PELANTIKAN KEPALA NEGARA

Soal demo; Jokowi tidak melarang, polisi tidak mengizinkan

Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan Ketua MPR Bambang Soesatyo (kelima kanan) dan para wakil pimpinan MPR di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/10/2019).
Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan Ketua MPR Bambang Soesatyo (kelima kanan) dan para wakil pimpinan MPR di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/10/2019). | Wahyu Putro A /Antara Foto

Presiden Joko "Jokowi" Widodo membantah telah melarang aktivitas demo menjelang pelantikannya sebagai presiden terpilih bersama Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden terpilih pada Minggu (20/10/2019). Jokowi menegaskan bahwa kegiatan demo dijamin oleh konstitusi.

"Tidak ada larangan untuk demo," ujar Jokowi usai bertemu dengan Ketua dan para Wakil Ketua MPR di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/10).

Jokowi menambahkan silakan bertanya ke Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian soal larangan berdemo karena dirinya tak pernah meminta hal itu. Sebelumnya, Polda Metro Jaya sudah menegaskan tidak akan mengizinkan aktivitas demo di sekitar Kompleks Parlemen di Jakarta pada 15-20 Oktober 2019.

Keputusan itu dibuat untuk mengamankan agenda pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih di Gedung DPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy mengatakan keputusan itu adalah diskresi kepolisian demi situasi kondusif untuk hajatan termaksud.

"Kita akan mengambil diskresi untuk tidak memberikan surat penerimaan (izin demo) itu," kata Gatot di Kompleks Parlemen, Senin (15/10).

Sedangkan Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiono di lokasi dan pada hari yang sama menyatakan bahwa pemberitahuan untuk unjuk rasa pada 15-20 Oktober tidak akan diproses Polda Metro Jaya. "Sesuai dengan instruksi kepada pihak kapolda dan Kodam Jaya," kata Eko tanpa mengungkap instruksi dari mana.

Di sisi lain, Ketua MPR Bambang "Bamsoet" Soesatyo mendukung keputusan pihak keamanan yang tidak akan mengizinkan aksi demo menjelang pelantikan kepala negara. Bamsoet menekankan bahwa agenda ini milik MPR sehingga pihaknya berkepentingan acara berlangsung khidmat.

"Makanya kami imbau kepada adik-adik mahasiswa dan seluruh masyarakat Indonesia agar ikut menjaga kekhidmatan," kata Bamsoet usai bertemu Presiden Jokowi.

Menurut Bamsoet, kesuksesan acara pelantikan kepala negara akan memberi pesan positif kepada dunia internasional dan membantu perekonomian nasional. "Dengan ekonomi yang baik sama dengan membantuk rakyat kita semua. Jadi pesannya jelas," tukas politisi Partai Golkar ini.

Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Indonesia (BEM SI) menyatakan keputusan polisi yang tidak akan mengizinkan aksi demo di sekitar Gedung MPR menjelang pelantikan kepala negara adalah tindakan menghalangi aspirasi.

Menurut Ketua BEM SI Wilayah Se-Jabodetabek Banten, Muhammad Abdul Basit, berdemo di jalan adalah cara terbaik bagi para mahasiswa untuk mendesak Presiden Jokowi untuk menerbitkan Perpu KPK. Mahasiswa bukan ingin menggagalkan agenda pelantikan Jokowi dan Ma'ruf.

Sejauh ini BEM SI belum punya rencana untuk turun ke jalan saat agenda pelantikan digelar. BEM Universitas Indonesia, misalnya, mengatakan tidak akan ikut jika ada gerakan demo saat pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.

"Kalau sejauh ini (BEM UI) tidak pernah ada bahasan untuk aksi di pelantikan (presiden dan wakil presiden)," kata Ketua BEM UI Manik Marganamahendra, Selasa (15/10).

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR