OTT KPK

Suap impor komoditas, modus lama yang berulang

Petugas menunjukkan barang bukti Operasi Tangkap Tangan (OTT) pengurusan izin impor bawang putih di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/8/2019).
Petugas menunjukkan barang bukti Operasi Tangkap Tangan (OTT) pengurusan izin impor bawang putih di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/8/2019). | Dhemas Reviyanto /Antara Foto

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, tidak bisa menyembunyikan kegeramannya, saat jumpa pers tentang penetapan 6 tersangka setelah operasi tangkap tangan (OTT) terkait suap impor bawang putih.

Hal yang paling membuat miris, menurut Agus, adalah ketika perizinan impor salah satu produk pangan yang digunakan hampir keseluruhan masyarakat Indonesia justru dijadikan lahan bancakan pihak-pihak tertentu.

"KPK sangat kecewa dan menyesalkan praktik korupsi seperti ini masih terjadi dan melibatkan wakil rakyat di DPR-RI," ujar Agus, di kantor KPK, Jakarta, Kamis (8/8/2019).

Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan 6 tersangka dalam kasus pengurusan izin impor bawang putih tersebut. Keenam orang ini adalah:

Tersangka pemberi suap, semua dari swasta: Chandry Suanda alias Afung, pemilik PT Cahaya Sakti Agro (PT CSA) yang bergerak di bidang pertanian. Perusahaan ini diduga memiliki kepentingan dalam mendapatkan kuota impor bawang putih untuk tahun 2019. Selain itu ada Doddy Wahyudi, dan Zulfikar.

Sedang penerima suap: I Nyoman Dhamantra, Anggota Komisi VI Fraksi PDIP DPR 2014-2019; Mirawati Basri, staf khusus Nyoman, serta Elviyanto, swasta.

Modus korupsi dalam kasus ini sebenarnya sangat sederhana. Chandry dan Doddy diduga ingin mendapatkan kuota impor bawang putih tahun 2019. Keduanya terlebih dahulu harus mengurus Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian dan Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan.

Ternyata mengurus RIPH dan SPI ini tidaklah mudah. Maka dicarilah orang yang bisa membantu pengurus dua izin tersebut. Akhirnya bertemulah dengan Nyoman, anggota dewan yang memiliki tugas di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM, BUMN, Investasi, dan Standarisasi Nasional.

Nyoman bersedia membantu dengan sejumlah persyaratan. Menurut Agus, untuk mengurus kuota impor bawang putih sebanyak 20 ribu ton, Nyoman meminta antara lain biaya pengurusan izin sebesar Rp3,6 miliar.

Selain itu bila impor sudah berjalan, ia juga minta fee sebesar Rp1.700–Rp1.800 per kilo barang. Dari permintaan tersebut, yang terealisasikan baru sebesar Rp2 miliar.

Praktik ekonomi biaya tinggi ini, menurut Agus, seharusnya tidak perlu terjadi. Karena pada akhirnya bebannya harus dipikul oleh masyarakat, yaitu konsumen yang harus membeli dengan harga mahal.

Celah rente impor

KPK mengingatkan instansi terkait seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian agar secara serius melakukan pembenahan menyeluruh dalam kebijakan dan proses impor pangan, termasuk bawang putih.

Bila dicermati, prosedur impor bawang putih ini memang memiliki celah terjadinya permainan. Yaitu rente oleh oknum yang memiliki akses terhadap kekuasaan.

Menurut Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, izin impor (SPI) bawang putih diterbitkan Kementerian Perdagangan, setelah adanya rekomendasi (RPIH) dari Kementerian Pertanian.

"Meski demikian, tidak semua rekomendasi tersebut bisa direalisasikan dalam izin impor," jelas Enggar kepada Beritagar.id.

Sebagai ilustrasi, Enggar menyebutkan: Pada 2018, RIPH dari Kementan sebanyak 938.022 ton, sedang SPI yang dikeluarkan Kemendag sebesar 600.634 ton.

Kenapa tidak dikeluarkan semua, sesuai RIPH? "Karena saya juga harus menjaga neraca perdagangan (pengendalian impor) dan juga kalau digelontorin tidak ada insentif bagi petani," jawabnya.

Terungkapnya suap izin impor bawang putih ini mengingatkan kembali pada kasus yang terjadi pada tahun 2013. Komoditasnya berbeda tapi modusnya nyaris serupa.

Ketika itu, Luthfi Hasan Ishaaq, anggota Komisi I DPR RI yang juga Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ditangkap KPK, karena mengurus izin kuota impor daging sapi untuk PT Indoguna Utama.

Dalam sidang, Luthfi bersama rekannya Ahmad Fathanah terbukti menerima suap Rp1,3 miliar dari Direktur Utama PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman, terkait kepengurusan penambahan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian.

Maria Elizabeth juga menjanjikan total Rp40 miliar apabila penambahan 8 ribu ton daging sapi disetujui Kementerian Pertanian. Luthfi bersama rekannya Ahmad Fathanah mendapat vonis 16 tahun penjara.

Berulangnya modus korupsi suap perizinan impor komoditas dan permainan rente ini, menunjukkan belum adanya perubahan dalam pengawasan di kementerian terkait.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR