PERUMAHAN

Siap-siap, harga rumah bersubsidi bakal naik tahun ini

Pekerja membangun rumah bersubsidi program satu juta rumah di Desa Sambirejo, Kediri, Jawa Timur, Jumat (19/10/2018).
Pekerja membangun rumah bersubsidi program satu juta rumah di Desa Sambirejo, Kediri, Jawa Timur, Jumat (19/10/2018). | Prasetia Fauzani /Antara Foto

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mengusulkan untuk menaikkan harga jual rumah bersubsidi pada tahun ini. Besar kenaikannya masih dibahas Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR. Namun diperkirakan dalam rentang 3 persen hingga 7,75 persen.

“Sekarang sedang dibahas di Kementerian Keuangan. Paling lambat diputuskan bulan depan (Maret), diusahakan semoga bisa bulan ini,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, kepada Beritagar.id, Senin (4/2/2019) .

Sembari menunggu keluarnya surat keputusan, harga rumah subsidi untuk sementara masih menggunakan harga yang berlaku pada 2018.

Angka kenaikan harga rumah subsidi nantinya akan berbeda-beda di setiap daerah. Perbedaan harga material bangunan hingga pajak menjadi faktor yang menentukan perbedaan harga tanah di setiap daerah.

“Harga tanah itu yang paling tinggi pengaruhnya, di setiap daerah beda-beda, misalnya di Papua, Bali, dan yang lain,” ucap Khalawi.

Khalawi mengatakan pemerintah telah mensosialisasikan kebijakan ini dengan para pengembang. Ia mengklaim sejauh ini para pengembang mengaku tidak ada masalah dengan rencana tersebut.

“Kami sudah bicara sama-sama dengan pengembang. Mereka oke saja, jadi enggak ada masalah. Malah lebih semangat,” imbuh Khalawi.

Sementara itu, Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia (DPP REI) mengusulkan kenaikan harga rumah subsidi tahun ini sebesar 9 persen. Dalam keterangan resminya, Sekretaris Jenderal DPP REI, Paulus Totok Lusida, mengatakan, usulan kenaikan harga rumah subsidi itu dibagi menjadi sembilan wilayah di 34 provinsi yang ada di Indonesia.

Dia menuturkan, semua unsur yang menjadi tolok ukur usulan kenaikan itu sudah dimasukkan, misalnya ketersediaan dan harga lahan, serta harga material. Usulan itu pun sudah diserahkan ke Kementerian PUPR untuk dibahas.

Namun ada lima daerah yang mengajukan keberatan dan meminta kenaikan harganya berbeda dari daerah lain. Lima daerah itu adalah Bali, Yogyakarta, Aceh, Ambon, dan daerah sekitar Pegunungan Jayawijaya di Papua.

Beberapa alasan yang diajukan yaitu karena mahalnya harga tanah, tingginya harga bahan bangunan, dan kondisi geografis daerah tersebut.

REI, menurut Paulus, tidak khawatir bakal terjadi penurunan minat masyarakat untuk membeli rumah ketika harga dinaikkan. Ia menjelaskan, dalam Wartakotalive.com, angka kenaikan itu diusulkan setelah mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membeli rumah MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) berdasarkan gaji mereka.

"...Jadi tidak sembarangan langsung minta dinaikkan tanpa bahan pertimbangan," kata Paulus.

Anton Sitorus, Kepala Departemen Riset dan Konsultasi Savills Indonesia--perusahaan konsultan realestate--memiliki pandangan berbeda. Dalam dua tahun terakhir, menurutnya, pasar properti di Indonesia mengalami stagnasi. Bahkan pada kuartal III 2018 penjualan turun 14,14 persen dibandingkan kuartal yang sama tahun sebelumnya.

"Jadi kalau kata saya sih [rencana kenaikan] kurang tepat," ujar Anton kepada Tirto.id.

Selain itu, menurut Anton, ada faktor psikologis masyarakat yang alergi terhadap kata-kata "kenaikan harga". Oleh karena itu ia meminta pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan harga tersebut sebelum disahkan.

Berikut usulan daftar harga rumah subsidi di sembilan wilayah untuk tahun 2019 yang diajukan REI kepada pemerintah:

1. Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi): dari harga jual Rp130 juta pada 2018 diusulkan naik menjadi Rp140 juta pada 2019. Kenaikan 7,69 persen.

2. Sumatra (kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan Kepulauan Mentawai): dari harga jual Rp130 juta pada 2018 diusulkan naik menjadi Rp140 juta pada 2019. Kenaikan 7,69 persen.

3. Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Mahakam Ulu): dari harga jual Rp142 juta pada 2018 diusulkan naik menjadi Rp153 juta pada 2019. Kenaikan 7,75 persen.

4. Sulawesi: dari harga jual Rp136 juta pada 2018 diusulkan naik menjadi Rp146 juta pada 2019. Kenaikan 7,35 persen.

5. Maluku dan Maluku Utara: dari harga jual Rp148,5 juta pada 2018 diusulkan naik menjadi Rp158 juta pada 2019. Kenaikan 6,40 persen.

6. Bali dan Nusa Tenggara (kecuali Kabupaten Alor dan Sabu Raijua: dari harga jual Rp148,5 juta pada 2018 diusulkan naik menjadi Rp158 juta pada 2019. Kenaikan 6,40 persen.

7. Papua dan Papua Barat: dari harga jual Rp205 juta pada 2018 diusulkan naik menjadi Rp212 juta pada 2019. Kenaikan 3,41 persen.

8. Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau kecuali Kepulauan Anambas: dari harga jual Rp136 juta pada 2018 diusulkan naik menjadi Rp146 juta pada 2019. Kenaikan 7,35 persen.

9. Jabodetabek, Kepulauan Anambas, Kabupaten Alor, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Mahakam Ulu: dari harga jual Rp148,5 juta pada 2018 diusulkan naik menjadi Rp158 juta pada 2019. Kenaikan 6,51 persen.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR