POLUSI UDARA

Solusi Pemprov DKI atasi polusi

Gedung bertingkat tersamar kabut polusi udara di Jakarta, Senin (8/7/2019).
Gedung bertingkat tersamar kabut polusi udara di Jakarta, Senin (8/7/2019). | M Risyal Hidayat /ANTARA FOTO

Polusi udara di ibu kota sedang jadi topik hangat. Sebagai salah satu upaya mengatasinya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menambah alat ukur kualitas udara--yang seperti namanya hanya bisa mengukur kualitas udara, bukan memperbaikinya.

Saat ini, Jakarta punya delapan alat pengukur kualitas udara. Lima alat permanen terpasang di Bundaran HI (Jakarta Pusat), Jagakarsa (Jakarta Selatan), Lubang Buaya (Jakarta Timur), dan Kebon Jeruk (Jakarta Barat). Tiga lainnya versi mobile, biasanya digunakan saat ada perhelatan seperti car free day.

Namun, di situs Jakarta Smart City, alat ukur tersebut tidak menampilkan kadar PM2,5. Hanya ada PM10, So2, CO, O3, dan NO2.

Tangkapan layar indeks standar pencemaran udara di DKI Jakarta dari Jakarta Smart City.
Tangkapan layar indeks standar pencemaran udara di DKI Jakarta dari Jakarta Smart City. | Jakarta Smart City /Jakarta Smart City

Tahun 2019, akan ada dua alat tambahan. Keduanya bisa mengukur polutan PM2,5 (particulate matter) yang berbahaya. Selain itu juga mengukur kadar PM10, So2, NO, CO, dan Ozon.

"Ada 2 (yang ditambah) kalau enggak salah. Pakai APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sekarang ada. Nanti 2020 ditambah lagi," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Andono Warih, Senin (8/7/2019).

Alat pengukur kualitas udara dengan fitur ini dibanderol Rp5 miliar per set. Menurut Andono, itu harga beberapa tahun lalu.

Kelak, Pemprov DKI akan menambah delapan alat lagi pada 2020. Meski alat ini hanya bisa mengukur kualitas udara, bukan mengurangi polusi.

Andono menjelaskan, menentukan berapa alat yang dibutuhkan juga dilakukan lewat riset. Ada dua pendekatan yang digunakan.

Pertama berdasarkan jumlah penduduk. Kedua menurut radius atau luas wilayah.

"Ada riset yang dilakukan baik dari luar maupun Pemprov DKI. Ada beberapa pendekatan misalnya per 1 juta penduduk 1 alat. Kita kan ada 13-an juta penduduk, jadi 13 alat," jelas Andono.

Sementara menurut radius atau luas wilayah, Jakarta yang kata Andono punya luas sekitar 650 kilometer persegi butuh sekitar 25 alat yang bisa mengukur kualitas udara termasuk PM2,5.

PM2,5 adalah partikel polusi yang ukurannya 30 kali lebih kecil dari sehelai rambut dan sangat berbahaya bagi kesehatan. Ukurannya yang mikro membuat partikel ini bisa masuk ke tubuh dan menimbulkan masalah kesehatan.

Paparan polusi PM2.5 meningkatkan risiko penyakit seperti kanker paru-paru, strok, serangan jantung dan penyakit pernapasan, termasuk gejala asma.

Rata-rata harapan hidup global turun 1,8 tahun karena polusi udara. Dengan kata lain, jika semua orang menghirup udara bersih, kita akan hidup rata-rata 1,8 tahun lebih lama.

Beberapa waktu lalu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan digugat sejumlah pihak lantaran udara kotor di wilayah kekuasaannya. Anies menanggapi.

"Teman-teman kita yang melakukan tuntutan hukum itupun, kita-kita semua, senyatanya ikut melakukan kontribusi pada penurunan kualitas udara. Kecuali sudah pada naik sepeda semua, kalau semua sudah naik sepeda itu lain," kata Anies, Jumat (5/7/2019).

Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) DKI menilai rencana Pemprov DKI ini tidak memecahkan masalah. "...Dia sadar enggak sih semua ini penyebabnya adalah kebijakan. Yang seharusnya dia batasi adalah inputnya, pernah enggak pemerintah itu melakukan pembatasan terhadap peredaran terhadap produksi kendaraan pribadi?" tandas Direktur Eksekutif WALHI DKI Jakarta, Tubagus Soleh Ahmadi dinukil Kompas.com.

Tubagus berpendapat, mestinya pemerintah membatasi kendaraan pribadi. Juga membenahi sistem transportasi publik, termasuk memperbanyak opsi dan memperbaiki manajemennya.

Sebenarnya kedua belah pihak punya pemikiran yang cukup sejalan. Pemprov juga menyatakan, sekitar 75 persen polusi udara disebabkan oleh faktor transportasi.

Upaya menguranginya diwujudkan Pemprov lewat rencana-rencana.

Termasuk pengetatan pengendalian emisi kendaraan bermotor. Baru dimulai pada 2020, kendaraan yang tak lolos uji emisi akan dikenai pajak dan tarif parkit lebih mahal. Selain itu, bus yang menimbulkan polusi akan diganti baru.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR