KEBIJAKAN PEMERINTAH

Soal Ba'asyir, Jokowi akan ikuti hukum yang berlaku

Presiden Joko Widodo (kiri) mengikuti potong rambut massal di area wisata Situ Bagendit, Garut, Jawa Barat, Sabtu (19/1/2019).
Presiden Joko Widodo (kiri) mengikuti potong rambut massal di area wisata Situ Bagendit, Garut, Jawa Barat, Sabtu (19/1/2019). | Puspa Perwitasari /AntaraFoto

Presiden Joko “Jokowi” Widodo memastikan akan mengikuti aturan yang berlaku berkenaan dengan wacana pembebasan narapidana terorisme Abu Bakar Ba’asyir.

Ditemui di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/1/2019), Jokowi menegaskan bahwa pembebasan Ba’asyir menggunakan mekanisme bersyarat. Artinya, pemerintah tidak memberikan kebebasan murni kepada pimpinan Pesantren Al-Mukmin Ngruki, Sukoharjo, Solo, ini.

Adapun syarat yang diajukan adalah Ba’asyir harus mengakui kesetiannya terhadap Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Kita punya mekanisme hukum, ada sistem hukum yang harus kita lalui. Masa kita nabrak, kan nggak bisa. Apalagi ini sesuatu yang basic,” sebut Jokowi.

Dari keterangan kuasa hukum Jokowo, Yusril Ihza Mahendra, Ba’asyir menolak menandatangani tawaran bebas bersyarat karena enggan menyetujui syarat untuk setia dengan Pancasila.

Terkait hal ini, Jokowi mengaku belum mengetahui perkembangan terbaru terkait syarat setia kepada Pancasila untuk Ba’asyir. Saat ini, proses pembebasan Ba’asyir tengah dikaji oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM.

Jokowi menolak pihaknya memberikan perlakuan khusus untuk pimpinan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) ini. Sebab, penawaran pembebasan bersyarat sudah pernah ditawarkan pemerintah sejak tahun lalu.

Adapun kemunculan kembali tawaran ini lantaran adanya permintaan keluarga merujuk pada kondisi kesehatan Ba’asyir yang semakin tidak kondusif.

“Saya sudah sampaikan, (penawaran pembebasan bersyarat) karena alasan kemanusiaan. Ustaz Ba’asyir sudah sepuh, kesehatannya juga sering terganggu. Bayangkan, kalau kita sebagai anak lihat orang tua kita sakit-sakitan seperti itu,” tukasnya.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menambahkan, keputusan akhir dari wacana pembebasan ini sepenuhnya ada di tangan Ba’asyir. Jika dirinya bersedia mengikuti persyaratan yang diajukan, maka proses pembebasannya akan dilanjutkan.

“Karena itu persyaratan yang tidak boleh dinegosiasikan,” tegas Moeldoko.

Moeldoko menolak tawaran pembebasan kali ini muncul bertepatan dengan momen politik pemilihan presiden (pilpres). Sebab pada dasarnya, Ba’asyir sudah melewatkan dua pertiga dari masa hukumannya. Sehingga, dia berhak untuk mengajukan permohonan bebas bersyarat. Hal yang sama juga berlaku untuk tahanan lainnya.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja ini juga memastikan bahwa pengkajian ulang pembebasan untuk Ba’asyir juga bukan karena tekanan banyak pihak, baik di dalam negeri maupun dari luar negeri.

“Sama sekali nggak. Tidak ada urusannya,” tambahnya.

Namun demikian, Moeldoko mengaku pemerintah tetap akan menyiapkan fasilitas kesehatan yang sewajarnya selama Ba’asyir masih ditahan.

“Itu standarnya. Bahkan, kita akan lebihkan kalau bisa dilebihkan. Tapi ini untuk urusan kesehatan ya, ini urusan kemanusiaan,” sambungnya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Kedeputian IV KSP Ali Mochtar Ngabalin meminta semua pihak untuk bersabar menunggu hasil kajian yang tengah dilakukan Kemenkopolhukam.

“Beberapa kajian harus dilakukan. Masalah terorisme itu kan seluruh dunia, extraordinary crime. Ketika ruang ini dibuka, maka ada yurisprudensi bagi yang lain,” sebut Ngabalin di lokasi yang sama.

Kritikan keras memang mengalir ke Jokowi setelah kabar pembebasan Ba’asyir mencuat ke publik. Banyak yang mengartikan Jokowi bakal memberikan kebebasan secara cuma-cuma kepada Ba’asyir.

Pengamat terorisme Sidney Jones mengatakan keputusan Jokowi membebaskan Ba’asyir tidak tepat, patut dipertanyakan, serta tidak layak secara politis.

Dalam tulisannya yang dilansir di laman Lowy Institute, Selasa (22/1/2019), Jones mengatakan rencana Jokowi mungkin tidak langsung meningkatkan risiko serangan teror, namun bisa memberi kesempatan bagi Ba’asyir untuk menyebarkan ideologi jihadnya.

“Keputusan ini sama saja memberi para jihadis pahlamannya. Ideologi pun bisa meningkat karena tampaknya untuk mendapatkan kemerdekaan tak perlu menerima Pancasila atau berjanji setia kepada NKRI,” tegas Direktur Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) ini.

Jones pun mempertanyakan mengapa Ba’asyir tidak dijadikan tahanan rumah saja, sehingga ia tetap mendapat penjagaan ketat berikut dengan larangan memberikan ceramah dan bepergian.

“Ba’asyir memiliki sejarah berbohong untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Dia juga sudah beberapa kali menyangkal pernyataannya sehingga mustahil untuk mengetahui apa yang sebenarnya ia pikirkan,” sambung Jones.

Menurut Jones, jejak Ba’asyir dalam radikalisme sudah terpantau sejak organisasi Jamaah Islamiyah (JI) berdiri pada akhir 1980an. Ba’asyir disebut memiliki peran sebagai pemimpin spiritual dalam organisasi tersebut.

JI berhasil bangkit dengan taktik dan struktur yang berbeda pasca-penahanan dua pimpinan mereka, Abu Dujana dan Zuhrono, Juni 2007. JI disebut dekat dengan jaringan terorisme global, Al-Qaeda. Mekanisme dan cara pandang yang dianut JI berbeda dengan organisasi ekstremis lainnya di Indonesia.

Mereka dikenal dekat dengan Al-Qaedah. Mereka pun menjadi salah satu organisasi yang menentang kepemimpinan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

JI mengklaim menolak penggunaan kekerasan di Indonesia, setelah 29 anggotanya masuk daftar buronan polisi pada tahun 2007, serta 18 anggota ditangkap pada 2014.

JI yang baru lebih memfokuskan diri pada dakwah. Mereka juga dinilai mulai tertarik dengan pengaruh dan infiltrasi politik, dengan tujuan membangun negara Islam dan kemitraan dengan organisasi Muslim lain untuk mencapai tujuan tersebut.

Riset Jones yang dikutip CNN Indonesia menyatakan, residivisme pada mantan ekstremis terdakwa memang rendah. Akan tetapi, Indonesia belum memiliki sistem yang maksimal untuk melacak individu yang dianggap berpotensi kembali masuk dalam jejaring teror.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR