CAPIM KPK

Sosok capim KPK Firli Bahuri dan sikapnya soal RUU KPK

Calon Pimpinan KPK Irjen Pol Firli Bahuri (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin (kanan) usai menerima amplop berisi tema makalah yang harus dibuat saat uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019).
Calon Pimpinan KPK Irjen Pol Firli Bahuri (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin (kanan) usai menerima amplop berisi tema makalah yang harus dibuat saat uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019). | Rivan Awal Lingga /ANTARA FOTO

Calon pemimpin (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irjen (Pol) Firli Bahuri menuai kontroversi. Ia punya rekam jejak yang diduga pernah melanggar kode etik saat menjabat sebagai Deputi Penindakan lembaga antirasuah itu hingga tudingan pelemahan lembaga tersebut.

Firli masuk daftar 10 nama capim KPK yang disetujui Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan mengikuti tes uji kelayakan di DPR pada Senin (2/9/2019) lalu. Ia bukan orang baru dalam lingkungan KPK.

Saat menjadi pejabat KPK, Firli pernah bertemu dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi. Padahal ketika itu, 13 Mei 2018, TGB tengah berperkara dalam dugaan kasus korupsi dana divestasi Newmont Nusa Tenggara.

Firli pun dianggap melanggar Pasal 65 dan Pasal 66 UU KPK yang melarang pegawai KPK untuk kontak langsung atau tidak langsung dengan pihak yang berperkara dan ditangani lembaga tersebut. Karena dugaan pelanggaran itu, pencalonan Firli untuk menjadi pemimpin KPK ditolak 500 pegawai lembaga tersebut.

"Fokus tim bukan hanya pada satu pertemuan saja, tetapi sekitar tiga atau empat pertemuan. Ada pertemuan dengan orang yang sama (TGB) dan ada pertemuan dengan pihak lain," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, seperti dilaporkan Tempo.co.

Namun, dalam uji kelayakan capim KPK, Firli menjelaskan, "Itu sudah diklarifikasi pimpinan. Kesimpulan akhir adalah tidak ada pelanggaran."

Firli yang berlatar belakang polisi pernah menjadi Kapolda NTB pada 2017 sebelum bergabung dengan KPK. Pada April 2018 Firli bergabung dengan KPK menggantikan Irjen (Pol) Heru Winarko yang diangkat menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional.

Tak sampai setahun, Firli kembali ditarik ke kepolisian dan dilantik sebagai Kapolda Sumatra Selatan sejak 20 Juni 2019.

Karier di kepolisian bermula saat Firli menyelesaikan pendidikan di Akademi Kepolisian pada 1990 dan kemudian melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK-PTIK) pada 1997, serta Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) pada 2004.

Ia pernah menjadi Kasat III/Umum Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada 2005, kemudian Kapolres Kebumen (2006) dan Kapolres Brebes (2007). Pada 2012, ia menjadi ajudan Wakil Presiden RI Boediono.

Dengan pengalaman tersebut, pansel capim KPK menilai Firli layak lolos karena memiliki pengalaman minimal 15 tahun dalam bidang hukum serta tidak pernah berbuat tercela, cakap, jujur, dan memiliki integritas moral yang tinggi.

Respons soal RUU KPK

Firli merespons sejumlah kontroversi Revisi Undang-Undang (RUU) KPK yang dianggap mengamputasi kewenangan lembaga antirasuah di sejumlah aspek.

Misalnya, soal pembentukan Dewan Pengawas KPK yang merupakan representasi pemerintah dan DPR. Fungsi pengawasan saat ini dinilai sudah dilakukan melalui pengawas internal dan penasihat lembaga antikorupsi tersebut.

Saat menyadap, KPK diwajibkan meminta perizinan Dewan Pengawas. Menurut Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rahman, prosedur tersebut justru menghambat kinerja KPK terutama saat Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Firli termasuk yang sepakat pembentukan Dewan Pengawas KPK. "Sejauh untuk memperkuat KPK tidak masalah," ujarnya.

Poin lain yang menjadi persoalan yakni kewenangan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Dalam beleid antirasuah yang berlaku, penerbitan surat tersebut tak diizinkan dengan alasan untuk tetap selektif dalam menyidik perkara.

Firli beranggapan, SP3 sah saja dilakukan. "UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) Pasal 109 Ayat 2 dikatakan apa saja yang harus dihentikan. Itu saja yang kita pedomani," katanya.

Dalam KUHAP, penghentian penyidikan dilakukan jika tidak ditemukan cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana.

Secara umum, menurut Firli, revisi undang-undang adalah kewenangan pemerintah dan legislatif. "Jadi kita patuhi saja," ucapnya. Ia pun tak bisa berkomentar lebih jauh soal poin pelemahan lainnya.

"Negara kita adalah negara hukum dan dijamin UUD 1945, di situ Negara Indonesia berdasarkan hukum, artinya segala sesuatu dijalankan hukum, tidak ada yang menjadi persoalan."

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR