Sidang kedelapan Ahok lahirkan kekisruhan baru

Ketua MUI, Ma'ruf Amin, hadir menjadi saksi pada persidangan kedelapan perkara dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di di Gedung Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Selasa (31/1).
Ketua MUI, Ma'ruf Amin, hadir menjadi saksi pada persidangan kedelapan perkara dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di di Gedung Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Selasa (31/1). | Isra Triansyah /Antara Foto

"Saya bukan tokoh NU tapi saya warga jam'iyyah NU sejak bayi. Saya tersinggung atas hardikan Ahok terhadap KH Makruf Amin. Saya ikut protes sebagai warga NU," demikian kicauan Mohammad Mahfud M.D. (yang telah disempurnakan penulisannya) lewat akun pribadi di Twitter, Selasa (31/1/2017).

Cuitan itu ditujukan kepada calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama, yang menjalani lanjutan sidang kasus dugaan penistaan agama sebagai terdakwa, pada hari yang sama Mahfud menyatakan sesalan.

Pun, bukan mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu semata yang mengajukan keberatan. Banyak warga internet di Twitter ikut menyuarakan protes, meski tidak sedikit pula yang berupaya mendudukkan persoalan dengan wajar.

Abdullah Gymnastiar, yang lazim disapa AA Gym, termasuk sosok yang melemparkan ketidaksetujuan atas lontaran dari kubu Ahok di ruang sidang di Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, pada Selasa itu.

Dalam tulisan yang dikutip secara verbatim, ia menukas: "Demi Alloh, tak rela KH Ma'ruf Amin, guru /orang tua /ulama kami, pimpinan MUI yg Amat kami hormati cintai, direndahkan dan Diancam siapapun".

Akhmad Sahal, salah satu tokoh muda Nahdlatul Ulama, langsung menanggapi cetusan AA Gym, "Gus Dur dihina fisiknya oleh Rizieq Shihab di TV. Gus Mus di-ndas2kan, Kiai Said dihujat, Pak Quraish disesat2kan. Tp (AA Gym) kok diem aja".

Dalam gelombang ketidaksetujuan yang dilabeli tanda pagar #AhokFitnahUlama, telah lebih dari 23 ribu kicauan yang dicatatkan Twitter ketika artikel ini ditulis.

Lalu, apa sesungguhnya perkara yang memicu pembicaraan hangat di Twitter itu?

Jaksa penuntut umum sidang kedelapan dengan terdakwa Ahok menghadirkan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Ma'ruf Amin sebagai saksi dengan status, pemimpin lembaga yang telah menerbitkan Keputusan Pendapat dan Sikap Keagamaan ihwal salah satu isi pidato Ahok di Kepulauan Seribu.

Dalam sidang, anggota tim kuasa hukum Basuki, Humphrey Djemat, menyatakan bahwa mantan presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, telah menelepon Ma'ruf sebelum nama disebut terakhir bertemu Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni, pasangan calon kepala daerah DKI periode 2017-2022.

Dilansir Kompas.com, pertemuan dimaksud terjadi pada 7 Oktober 2016 di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Kramat Raya, Jakarta Pusat.

"Apakah pada hari Kamis, sebelum bertemu paslon (pasangan calon) nomor satu pada hari Jumat, ada telepon dari Pak SBY pukul 10.16 WIB yang menyatakan, pertama mohon diatur pertemuan dengan Agus dan Sylvi bisa diterima di kantor PBNU, kedua minta segera dikeluarkan fatwa tentang penistaan agama?" tanya Humphrey kepada Ma'ruf.

Ma'ruf membantah hal itu. "Tidak ada," jawabnya.

Ahok, Kompas.com menulis, memberikan penekanan bahwa pengacaranya memiliki bukti tentang adanya telepon dari Susilo "SBY" Bambang Yudhoyono tersebut. Meski demikian, tidak ada penjelasan tentang bentuk bukti dimaksud.

Dalam pemberitaan Kompas.com itu, Ma'ruf dilukiskan lagi-lagi memberikan bantahan.

Dalam hemat Ahok, seturut Kompas.com, Ma'ruf tidak objektif karena dinilai mendukung salah satu paslon dalam Pilkada DKI. Ia pun sempat mengatakan, "kami akan proses secara hukum saksi, untuk membuktikan bahwa kami memiliki data yang sangat lengkap".

Ma'ruf, yang juga Rais Aam NU, keberatan disebut mendukung pasangan Agus-Sylviana. Menurut dia, pertemuannya di kantor PBNU bukan dalam rangka memberi dukungan. Agus-Sylvi datang ke kantor PBNU dan diterima Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siroj. Ma'ruf mengaku diminta Said untuk mampir dan datang ke kantor PBNU.

"Ya tetap pada keterangan saya, cuma saya keberatan dianggap mendukung pasangan nomor satu. Padahal, tidak ada kaitannya," kata Ma'ruf dikutip Kompas.com, Selasa (31/1).

Klarifikasi dan permintaan maaf kubu Ahok

Masih dari media yang sama, Rabu (1/2), Ahok diwartakan meminta maaf kepada Ma'ruf "apabila terkesan memojokkan" dalam sidang. "Saya menghormati beliau sebagai sesepuh NU, seperti halnya tokoh-tokoh lain di NU, Gus Dur, Gus Mus, tokoh-tokoh yang saya hormati dan panuti," ujarnya.

Dia juga menegaskan bahwa apa yang terjadi kemarin merupakan proses yang ada dalam persidangan.

"Saya sebagai terdakwa sedang mencari kebenaran untuk kasus saya," katanya seraya menambahkan bahwa perihal informasi telepon Susilo Bambang Yudhoyono ke Ma'ruf ada di berita media online.

"Saya hanya disodorkan berita Liputan6.com tanggal 7 Oktober bahwa ada informasi telepon SBY ke Kiai Ma'ruf, selanjutnya terkait soal ini saya serahkan kepada penasihat hukum saya," ujarnya, dikutip Kompas.com.

Pada berita bertanggal pemuatan dimaksud, Liputan6.com mewartakan SBY menelepon Ma'ruf ketika sang putra, Agus Harimurti, menyambangi kantor PBNU demi menghadapi Pilkada DKI 2017.

Dalam berita itu, Ma'ruf Amin tidak menyebutkan isi pembicaraan dengan SBY secara detail. Dia hanya mengatakan, "Pak SBY telepon saya. Saya ingat waktu beliau Presiden, yang pertama kali hadir dan dampingi di Senayan kata beliau saya," ungkap Ma'ruf dinukil Liputan6.com (7/10/2016).

Lalu, selain laman itu, Detikcom juga memuat masalah serupa.

Menurut Ma'ruf, Jumat (7/10/2016), "Pak SBY telepon saya, waktu beliau jadi presiden, saya dulu yang ditampilkan Pak SBY di Senayan (waktu kampanye pilpres). Saya juga yakin bahwa PBNU suka yang santun, bersahaja, baik, pintar. Dan itu ada di Agus-Sylvi".

Seturut pemberitaan bahwa Ahok akan memproses hukum saksi, pada Rabu (1/2), anggota tim kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama, Sirra Prayuna, memberikan klarifikasi.

"Kami tidak berpikir sedikit pun untuk melaporkan Ma'ruf", ujarnya. "Kami memandang tidak ada relevansi dan urgensinya Pak Ma'ruf dilaporkan, karena beliau bukan saksi pelapor," ujarnya dikutip Liputan6.com.

Menurut Sirra, saksi pelapor Ibnu Baskoro yang menjadi perhatian tim dan bukan Ma'ruf Amin.

"Khusus Ibnu Baskoro, kami menemukan kejanggalan, baik keterangan di BAP maupun yang ada di polisi mengenai uraian kejadian. Di laporan polisi, dia mengetahui kejadian 28 September pukul 11.34 WIB. Padahal, video ini (baru) di-upload Pemprov 28 September pukul 1 siang," katanya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR