PILPRES 2019

Strategi hubungan internasional perlu dipertegas

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi (kanan) dan anggota delegasi bereaksi ketika Indonesia dipilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dalam Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat (8/6/2018).
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi (kanan) dan anggota delegasi bereaksi ketika Indonesia dipilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dalam Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat (8/6/2018). | Justin Lane /EPA-EFE

Strategi kebijakan luar negeri Indonesia di tengah persaingan pengaruh kekuatan besar dunia, menurut pengamat hubungan internasional, menjadi isu penting yang harus ditanyakan kepada dua calon presiden dalam debat keempat yang akan berlangsung di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019).

Debat keempat Pilpres 2019, yang akan diikuti capres nomor urut 01 Joko "Jokowi" Widodo dan 02 Prabowo Subianto, akan mengangkat tema ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta hubungan internasional.

Peneliti politik luar negeri Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Nanto Sriyanto, menyatakan perlunya strategi itu dipertanyakan agar terlihat arah politik luar negeri yang lebih jelas dari kedua capres tersebut.

"Bagaimana indonesia berperan dalam menjaga kawasan dari pengaruh persaingan kekuatan besar? Jawabannya akan menunjukan kemampuan dan visi diplomasi indonesia," kata Nanto kepada Beritagar.id (29/3).

Dalam visi-misi yang telah dipublikasikan, kedua capres--Joko "Jokowi" Widodo dan Prabowo Subianto--memang memberi ruang pada masalah hubungan internasional.

Pasangan 01 Jokowi-Ma'ruf Amin menegaskan akan "melanjutkan haluan politik luar negeri yang bebas aktif", sementara kubu 02 Prabowo-Sandiaga Uno mencanangkan untuk "mengembalikan peran aktif Indonesia di dunia internasional".

Ada beberapa poin yang sama-sama menjadi fokus perhatian dari kedua pasangan tersebut, seperti soal peran aktif dalam forum internasional, diplomasi maritim, kemerdekaan Palestina, dan perlindungan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri.

Nanto menyatakan bahwa poin-poin yang termaktub dalam visi-misi tersebut masih berupa garis besar, belum terlalu detail menggambarkan cara mereka mengeksekusi visi-misi tersebut nantinya.

"Misalnya, dalam visi-misi pasangan 02 tertulis "smart diplomacy". Ini terkesan menjadi tag line baru yang mengesankan perbedaan, tetapi masih umum banget," ujarnya.

Sementara Jokowi, menurutnya, kelihatannya akan meneruskan kebijakan yang sama dengan lima tahun sebelumnya, dengan beberapa tambahan yang perlu dijelaskan, seperti soal pemanfaatan potensi budaya dan kekayaan kuliner sebagai instrumen diplomasi.

"Yang agak wagu sedikit adalah soal kultur dan budaya. Tapi karena ada kata kuliner, saya percaya bakal dieksekusi oleh Bekraf (Badan Ekonomi Kreatif)," ujarnya. "Itu adalah bagian dari "total diplomacy". Hubungan luar negeri bukan hanya tugas Kementerian Luar Negeri tetapi all out."

Terkait dengan perang pengaruh kekuatan besar dunia--Amerika Serikat dan Tiongkok--di kawasan, Nanto menyatakan peran dan posisi Indonesia di Asia Tenggara perlu dijawab oleh kedua capres itu. Langkah apa yang menjadi alternatif agar tak terlalu tergantung kepada dua negara besar itu.

"Ada security-development nexus yang harus diperhatikan, juga diplomasi ekonomi," kata Nanto.

Security-development nexus adalah argumen yang menyatakan bahwa "takkan ada keamanan tanpa pembangunan dan tak ada pembangunan tanpa keamanan". Artinya, kedua isu tersebut berkelindan dan saling memengaruhi.

Arah dan strategi kebijakan luar negeri yang akan dijalankan pemerintah, menurut Nanto, menjadi penting terkait dengan isu tersebut. Oleh karenanya, komitmen calon pemimpin terhadap bagaimana menghadirkan Indonesia dalam dunia internasional jadi pertanyaan yang harus dijawab.

"Saya berpikiran sebaiknya Indonesia mengambil langkah untuk berperan sebagai middling power (kekuatan penengah) agar tidak terjebak dalam berbagai konflik internasional yang terjadi," ujar Nanto.

Peneliti Hubungan Internasional Center for Strategic and International Studies (CSIS) Andrew Wiguna Mantong mengatakan isu globalisasi dan populisme juga penting untuk dibicarakan dalam debat nanti.

Andrew mengatakan setidaknya ada empat aspek dari globalisasi, yakni perdagangan, produksi, keuangan, dan mobilitas manusia. "Ini yang harusnya langsung ditanyakan kepada kandidat, bagaimana menurut mereka globalisasi itu baik atau buruk, menguntungkan atau merugikan," kata Andrew kepada Tempo.co (27/3).

Soal populisme yang menguat, ia menyatakan, kedua kandidat presiden harus menjelaskan bagaimana akan bersikap. Di tataran regional ASEAN pun kini sejumlah negara juga bergerak ke arah perekonomian tertutup.

"Apakah nanti semuanya mau bergerak ke arah Trump, ke arah-arah populis seperti Duterte (Presiden Filipina). Itu akan sangat ditentukan bagaimana masing-masing pihak membangun retorikanya," kata dia.

Sementara itu, Migrant Care meminta agar pembahasan mengenai perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia menjadi prioritas dalam tema hubungan internasional.

Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, dalam CNN Indonesia menyatakan, selama ini perlindungan pemerintah terhadap pekerja migran di luar negeri masih kurang. Salah satu yang mencolok adalah advokasi terhadap pekerja migran yang menghadapi hukuman mati di negara tempat mereka bekerja.

"Kami ingin dorong ada solusi konkret dan terukur yang ditawarkan, baik dari capres 01 maupun 02," ujar Wahyu.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR