Skandal Petral: mau dibawa ke mana?

Foto ilustrasi kilang minyak
Foto ilustrasi kilang minyak | Widodo S. Jusuf /ANTARAFOTO

Temuan lembaga auditor Kordha Mentha dari hasil audit forensik terhadap Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) menyebutkan ada jaringan mafia minyak dan gas (migas) telah menguasai kontrak suplai minyak senilai USD18 miliar atau sekitar Rp250 triliun selama tiga tahun.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan ada beberapa perusahaan yang memasok minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) kepada PT Pertamina (Persero) melalui Petral pada periode tersebut.

Namun setelah diaudit, kata Sudirman seperti yang ditulis Tempo.co, semua pemasok tersebut berafiliasi pada satu badan yang sama. Dan badan itu menguasai kontrak USD6 miliar per tahun atau sekitar 15 persen dari rata-rata impor minyak tahunan senilai USD40 miliar.

"Ini nilai kontrak yang mereka kuasai, bukan keuntungan," kata Sudirman.

Sudirman enggan membeberkan grup usaha yang dia maksudkan. Namun dia menyebut perusahaan itu kerap menggunakan perusahaan perantara (fronting traders) dan perusahaan minyak milik negara (national oil company/NOC) untuk menggaet keuntungan lebih banyak.

Akibat ulah mafia ini, kata dia, Pertamina tidak memperoleh harga terbaik dalam pengadaan minyak ataupun jual-beli produk BBM.

Sama dengan Sudirman, PT Pertamina juga enggan membuka siapa sebetulnya mafia di balik Petral itu. Pertamina hanya menyatakan hasil audit investigasi dan forensik yang dilakukan oleh auditor independen asing telah diserahkan kepada pemerintah.

VP Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro kepada Republika.co.id menjelaskan alasannya: kapasitas pengungkapan siapa identitas si mafia migas diserahkan sepenuhnya kepada aparat hukum.

Saat ini, lanjut Wianda, hasil audit sendiri dalam proses pendalaman oleh para ahli legal di Kementerian ESDM dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perihal apakah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau kepada pihak kepolisian nanti kasus ini akan dibawa, Pertamina menyerahkan kewenangan itu kepada pemerintah.

KPK pun menunggu laporan pemerintah dan PT Pertamina mengenai audit yang menyebut ada penyimpangan di tubuh Peral itu. Pelaksana tugas Wakil Ketua KPK, Indriyanto Seno Adji mengatakan lembaganya baru akan mengusut adanya pelanggaran hukum jika sudah menerima laporan tertutup.

Wakil Ketua KPK, Zulkarnain, mengatakan Pertamina dan Petral seharusnya menyelesaikan masalah tersebut secara internal. "Kalau ada kerugian negara dan ada indikasi korupsi, baru KPK akan masuk," katanya, seperti yang dilansir swa.co.id.

Namun, jika kerugian negara disebabkan oleh kesalahan manajemen, seperti pemborosan atau inefisiensi, dia menyarankan agar masalah itu diselesaikan secara internal. "Mereka bisa memanggil ahli, seperti auditor-auditor, terlebih dulu," ujarnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR