PENCEGAHAN KORUPSI

Suap bawang putih diklaim di luar radar Mendag

Bawang putih sedang dijemur di kawasan agrowisata di Desa Parsingguran II, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatra Utara, Rabu (31/7/2019).
Bawang putih sedang dijemur di kawasan agrowisata di Desa Parsingguran II, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatra Utara, Rabu (31/7/2019). | Ronna Nirmala /Beritagar.id

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita akhirnya buka suara perkara dugaan suap impor bawang putih yang kini tengah bergulir di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ada tiga poin utama yang disampaikan Enggar saat ditemui wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2019).

Pertama, Enggar berkilah tak mengetahui nama-nama penyuap dan penerima suap yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Kamis lalu.

Meski, satu di antaranya adalah anggota Komisi VI DPR RI, komite yang kerap bersinggungan dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk urusan persaingan usaha.

Dalam argumennya Enggar menyebut, jika sejak awal dia sudah mengetahui adanya praktik tersebut, pihaknya sudah pasti tidak akan memberikan izin impor bawang putih.

“Sekarang ngapain itu orang (suap). Asal memenuhi syarat, kan begitu ada rekomendasi lakukan dengan benar. Ngapain suruh orang,” kata Enggar dalam Tirto.id.

Kedua, Enggar memastikan seluruh proses pengajuan izin saat ini sudah melalui sistem daring (online), maka perusahaan yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kuota impor dengan sendirinya akan tersingkir.

Proses rekomendasi impor bawang putih memiliki persyaratan yang tidak terlalu sulit.

Selain itu, sebelum rekomendasi diberikan, Kemendag mengajukan nama calon importir pada rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Impor bawang putih, dari penjelasan Enggar, dimulai dari Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RPIH) yang dikeluarkan Kementerian Pertanian.

Proses awalnya adalah importir wajib menanam bawang dalam negeri. Setelah dapat RIPH, baru mengurus perizinan ke Kemendag. Dengan kebutuhan bawang putih per tahun sekitar 490 ribu ton, kementeriannya kerap memberikan Surat Persetujuan Impor (SPI) 600 ribu ton.

“Kenapa lebih? Itu untuk cadangan. Semua SPI yang sudah keluar dan sedang mengajukan bisa dilihat di situs Kemendag,” kata Enggar.

Ketiga, Enggar mengancam tidak akan lagi memberi izin kepada importir yang terlibat dugaan korupsi impor bawang putih. Proses blacklist importir diklaimnya mudah, karena semua sistem terkoneksi secara daring.

“Sekarang bisa dilihat online siapa saja yang sudah dapat, jadi ngapain amat susah? Bodo amat mau pakai nyogok pun,” tukas Enggar.

KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka suap izin impor bawang putih, Kamis (8/8/2019). Keenamnya adalah I Nyoman Dhamantra—anggota Komisi VI DPR RI, CSU alias Afung, DDW, ZFK, MBS, dan ELV.

Kongkalikong yang dilakukan keenamnya adalah untuk memuluskan kuota impor sebanyak 20 ribu ton bawang putih dengan nilai fee untuk tiap kilogram (kg) sebesar Rp1.700 sampai Rp1.800.

Pengamat Pertanian Khudori menilai celah korupsi impor bawang putih terbuka di semua sisi, tak hanya anggota legislatif melainkan sampai Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.

Dari sisi Kemendag, celah itu bisa masuk tak hanya dari izin kuota impornya saja. Untuk diketahui, jumlah impor pelaku usaha akan ditentukan di Kemendag.

Kemendag biasanya akan mengkaji kembali permintaan impor dari perusahaan yang kemudian disesuaikan dengan angka pasokan dan kebutuhan pasar. Maka tak jarang importir mendapatkan jatah impor yang tidak sesuai dengan jumlah yang diajukan.

Nah di sini publik kan tidak tahu apakah volume rekomendasi sama atau tidak dengan jumlah impor yang disetujui Kementerian Perdagangan,” kata Khudori.

Pihak Kementerian Perdagangan dan pelaku usaha bisa saja melakukan kesepakatan-kesepakatan khusus yang tak diketahui publik.

Dengan demikian, perusahaan itu diberikan kuota impor sesuai permintaan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR