PEMILU 2019

Skema asuransi untuk KPPS wafat masih dikaji

Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menunjukkan surat suara kepada para saksi saat dilakukan perhitungan lanjutan di TPS bersebelahan dengan Pos Lanal Pusong di Desa Pusong Baru, Lhokseumawe, Aceh, Kamis (18/4/2019).
Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menunjukkan surat suara kepada para saksi saat dilakukan perhitungan lanjutan di TPS bersebelahan dengan Pos Lanal Pusong di Desa Pusong Baru, Lhokseumawe, Aceh, Kamis (18/4/2019). | Rahmad /AntaraFoto

Pemerintah masih mengkaji skema asuransi yang dapat dialokasikan untuk para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia saat menjalankan tugas selama gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan, sampai Senin (22/4/2019) sore, jumlah petugas KPPS yang dinyatakan meninggal dunia telah bertambah menjadi 90 orang, sementara 374 lainnya sakit.

Nyawa yang melayang diduga akibat kelelahan itu tak bisa mendapat uang pengganti, lantaran para petugas merupakan pekerja honorer yang tidak terkover oleh asuransi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya masih menanti usulan dari KPU dan juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait rencana pemberian santunan.

Pemerintah, kata Tjahjo, sejauh ini berencana untuk memberikan penghargaan kepada petugas yang gugur di lapangan tersebut. Namun, pihaknya perlu memastikan berapa jumlah yang gugur dan sakit terlebih dahulu—baik untuk petugas maupun anggota kepolisian.

“Secara utuh belum (informasi dari Bawaslu). Yang sudah dari kepolisian lengkap, ada data detailnya; nama, pangkat, penugasan dari daerah mana, gugur karena apa,” kata Tjahjo usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (22/4/2019).

Pernyataan senada datang dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pihaknya belum berani bicara banyak, sembari menambahkan bahwa akan segera mengecek mekanisme anggaran yang bisa digunakan untuk mendukung hal ini.

“Saya tahu ini bisa jadi isu berkembang karena jumlah yang sakit maupun meninggal dunia ternyata cukup banyak,” terang Sri Mulyani.

Sebelumnya, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) telah mengusulkan kepada Menteri Keuangan agar seluruh pekerja KPU dan Bawaslu didaftarkan dalam program jaminan sosial. Usulan itu disampaikan dalam surat tertanggal 11 April 2019.

Surat yang ditandatangani Ketua DJSN Tb. Achmad Choesni itu memaparkan dua hal hasil rapat bersama KPU dan Bawaslu. Pertama, sebagian pekerja KPU dan Bawaslu yang berstatus non-PNS sudah terdaftar dalam BPJS Kesehatan.

Sebagian pekerja itu mendaftar secara mandiri, namun sebagian lainnya mendaftar sebagai peserta pekerja penerima upah (PPU).

Tapi, proses pendaftaran itu terkendala karena upah yang diberikan besarannya di bawah standar minimum sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Kedua, pekerja KPU dan Bawaslu RI berstatus non-PNS yang jumlahnya sekitar 8,2 juta orang meliputi komisioner dan pekerja dengan status ad hoc belum terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan karena belum dianggarkan.

Di sisi lain, Kepala Divisi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja mengatakan, hanya segelintir KPU daerah dan Banwaslu daerah yang inisiatif mendaftarkan petugas ke BPJS Ketenagakerjaan.

"Jadi ada beberapa yang parsial itu didaftarkan ke kami dari KPUD. Hanya sebagian tapi nggak banyak,” kata Utoh.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai absennya asuransi kerja bagi pekerja KPPS ini adalah kelalaian dari pemerintah dan KPU.

“Ini enggak diantisipasi oleh KPU dan pemerintah. Persoalannya jadi siapa yang menjamin mereka kalau tidak didaftarkan ke BPJS-TK saat ada kecelakaan kerja dan kematian. Ini kelalain,” kata Timboel, dikutip dari Tirto.id.

Timboel menyarankan, sebagai solusi jangka pendek pemerintah bisa menanggung biaya pengobatan dan membayarkan hak pekerja yang meninggal setara ketika mereka sudah didaftarkan ke BPJS-TK.

Sementara solusi jangka panjangnya, Timboel menyoroti perlunya revisi pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 yang hanya menyebutkan tugas dan wewenang KPPS dan petugas ad hoc lainnya.

Menurut Timboel, hak-hak para pekerja ini harus diatur dan disebutkan gamblang seperti berhak mendapatkan jaminan BPJS-TK.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR