Stabilo merah untuk 49 calon hakim ad hoc Tipikor

Suasana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta saat sidang kasus dugaan suap kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa Doddy Aryanto Supeno, Rabu (14/9/2016).
Suasana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta saat sidang kasus dugaan suap kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa Doddy Aryanto Supeno, Rabu (14/9/2016). | Wahyu Putro A /Antara Foto

Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia memasukkan 49 calon hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kategori merah atau sama sekali tidak direkomendasikan. ICW menyampaikan hasil penelusuran terhadap calon hakim itu kepada hakim Artidjo Alkostar, Ketua Panitia Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc Tipikor, Selasa (11/10/2016).

Mahkamah Agung menggelar seleksi calon hakim ad hoc pengadilan tipikor karena jumlah hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara korupsi dianggap masih kurang. Pengumuman penerimaan calon hakim ad hoc ini sejak April 2016 lalu. Seleksi administrasi dan tes tertulis sudah meloloskan 85 calon hakim ad hoc.

Tahapan seleksi penilaian kepribadian dan wawancara berlangsung pada 10 -13 Oktober 2016. "Dari sekitar 60 calon yang kami telusuri, 49 calon kami masukan ke dalam kategori merah," kata peneliti ICW Aradila Caesar dikutip Antaranews.

Dalam rilis ICW, proses seleksi calon hakim ad hoc Tipikor 2016 perlu dikawal karena Pengadilan Tipikor saat ini mendapat banyak sorotan dari publik. Hingga kini sudah ada tujuh hakim tipikor tersandung perkara korupsi.

Institusi Pengadilan Tipikor juga dinilai belum memberikan efek jera terhadap koruptor karena rerata vonis untuk terdakwa korupsi hanya 2 tahun 2 bulan penjara. "Agar MA tidak salah memilih hakim adhoc dan sekaligus menyelamatkan Pengadilan Tipikor," tulis ICW.

Dalam melihat kelayakan calon, Koalisi Pemantau Peradilan melihat empat Indikator utama, yaitu administratif, integritas, kompetensi, dan independensi dari calon hakim adhoc tipikor. Berdasarkan empat indikator tersebut, Koalisi membuat tiga kategori yaitu Merah, Kuning, dan Hijau.

Calon yang memiliki masalah administrasi, integritas, kualitas, atau independensi akan dicoret dengan stabilo merah atau masuk kategori merah. Kategori kuning apabila calon sementara ini tidak ditemukan masalah namun perlu diperdalam lagi oleh Pansel dalam proses wawancara. Kategori hijau artinya calon dinilai layak menjadi hakim tipikor karena dinilai memenuhi semua kriteria.

Dari catatan sementara Koalisi, dari 58 calon sebanyak 49 orang masuk kategori merah. Selain itu terdapat 6 calon masuk kategori kuning, dan hanya ada 3 calon yang berkategori hijau atau dinilai layak menjadi hakim tipikor dan 27 orang belum teridentifikasikan.

Dari asepek integritas berdasar temuan hasil penelusuran, latar belakang profesi advokat menjadi profesi terbanyak. Namun sejauh ini tidak ditemukan prestasi yang menonjol. Hampir tidak pernah menangani perkara yang menarik perhatian publik (high profile). Selain itu masih ditemukan advokat yang pernah membela kasus korupsi.

Temuan lain yang menarik adalah tercatat calon yang terindikasi merupakan "pencari kerja". Indikasi ini dilihat dari adanya calon yang pernah mengikuti beberapa seleksi calon pejabat publik, atau sedang tahap persiapan pensiunan atau bahkan telah pensiun.

Ada pula calon hakim ad hoc tipikor yang sebelumnya merupakan hakim karir yang telah dipecat karena terbukti melakukan perselingkuhan. Selain itu masih banyak calon yang merupakan hakim ad hoc PHI yang tidak melaporkan LHKPN saat menjadi hakim.

Dari aspek kompetensi, sayangnya masih ditemukan sebagian calon yang berhasil diwawancara atau ditelusuri tak memahami isu korupsi maupun pencucian uang secara baik. Bahkan calon tak tahu jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU 31/1999 jo UU 20/2001.

Calon juga tak menguasai persoalan teknis tentang pidana tambahan berupa uang pengganti atau pidana tambahan lain seperti pencabutan hak politik. Calon tak dapat menjelaskan soal kewenangan KPK melakukan penuntutan pencucian uang. Muncul juga gejala adanya perpindahan hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial berupaya menjadi hakim ad hoc Tipikor.

Independensi, dari hasil penelusuran masih didapati calon yang berafiliasi dengan partai politik bahkan tercatatat masih aktif sebagai anggota partai politik dan pernah menjadi anggota DPRD atau mendaftarkan menjadi calon anggota DPRD. Ini tentu akan menggaggu calon jika terpilih sebagai hakim. Independensi calon akan diragukan oleh publik. Sedikitnya ada 7 calon yang berafiliasi dengan partai politik.

Untuk itu, koalisi meminta panitia seleksi dan MA untuk melakukan proses seleksi ketat dan tidak berkompromi terhadap calon bermasalah hanya untuk memenuhi kekurangan hakim ad hoc tipikor. Panitia juga diminta tidak meloloskan calon hakim ad hoc Tipikor yang berstabilo merah atau tidak memenuhi kriteria administrasi, integritas, kompetensi dan independensi.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR