PERANG DAGANG

Sinyal pelemahan di balik surplus neraca dagang

Seorang pria melihat aktivitas bongkar muat peti kemas ke dalam kapal di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (15/5/2019).
Seorang pria melihat aktivitas bongkar muat peti kemas ke dalam kapal di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (15/5/2019). | Indrianto Eko Suwarso /AntaraFoto

Neraca perdagangan Indonesia per Mei 2019 berhasil mencatatkan kelebihan $210 juta AS (sekitar Rp2,96 triliun).

Surplus disumbangkan dari nilai ekspor naik 12,42 persen dibanding periode sama pada bulan sebelumnya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyebut pencapaian ini sebagai sinyal positif bagi perekonomian Indonesia, meski kinerja secara keseluruhan (Januari-Mei 2019) masih diwarnai defisit senilai $2,14 miliar AS.

Optimisme Suhariyanto dibantah sejumlah ekonom. Mereka justru melihat adanya potensi pelemahan ekonomi yang ditunjukkan melalui penurunan impor untuk kebutuhan industri tanpa disertai peningkatan secara keseluruhan.

Merujuk data BPS, kinerja impor Mei 2019 tercatat turun 5,62 persen menjadi $14,53 miliar AS dibanding satu bulan sebelumnya. Penyumbang terbesarnya adalah sektor nonmigas.

Secara tahunan (year-on-year), nilai impor turun 17, 71 persen dan kumulatifnya (Januari-Mei 2019) turun 9,29 persen.

Berdasarkan penggunaan barang, impor bahan baku dan barang modal juga turun, masing-masingnya 7,82 persen dan 1,76 persen, sedangkan impor barang konsumsi tercatat naik 5,62 persen utamanya lantaran permintaan Idulfitri.

Peningkatan dan penurunan kinerja impor Indonesia
Peningkatan dan penurunan kinerja impor Indonesia | Beritagar.id /BPS

Tapi secara kumulatif (Januari-Mei 2019), seluruh impor barang konsumsi, bahan baku, dan bahan modal turun masing-masing sebesar 9,23 persen, 11,1 persen, dan 7,41 persen terhadap keseluruhan impor, diikuti barang modal 16 persen, dan barang konsumsi 9 persen.

“Lebih dari 80 persen impor berasal dari bahan baku dan barang modal yang dibutuhkan industri. Ini yang dikhawatirkan bisa menjadi sinyal perlambatan ekonomi,” kata David Samual, kepala ekonom Bank Central Asia (BCA), Senin (24/6/2019).

David menilai, selama tensi dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok masih menguat, maka tak ada solusi instan untuk membenahi kinerja ekspor kecuali kebijakan jangka panjang.

“Struktur industrinya harus dibenahi agar Indonesia bisa beranjak dari ekspor komoditas. Selain itu, pemerintah juga harus lebih aktif mencari pasar ekspor,” tukas David.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Heri Firdaus, sepakat menyatakan bahwa kinerja ekspor Indonesia saat ini belum mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi perekonomian.

Salah satu indikatornya adalah kontribusi ekspor terhadap produk domestik bruto (PDB) yang masih relatif kecil (20,19 persen) dan cenderung mengalami penurunan.

Sementara, negara-negara lain di ASEAN seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam menunjukkan hal sebaliknya. Secara terperinci, ekspor Malaysia berkontribusi sebesar 71 persen terhadap PDB, sementara Vietnam sebesar 101,6 persen.

Peranan Indonesia dalam percaturan ekspor dunia pun tak seberapa. Peringkat ekspor Indonesia berada di posisi ke-29, dengan pangsa hanya 0,9 persen terhadap total ekspor dunia. Sementara Tiongkok menempati posisi tertinggi dengan kontribusi sebesar 13 persen terhadap total ekspor dunia.

Di ASEAN, Indonesia juga tertinggal dengan Singapura, Vietnam, Thailand dan Malaysia. “Sebagai negara G20, sepertinya hal ini sangat ironis,” kata Heri, 23 Juni 2019.

Heri pun membubuhkan beberapa catatan yang perlu disoroti pemerintah terkait upaya meningkatkan kinerja ekspor . Pertama, Indonesia belum melakukan penetrasi pasar ekspor secara maksimal. Hal ini ditunjukkan melalui tujuan ekspor Indonesia yang relatif tradisional.

Kedua, keputusan Indonesia dalam melakukan FTA (free trade agreement) dengan beberapa negara--termasuk di regional--tidak didahului persiapan dan strategi yang optimal.

“FTA jangan hanya diarahkan ke negara maju, tapi lebih penting ke negara-negara berkembang dan low-income yang prospek bagi pasar barang Indonesia. Hal ini karena negara berkembang juga relatif minim non-tariff measures,” jelas Heri.

Ketiga, ketergantungan ekspor Indonesia pada komoditas yang sejatinya rentan terhadap gejolak perubahan harga.

Di tengah perang dagang, Indonesia perlu mencari dan memanfaatkan peluang dengan upaya bilateral. Misalnya, ketika Tiongkok menunda impor minyak kedelai dari AS, maka ekspor CPO ke Tiongkok berpeluang untuk ditingkatkan.

"Bulan depan lain cerita"

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta semua pihak untuk mengambil sikap positif terhadap kinerja dagang Indonesia Mei 2019.

Di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (24/6/2019), Darmin mengatakan kinerja impor Indonesia mungkin saja berbalik naik. Meski tidak dijelaskan lebih jauh instrumen apa yang akan dilakukan pemerintah.

“Intinya, neraca perdagangan kita bulan Mei bagus. Walaupun migasnya masih agak besar defisitnya, tapi bisa ditutup oleh surplus nonmigas,” kata Darmin.

Pihaknya pun enggan melakukan kebijakan pembatasan impor dari kinerja bulan Mei. Menurutnya kebijakan tersebut tidak akan memberi pengaruh signifikan terhadap kinerja yang sudah berjalan.

“Karena memang ini ekonominya saja. Jadi, bulan depan bisa lain ceritanya,” tukas Darmin.

Sepekan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku pemerintah dalam waktu dekat bakal meluncurkan insentif perpajakan untuk memacu pertumbuhan ekspor dan investasi.

“Tidak hanya sekadar instrumen, yang lebih penting bisa berjalan di lapangan,” kata Sri Mulyani.

Beberapa aturan sudah selesai dibahas, beberapa di antaranya seperti super-deduction tax dan pajak untuk kendaraan bermotor hemat energi—termasuk mobil listrik.

Sedangkan untuk tax allowance, pihaknya masih menunggu kajian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terkait industri apa saja yang akan mendapatkan fasilitas tersebut. Selain itu, pemerintah juga sedang menyiapkan perubahan UU PPh untuk mendukung rencana penurunan PPh badan menjadi 20 persen.

Sementara itu, Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad meminta pemerintah berhati-hati dalam memberlakukan penurunan PPh badan. Sebab, instrumen itu tidak memberikan jaminan 100 persen terhadap peningkatan investasi di Indonesia.

Tauhid mengambil contoh Singapura dengan PPh badan sebesar 17 persen namun pertumbuhan rata-rata FDI (foreign direct investment) selama 2015-2018 hanya 2,6 persen. Begitu juga Hong Kong, dengan PPh badan sebesar 16,5 persen, pertumbuhannya hanya 5,1 persen.

Sementara Indonesia, dengan PPh badan 25 persen, pertumbuhan rata-rata FDInya mencapai -93,68 persen.

“Kami memperkirakan, pada tahun 2019 penerimaan PPh Badan pasal tanpa penurunan tarif sebesar Rp265,78 triliun. Apabila PPh badan diturunkan sebesar 20 persen, maka penerimaan PPh badan akan menjadi Rp212,63 triliun. Dengan kata lain, pemerintah akan kehilangan pajak dari PPh badan sebesar Rp53,16 triliun,” tukas Tauhid.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR