KEPASTIAN HUKUM

Skor Indonesia stagnan dalam indeks Rule of Law

Pegiat HAM menggelar aksi kamisan di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/11/2018).
Pegiat HAM menggelar aksi kamisan di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/11/2018). | Akbar Nugroho Gumay /Antara Foto

Debat perdana dalam rangkaian kampanye Pemilihan Presiden 2019, berlangsung pada Kamis malam (17/1/2019). Debat pertama yang melibatkan capres dan cawapres itu diselenggarakan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

Ada tiga tema besar yang akan dibahas, yakni Hukum-HAM, Korupsi, dan Terorisme. Khusus dalam hal hukum, capaian Indonesia bisa ditelisik dari temuan The World Justice Project (WJP). WJP adalah sebuah organisasi independen, multidisiplin, yang mengusahakan kemajuan negara hukum di seluruh dunia.

"Negara hukum yang efektif (mampu) mengurangi tingkat korupsi, memberantas kemiskinan dan penyakit, dan melindungi masyarakat dari ketidakadilan. Hal ini merupakan pondasi terciptanya masyarakat damai, kesempatan dan kesetaraan, pemerintah yang bertanggung jawab, dan respek terhadap hak asasi," demikian dasar pemikiran WJP.

Indeks tersebut menggambarkan bagaimana negara menegakkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Pada awal Januari 2018 silam, WJP merilis Indeks Negara Hukum 2017-2018 meliputi 113 negara di seluruh dunia, berdasarkan survei terhadap lebih dari 110.000 rumah tangga dan 3.000 survei ahli.

Indeks Negara Hukum menggunakan data utama dan mengukur peraturan negara hukum dalam delapan faktor: Pembatasan Kekuasaan Pemerintah, Ketiadaan Korupsi, Pemerintahan yang Terbuka, Hak-hak Dasar, Ketertiban dan Keamanan, Penegakan Peraturan, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana.

Posisi Indonesia turun dua peringkat untuk keseluruhan pelaksanaan negara hukum (61 pada 2016), menduduki peringkat ke-63 dari 113 negara dalam edisi 2017-2018. Indonesia berada di peringkat sembilan dari 15 negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik, dan ke-8 dari 30 di antara negara berpendapatan menengah ke bawah.

Sejak 2014, skor Indonesia untuk semua aspek tampak stagnan. Peningkatan cukup signifikan sempat terjadi pada 2014 dibanding periode sebelumnya, pada aspek Tatanan dan keamanan, dan Ketiadaan korupsi, tetapi mengalami penurunan pada aspek Pemerintahan yang terbuka.

Pemerintahan yang Terbuka menjadi salah satu aspek yang skornya turun lagi pada periode 2017-2018. Negara-negara berada di peringkat teratas di aspek ini adalah Denmark (1), Norwegia (2), dan Finlandia (3). Negara-negara berada di peringkat paling bawah adalah Afghanistan (111), Kamboja (112), dan Venezuela (113).

Secara global, kebanyakan negara memang mengalami penurunan skor sejak publikasi indeks pada 2016 di bidang hak-hak dasar, pembatasan kekuasaan pemerintah, hukum perdata, dan hukum pidana.

Secara regional, Asia Timur dan Pasifik adalah kawasan peringkat kedua dalam negara hukum, lalu Eropa Barat dan Amerika Utara. Selandia Baru dan Australia terus menduduki peringkat teratas di kawasan Asia Timur dan Pasifik, dengan peringkat ketujuh dan kesepuluh dari 113 negara di seluruh dunia.

Namun, lebih dari dua pertiga negara di kawasan ini mengalami penurunan keseluruhan dalam skor hukum negara. Peringkat Filipina terus turun secara signifikan, turun 18 tingkat ke posisi 88 dari 113 negara.

Di kawasan Asia Tenggara, Singapura berada di peringkat pertama dari delapan negara yang disurvei dengan skor 0,8. Hal ini menjadikan Singapura berada di peringkat 13 dunia dari 133 negara. Sedangkan, peringkat paling bontot di Asia Tenggara ditempati oleh Kamboja dengan skor 0,32.

Sementara, Indonesia berada pada posisi ketiga di Asia Tenggara dengan skor 0,52.

Salah satu catatan penting dalam hal penegakan hukum adalah maraknya kasus korupsi di ranah yudikatif. Komisi Yudisial (KY) mencatat sejak 2005 hingga Agustus 2018, operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 19 hakim dalam kasus suap dan korupsi.

Juru bicara KY, Farid Wajdi, menyatakan bahwa pihaknya pernah memperingatkan pentingnya perubahan mendasar dalam aspek integritas. Menurut Farid, KY telah berupaya melakukan usaha-usaha pencegahan agar kejadian ini tidak berulang kembali.

Farid yakin seluruh jajaran peradilan masih punya energi besar untuk kembali bangkit untuk memperbaiki peradilan di Indonesia. "Jangan sampai ulah beberapa oknum tersebut menjadi stigma negatif terhadap usaha perbaikan peradilan," ujar Farid yang dilansir Antaranews, pada Agustus 2018 silam.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR