Setya Novanto menang, status tersangka dicabut

Hakim tunggal Cepi Iskandar memimpin sidang praperadilan Setya Novanto terhadap KPK terkait status tersangka kasus dugaan korupsi KTP Elektronik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (25/9/2017).
Hakim tunggal Cepi Iskandar memimpin sidang praperadilan Setya Novanto terhadap KPK terkait status tersangka kasus dugaan korupsi KTP Elektronik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (25/9/2017). | Puspa Perwitasari /Antara Foto

Perlawanan Ketua DPR dan Ketua Umum partai Golkar, Setya Novanto terhadap status tersangkanya dari Komisi Pemberantasan Korupsi berbuah kemenangan. Hakim tunggal Cepi Iskandar mengabulkan sebagian permohonan praperadilan Setya Novanto dalam sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (29/9/2017).

Hakim menganggap penetapan tersangka Novanto oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) dianggap tidak sah. Titel tersangka yang sudah disandang Novanto selama dua bulan pun dicabut.

Hakim Cepi menilai penetapan tersangka harus dilakukan di akhir tahap penyidikan suatu perkara. Hal itu harus dilakukan untuk menjaga harkat dan martabat seseorang. "Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata hakim Cepi dilansir Detikcom.

Cepi menyebut surat perintah penyidikan dengan nomor Sprin.Dik-56/01/07/2017 tertanggal 17 Juli 2017 tidak sah. Dengan putusan itu, bukti yang digunakan dalam perkara sebelumnya tidak bisa digunakan untuk menangani perkara selanjutnya.

Sebelumnya, tim kuasa hukum Novanto menyatakan, proses penetapan tersangka kepada kliennya dinilai cacat hukum karena tidak melalui prosedur yang berlaku. Menurut mereka, penetapan tersangka seharusnya dilakukan setelah penyidikan, sedangkan KPK menetapkan di awal penyidikan.

Kuasa hukum Novanto membawa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap KPK pada 2009-2011, sebagai bukti. Bukti itu pernah dipakai tersangka korupsi Hadi Poernomo dalam praperadilan.

Mereka juga menghadirkan tiga saksi ahli, yaitu pakar hukum pidana Romli Atmasasmita, pakar hukum pidana Chairul Huda dan pakar hukum tata negara dan administrasi I Gde Pantja Astawa.

Di kubu KPK, Kepala Biro Hukum KPK Setiadi mengatakan Novanto ditetapkan sebagai tersangka korupsi e-KTP sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sejumlah kelengkapan yang menjadi dasar hukum juga telah dipegang KPK.

Tim KPK membawa 193 bukti berupa surat dan dokumen yang mencapai lebih dari 450 lembar. Bukti itu berupa akta perjanjian, surat pembayaran, termin-termin pembayaran, dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi.

Sebelum putusan itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mengungkapkan, KPK sudah memiliki sejumlah langkah alternatif lain jika kalah pada sidang praperadilan. Langkah itu antara lain menyiapkan bukti baru sehingga dapat menjerat kembali Novanto.

Pasca-putusan praperadilan, KPK menyatakan bahwa pihaknya bisa saja menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) baru terhadap Novanto. Namun KPK akan terlebih dulu membahasnya.

KPK menetapkan Novanto sebagai tersangka pada Senin (17/7/2017) dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Novanto mangkir dari dua agenda pemeriksaan sebagai tersangka karena sakit.

Novanto mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan pada 4 September 2017 dan akhirnya menang. Perlawanan terhadap KPK melalui jalur praperadilan itu bukan pertama kali terjadi.

Sejak 2004 sampai 2017, ada lebih dari 50 tersangka kasus korupsi yang mengajukan praperadilan. KPK masih menang skor dalam sidang praperadilan itu. Hanya ada lima praperadilan yang berujung dengan kemenangan tersangka.

Kemenangan Setya Novanto menambah angka kekalahan KPK terhadap tersangka korupsi. Kekalahan pertama adalah sidang praperadilan yang diajukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan pada 2015. Hakim Sarpin Rizaldi memutuskan status tersangka Budi Gunawan oleh KPK tidak sah.

Keputusan Hakim Sarpin itu memecahkan rekor tak terkalahkan KPK dalam sidang peradilan. Pada periode 2004-2014 terdapat 32 perkara yang diajukan ke praperadilan dan semuanya dimenangkan oleh KPK.

Keputusan Hakim Sarpin seperti membuka jalan tersangka korupsi mengajukan gugatan praperadilan dan berharap nasibnya seperti Budi Gunawan. Pada tahun 2015, KPK mengalami kekalahan lagi dalam kasus yang menimpa Hadi Poernomo dan Ilham Arif Sirajuddin.

Pada periode 2016 sampai pertengahan 2017, ada 15 perkara yang diajukan ke praperadilan. Dalam periode ini, KPK kalah dua kali, yaitu praperadilan Bupati Sabu Raijua, Marthen Dira Tome pada Mei 2016 dan praperadilan yang diajukan Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman pada Maret 2017.

Kejanggalan sidang

Sidang praperadilan Novanto dinilai banyak kejanggalan yang bersumber dari hakim tunggal praperadilan Cepi Iskandar. Kompas.com, Tempo.co, dan Republika.co.id, misalnya, mengutip peneliti Indonesia Corruption Watch Lalola Easte yang mencatat enam kejanggalan dalam sidang itu.

Kejanggalan pertama ketika hakim menolak memutar rekaman sebagai bukti keterlibatan Novanto dalam proyek e-KTP. Hakim berpendapat bahwa pemutaran rekaman tersebut sudah masuk pokok perkara.

Rekaman itu merupakan satu dari ratusan bukti yang dibawa KPK untuk membuktikan keabsahan penetapan Novanto sebagai tersangka.

Kejanggalan selanjutnya adalah ketika Hakim menolak eksepsi KPK atas keberatan menguji status penyelidik dan penyidik dan dalil permohonan Novanto yang sudah memasuki substansi pokok perkara.

Lola mengatakan, keabsahan dan konstitusionalitas penyelidik dan penyidik independen KPK sudah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 109/PUU-XIII/2015.

Ketiga, hakim menunda mendengarkan keterangan ahli Teknologi Informasi Universitas Indonesia, Bob Hardian Syahbudin yang diajukan KPK. Pihak Novanto bersikeras bahwa hal yang ditanyakan KPK kepada Bob merupakan substansi perkara.

Bob sebelumnya pernah memberikan keterangan tertulis pada proses penyidikan korupsi e-KTP. Hakim mengabulkan permintaan pihak pemohon untuk menunda mendengar keterangan Bob.

Kejanggalan selanjutnya adalah hakim yang mengabaikan permohonan intervensi yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan Organisasi Advokat Indonesia (OAI) di awal persidangan.

Hakim menolak permohonan tersebut dengan alasan belum terdaftar di dalam sistem informasi pencatatan perkara. Padahal, MAKI telah mendaftarkan gugatan sebagai pemohon intervensi sejak 6 September 2017, seminggu sebelum sidang.

Pertanyaan hakim kepada ahli yang dihadirkan KPK mengenai kelembagaan antirasuah yang sifatnya ad hoc pun dianggap janggal. Lola menganggap pertanyaan hakim tidak pada tempatnya sehingga patut dipertanyakan maksudnya mempertanyakan soal itu.

Terakhir, adanya laporan kinerja KPK selama sepuluh tahun yang didapatkan pihak Novanto dari panitia khusus hak angket KPK. Padahal, yang berwenang mengeluarkan dokumen itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR