang perkara korupsi KTP berbasis elektronik (e-KTP) dengan terdakwa Setya Novanto kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (1/2/2018). Dalam sidang itu, Novanto disebut sebagai ketuanya proyek e-KTP.

Sebutan Novanto sebagai ketua e-KTP itu muncul ketika advokat Hotma Sitompoel menjadi saksi dalam sidang kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto.

Hotma mengaku pernah diberi tahu kliennya, Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tanos bahwa proyek e-KTP dikuasai terdakwa Setya Novanto. PT Sandipala merupakan perusahaan anggota konsorsium pemenang lelang proyek e-KTP.

Dalam BAP, Hotma mengatakan bahwa Paulus Tanos mengeluhkan chip yang sudah dibeli, tetapi tak bisa digunakan dalam proyek e-KTP. Hotma kemudian menanyakan kepada Paulus, siapa yang dapat ditanya terkait proyek e-KTP. "Dia bilang, ketuanya itu Pak Setya Novanto," kata Hotma melalui Kompas.com.

Hakim sempat bertanya apa maksud 'ketua e-KTP' yang disebut Tannos. Menurut Hotma, saat itu Tannos menyebut Novanto adalah anggota DPR dan kemungkinan besar tahu soal proyek e-KTP.

Setelah itu, Paulus meminta bantuan Hotma agar menanyakan persoalannya kalau bertemu Novanto. Hotma mengaku bertemu Novanto tanpa direncanakan di Hotel Grand Hyatt Jakarta.

Hotma menanyakan persoalan yang dihadapi Paulus Tanos. Novanto, kata Hotma, menjawab tidak mengetahui perihal proyek e-KTP.

Novanto didakwa menerima duit melalui Made Oka Masagung $3,8 juta AS dan melalui Irvanto Hendra Pambudi Cahyo pada 19 Januari 2012 seluruhnya $3,5 juta AS.

Novanto juga disebut menerima jam tangan merek Richard Mille seri RM 011 seharga $135.000 AS. Jam itu merupakan bagian dari kompensasi karena Novanto telah membantu dalam proses pembahasan anggaran proyek e-KTP. Pada waktu proyek E-KTP dalam penyidikan, Novanto mengembalikan jam tangan tersebut kepada Andi Narogong.

Novanto juga diduga memperkaya beberapa anggota DPR RI periode tahun 2009-2014. Menurut jaksa, Novanto secara langsung atau tidak langsung mengintervensi penganggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam proyek e-KTP tahun 2011-2013.

Kasus e-KTP baru menjerat enam orang sebagai tersangka maupun sudah divonis hukuman. Mereka adalah Irman, Sugiharto, Andi Narogong, anggota DPR Markus Nari, Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sugihardjo, serta Ketua DPR Setya Novanto.

Dalam kasus ini, Anang Sugiana mengajukan diri sebagai justice collaborator atau pelaku yang bekerja sama. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, Anang telah mengajukan diri menjadi justice collaborator pada pertengahan Januari 2018.

KPK memandang langkah Anang sebagai sesuatu yang positif dengan catatan, pengajuan tersebut tidak dilakukan setengah hati. Jika tidak memenuhi seluruh persyaratan tentu JC tidak dapat dikabulkan.

PT Quadra Solution merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) sebagai pelaksana proyek KTP elektronik yang terdiri dari Perum PNRI, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Sucofindo, dan PT Sandipala Artha Putra.

Indikasi peran Anang Sugiana terkait kasus itu antara lain diduga dilakukan bersama-sama dengan Setya Novanto, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman dan Sugiharto dan kawan-kawan.

Anang Sugiana diduga berperan dalam penyerahan uang terhadap Setya Novanto dan sejumlah anggota DPR RI melalui Andi Agustinus alias Andi Narogong terkait dengan proyek e-KTP.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR