PENCEMARAN LINGKUNGAN

Sidang gugatan warga terhadap pencemaran minyak pun dimulai

Kawasan hutan bakau di Kelurahan Margasari, Balikpapan, Kalimantan Timur, yang kini tandus akibat pencemaran minyak, Selasa (30/7/2019).
Kawasan hutan bakau di Kelurahan Margasari, Balikpapan, Kalimantan Timur, yang kini tandus akibat pencemaran minyak, Selasa (30/7/2019). | Sri Gunawan Wibisono /Beritagar.id

Pengadilan Negeri Balikpapan Kalimantan Timur (Kaltim) membuka sidang gugatan warga (citizen lawsuit) terhadap peristiwa tumpahan minyak di perairan Teluk Balikpapan, Selasa (30/7/2019).

Penggiat lingkungan Balikpapan menggugat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Gubernur Kaltim, Wali Kota Balikpapan, dan Bupati Penajam Paser Utara (PPU).

Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Mustajab memimpin proses mediasi antara penggugat dan tergugat. Perwakilan kuasa hukum penggugat pun membacakan tuntutan agar negara melaksanakan perintah Undang-Undang Lingkungan Hidup.

"Kami meminta negara merumuskan sistem terintegrasi dalam penyelamatan perairan Teluk Baikpapan,” kata perwakilan kuasa hukum Jaringan Advokasi Lingkungan (JAL), Fathul Huda Wiyashadi.

Fathul meminta Kementerian LHK memimpin proses pemulihan dan audit lingkungan di perairan teluk. Kementerian LHK juga diminta mengawasi sanksi administrasi kepada Pertamina secara transparan dan terbuka bagi publik.

"Menteri LHK diminta menerbitkan peraturan menteri tentang sistem informasi lingkungan hidup," paparnya.

Peraturan Menteri LHK ini, sambung Fathul, merupakan dasar perumusan sistem peringatan dini dan inventarisasi kesehatan masyarakat terdampak limbah. Sistem peringatan wajib dirumuskan bersama pemerintah daerah terdampak; Kaltim, Balikpapan dan PPU.

"Sistem peringatan dini terintegrasi di antara Kementerian Perhubungan dan seluruh pemda terkait," paparnya seraya menambahkan bahwa Kaltim sudah diminta merumuskan peraturan daerah (perda) tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau–pulau kecil.

Adapun Kementerian KKP dalam kasus ini hanya diminta menguji pangan segar dari perairan Teluk Balikpapan. Maksudnya untuk mengantisipasi dampak pencemaran limbah terhadap produk pangan yang dikonsumsi warga Balikpapan.

Dalam tanggapannya, kuasa hukum tergugat belum spesifik menjawab seluruh poin tuntutan. Mereka mengutarakan pelbagai langkah penanggulangan dampak tumpahan minyak di Teluk Balikpapan. Misalnya, PPU mengklaim sedang merumuskan perda tentang penanggulangan bencana.

Sehubungan dengan itu, hakim meminta tergugat menunjukkan resume inisiatif rancangan kebijakan sesuai tuntutan. Agenda sidang mediasi ini pun ditunda agar para pihak mempersiapkan draft lampiran tanggapan.

Sebelum menutup sidang, hakim Mustajab mengingatkan seluruh pihak arti penting gugatan warga tentang kasus tumpahan minyak di Balikpapan. Apalagi, pencemaran lingkungan kembali terjadi menyusul kebocoran gas di anjungan lepas pantai milik Pertamina di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Selepas persidangan, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kaltim Yohana Tiko mengharapkan niat baik pemerintah dalam memenuhi tuntutan warga. Pemenuhan tuntutan bisa menjamin bencana serupa tidak terulang di Kaltim.

Dalam kasus ini, Yohana menyatakan tuntutannya cukup realistis guna perbaikan sistem penanggulangan bencana di teluk. Dampaknya akan terlihat karena Pertamina akan memperbaiki sistem preventif maupun mitigasi kasus tumpahan minyak.

"Kami tuntut ini adalah kewajiban mereka dalam rangka menanggulangi bencana dan pemerintah siap di masa datang," ujarnya.

Peristiwa pencemaran di Teluk Balikpapan terjadi pada April 2018 ketika 5.000 kilo liter minyak mentah tercecer. Tumpahan minyak memicu kebakaran hebat sehingga tiga orang nelayan sempat hilang sebelum dinyatakan meninggal.

Pencemaran ini dipicu oleh pipa minyak mentah Pertamina dari kilang di Balikpapan pecah tertarik jangkar kapal asing MV Ever Judger. Sang nakhoda Ever Judger dari Tiongkok kini sudah meringkuk di penjara Balikpapan dengan hukuman 10 tahun.

Namun, peristiwa ini bukan cuma soal pencemaran minyak di perairan teluk. Dampak kerusakan lingkungan akibat pencemaran masih dirasakan masyarakat Balikpapan, PPU, dan Kutai Kartanegara hingga saat ini, termasuk matinya sembilan hektare hutan bakau di Kelurahan Margasari, Balikpapan. Perumahan nelayan ini persis di belakang kilang pengolahan minyak Pertamina Balikpapan.

Padahal hutan bakau di belakang kilang pengolahan minyak Pertamina itu dulunya rimbus. Sekarang kerusakan terlihat parah karena ribuan pohon bakau mengering tanpa ada daun.

Tumpahan minyak diperkirakan memberi dampak negatif terhadap 300 hektare hutan bakau di Kaltim. Dampak kerusakan akan terlihat dalam lima tahun ke depan.

Akibat hal itu lima orang warga Kaltim sekaligus penggiat lingkungan melayangkan gugatan soal penanggulangan pencemaran tumpahan minyak pada Mei lalu. Penggiat lingkungan menilai negara lalai memenuhi hak warga soal keberlangsungan Teluk Balikpapan sebagai akses bagi publik.

Sampai Kepulauan Seribu

Sementara minyak yang mencemari perairan Karawang, Jawa Barat, dari kebocoran gas dan minyak di anjungan eksplorasi lepas pantai Pertamina, disebut sampai Kepulauan Seribu di DKI Jakarta.

Kepulauan Seribu terletak sekitar 80 kilometer di barat perairan Karawang. "Ceceran ditemukan di lokasi bibir pantai Pulau Untung Jawa, Ayer, Bidadari, dan Kelor," Kepala Seksi Penanganan Pengaduan dan Sengketa Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup DKI Rusliyanto dalam Medcom, Selasa (30/7).

Sedangkan pemerintah dan Pertamina bekerja cepat untuk mematikan sumur YY Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) yang bocor. Maklum, semburan minyak dari pipa bocor itu mencapai sekitar 3.000 barel per hari.

Untuk mengatasi penyebaran minyak menjadi lebih luas, PT Pertamina (Persero) memasang lima unit giant octopus skimmer (GOS) dan membentang static oil boom seukuran 5 x 400 meter. GOS adalah alat penyedot minyak berkecepatan tinggi dengan volume 250 ribu liter per jam.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR