Setya Novanto tersangka lagi

Ketua DPR Setya Novanto bersaksi dalam sidang kasus korupsi KTP elektronik dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11/2017).
Ketua DPR Setya Novanto bersaksi dalam sidang kasus korupsi KTP elektronik dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11/2017). | Hafidz Mubarak A /Antara Foto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Ketua DPR Setya Novanto menjadi tersangka kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP), Jumat (10/11/2017). KPK telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan pada 31 Oktober 2017.

Novanto disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

"Setelah proses penyelidikan dan terdapat bukti permulaan yang cukup dan melakukan gelar perkara akhir Oktober 2017, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan pada 31 Oktober 2017 atas nama tersangka SN, anggota DPR RI," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang.

Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP ini, KPK sempat menetapkan Novanto sebagai tersangka pada 17 Juli 2017 lalu. Novanto diduga telah mengkondisikan pengadaan barang dan jasa E-KTP lewat Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Selama menjadi tersangka, Novanto dua kali mangkir dari pemeriksaan dengan alasan sakit. Di sisi lain, Novanto mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan hakim mengabulkan permohonan Setya pada sidang Jumat (29/9/2017) lalu. Status tersangka Setya Novanto akhirnya dicabut.

Meski Novanto telah lepas dari status tersangka, KPK tetap memanggil Novanto untuk pemeriksaan sebagai saksi. KPK melakukan pemanggilan pada 13 dan 18 Oktober 2017, namun Novanto tidak memenuhi panggilan dengan alasan melakukan dinas.

Upaya pemanggilan KPK terhadap Novanto pun diadang surat dari Sekretariat DPR. Surat itu menegaskan bahwa KPK harus mendapat izin dari Presiden untuk memeriksa Novanto.

Setya Novanto tercatat sudah sembilan kali dipanggil sebagai saksi dalam rangkaian perkara korupsi pengadaan KTP elektronik, sejak Desember 2016 dan Januari 2017. Dalam beberapa panggilan, Setya Novanto hadir tanpa melalui izin Presiden.

Novanto pun tampil pada sidang dengan terdakwa Andi Narogong, Jumat (3/11/2017) lalu. Sepanjang persidangan, Novanto menyampaikan bantahan keterlibatannya dalam proyek senilai Rp5,9 triliun itu. Pernyataan Novanto menjawab pertanyaan majelis hakim didominasi oleh kata "tidak tahu, tidak kenal, dan tidak benar".

Gaduh serangan balik

Sebelum mengumumkan Setya Novanto menjadi tersangka lagi, Saut Situmorang dan Agus Rahardjo dilaporkan ke kepolisian oleh kuasa hukum Novanto. Dasar pelaporan itu adalah terbitnya sejumlah surat oleh KPK, termasuk surat permintaan cegah ke luar negeri terhadap Novanto.

KPK pernah meminta permintaan cegah ke luar negeri untuk Setya Novanto pada 10 April 2017 dan habis masa berlakunya pada 10 Oktober 2017. Ketika itu, Setya dicegah bepergian ke luar negeri karena dianggap saksi penting untuk Andi Agustinus alias Andi Narogong.

KPK mencegah lagi Novanto bepergian ke luar negeri pada 2 Oktober 2017 sampai April 2018. Penyidik masih memerlukan keterangan Novanto dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Tiga hari sebelum pecegahan, Hakim tunggal Cepi Iskandar mengabulkan sebagian permohonan praperadilan Novanto. Hakim menganggap penetapan tersangka Novanto oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi e-KTP tidak sah. Titel tersangka yang sudah disandang Novanto selama dua bulan pun dicabut.

Agus dan Saut dilaporkan Sandi Kurniawan, anggota tim kuasa hukum Novanto yang tergabung dalam Yunadi and Associates, pada 9 Oktober lalu. Polisi pun meningkatkan status laporan terhadap pimpinan KPK ke penyidikan pada 7 November lalu.

Pelaporan terhadap pimpinan KPK itu dianggap banyak pihak sebagai upaya kriminalisasi terhadap KPK. "Serangan" terhadap dua pimpinan KPK itu mendapat sorotan dari berbagai kalangan.

Presiden Joko Widodo meminta agar tidak ada kegaduhan jika ada proses hukum yang sedang diproses oleh penegak hukum.

"Jangan sampai ada tindakan-tindakan yang tidak berdasar bukti dan fakta. Saya sudah minta dihentikan kalau hal-hal seperti itu, dihentikan," kata Presiden dilansir Antaranews, di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (10/11/2017).

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR