DEMOGRAFI

Kabupaten kota yang kekurangan orang muda

Ilustrasi aktivitas warga lanjut usia dan masih produktif.
Ilustrasi aktivitas warga lanjut usia dan masih produktif. | Salny /Beritagar.id

Hampir tiap kali kita mendengar bahwa Indonesia sedang menikmati bonus demografi. Artinya, kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) melimpah, jauh melampaui kelompok usia tidak produktif (di bawah 15 tahun, dan di atas 65 tahun).

Secara nasional, tiap 100 penduduk usia kerja di Indonesia hanya menanggung 48 orang dari kelompok usia tak produktif. Ini jauh lebih kecil ketimbang “pekerja” Jepang yang harus menanggung 64 orang, Prancis yang terbebani 60 orang lebih atau Inggris yang menanggung 56 orang lebih.

Tentu saja, istilah menanggung dan ditanggung ini tak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil, lantaran sebagian dari kelompok usia produktif, ada yang tidak bekerja. Sebaliknya, sebagian kelompok usia di atas 65 tahun justru masih produktif.

Namun depedensi-ratio, begitu istilah ini disebut, sejauh ini dijadikan salah satu indikator penting dalam perencanaan pembangunan. Rasio ketergantungan diukur dari perbandingan antara kelompok usia tak produktif dengan kelompok usia-produktif.

Mayoritas penduduk usia tua dinilai akan membebani keuangan daerah/negara, terutama dalam hal pembayaran uang pensiun dan belanja kesehatan. Sebaliknya, usia produktif akan menjadi bensin (bonus) bagi pertumbuhan ekonomi.

Lokadata mencoba mengolah data kependudukan di kabupaten/kota di Indonesia untuk menemukan wilayah dengan bonus demografi—kalaulah bisa disebut bonus—tidak segemuk daerah lain. Kawasan minim tenaga kerja produktif ini memiliki tantangan yang lebih kompleks dan karena itu membutuhkan siasat pembangunan yang berbeda dari wilayah lain.

Sepuluh kabupaten/kota dengan jumlah penduduk usia produktif di bawah angka nasional.
Sepuluh kabupaten/kota dengan jumlah penduduk usia produktif di bawah angka nasional. | Lokadata /Lokadata

Tingkat kemiskinan tinggi

Daerah dengan dependency-ratio tinggi umumnya tak memiliki sumber perekonomian yang cukup, sehingga sebagian orang muda produktif meninggalkan daerahnya, mencari penghidupan di wilayah lain. Akibatnya, tingkat kemiskinan di wilayah ini semakin buruk.

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS 2018 menunjukkan dari sepuluh kabupaten/kota dengan rasio-dependensi tertinggi, hanya Kabupaten Humbang Hasundutan (Sumatra Utara) yang tingkat kemiskinannya lebih baik dari rata-rata nasional. Dua daerah lain setara angka nasional, dan sisanya tujuh daerah, semuanya memiliki tingkat kemiskinan jauh lebih buruk dari rata-rata nasional.

Kabupaten Sumba Barat Daya (rasio-dependensi 89 persen), misalnya, memiliki angka kemiskinan hingga 28,9 persen atau tiga kali lipat angka nasional. Kabupaten dengan iklim kering dan tanah berbatu ini, hingga 2015 hanya memiliki lima jenis industri (garmen, makanan, perabotan kayu, dan pengolahan logam) yang hanya menyerap 890 tenaga kerja.

Sebagai perbandingan, Manggarai Barat (rasio-dependensi 78 persen) memiliki sejumlah industri yang cukup beragam, mulai dari industri pengolahan, pengadaan air, listrik, konstruksi dan Pelabuhan Labuan Bajo yang menjadi pintu masuk kawasan wisata Pulau Komodo.

Dengan sumber ekonomi formal yang cukup besar, Manggarai Barat berhasil menekan tingkat kemiskinan menjadi hanya separuh dari Sumba Barat Daya.

Pertumbuhan lamban

Rasio-dependensi yang tinggi juga ditengarai menjadi penyebab lambannya pertumbuhan di satu wilayah. Dalam tujuh tahun terakhir, delapan dari sepuluh daerah dengan rasio-dependensi tinggi, hampir selalu tumbuh lebih lamban dari perekonomian nasional.

Kabupaten Nias (Sumatra Utara) dan Sabu Raijua (Nusa Tenggara Timur) sebenarnya sempat menikmati pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi (tahun 2011 dan 2012), tapi kemudian terus melamban hingga melaju setara dengan perekonomian nasional.

Hanya Manggarai Barat yang dalam beberapa tahun terakhir berhasil mengejar ketinggalan. Tahun lalu, pertumbuhan ekonomi di daerah yang industri wisatanya berkembang pesat ini mencapai 5,23 persen, sedikit di atas angka nasional.

Dengan jumlah usia produktif yang minim, daerah-daerah dengan rasio-dependensi tinggi tampaknya perlu mengambangkan strategi pembangunan yang berbeda dari daerah lain.

Yang paling utama, pemerintah daerah harus punya siasat untuk mencegah anak muda yang produktif, pergi meninggalkan daerah. Penciptaan lapangan kerja menjadi kunci penting agar seluruh anggota kelompok usia produktif bisa bekerja. Sumber ekonomi formal selama ini terbukti lebih memberi dampak pada peningkatan kesejahteraan. Untuk itu, ikhtiar wilayah ini untuk membuka diri terhadap investasi harus semakin digiatkan.

Untuk menyambut potensi investasi, pemerintah daerah juga harus sigap meningkatkan kualitas SDM—terutama dengan membangun lebih banyak sekolah vokasional, sesuai dengan ketrampilan yang dibutuhkan.

Selain itu, berbagai fasilitas untuk penduduk usia lanjut perlu dikembangkan. Daerah rasio-dependensi tinggi perlu memiliki aturan daerah yang mengatur standar kesejahteraan bagi warga lanjut usia.

Catatan redaksi: judul artikel ini telah diperbaiki, tanpa mengubah maknanya.
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR