PENINDAKAN KORUPSI

Suap Zumi Zola bak air mengalir dan memercik anggota DPRD

Terdakwa kasus suap dan gratifikasi terkait proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Zumi Zola mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (17/9). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp/18
Terdakwa kasus suap dan gratifikasi terkait proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Zumi Zola mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (17/9). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp/18 | Rivan Awal Lingga /Antara Foto

Kasus suap yang melibatkan Gubernur nonaktif Jambi, Zumi Zola seperti menunggu waktu untuk menyeret rombongan anggota DPRD. Suap Zumi seperti air mengalir ke semua anggota DPRD Jambi.

Dalam sidang Senin (17/9/2018), anggota DPRD dari Fraksi Golkar Mayloedin, mengatakan uang ketok palu sedianya sudah mengalir sejak 2009. Tradisi uang ketok palu itu, kata Mayloedin, tak pernah menjadi persoalan.

Masalah baru terjadi saat KPK menggelar operasi tangkap tangan di Jambi pada 2017. "Itu seperti air mengalir, tenang. Badai ini baru muncul di 2018," kata Mayloedin dilansir Detikcom.

Dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibacakan jaksa KPK, Mayloedin disebut menerima uang dari Zumi Zola melalui anak buahnya. Mayloedin meyakini uang ketuk palu sudah pernah terjadi sebelumnya, sehingga sistem politik anggota dewan harus dibenahi.

Kebiasaan uang ketok palu pun diamini anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar M Juber. Menurut Juber, siapa pun gubernurnya, anggota Dewan akan meminta uang ketok kepada pihak eksekutif.

Uang ketok palu diberikan agar anggota DPRD menyetujui permintaan anggaran yang diusulkan pihak Pemrov Jambi. "Uang ketok ini sudah tradisi," kata Juber melalui Kompas.com.

Zumi Zola resmi menjadi tahanan KPK pada Senin (9/4/2018). Zumi Zola diduga menerima gratifikasi dari sejumlah proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

KPK sedianya telah menetapkan Zumi Zola sebagai tersangka sejak 2 Februari lalu bersama Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi, Arfan.

Pada Selasa (10/7/2018), KPK kembali menetapkan Zumi sebagai tersangka karena diduga menyuap anggota DPRD Jambi. KPK menduga Zumi memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Asisten Daerah III Jambi, mengumpulkan dana dari perangkat daerah dan pihak lain, untuk anggota DPRD. Total uang yang diserahkan kepada anggota DPRD sebesar Rp3,4 miliar.

Perkara yang melibatkan Zumi merupakan pengembangan perkara kasus suap pengesahan Rancangan APBD Jambi 2018. KPK melakukan operasi tangkap tangan di Provinsi Jambi pada 28 November 2017.

KPK menetapkan empat tersangka, yaitu anggota DPRD Jambi dari Fraksi PAN 2014-2019 Supriono; Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik; Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Arfan; serta Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi Saifuddin.

Penyidik KPK menyita Rp4,7 miliar. Jumlah itu baru sebagian dari total uang yang akan diberikan sebesar Rp6 miliar untuk memuluskan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.

Uang miliaran itu adalah "uang ketok" alias "uang pelicin" agar para anggota DPRD menghadiri rapat pengesahan RAPBD. Suap diberikan karena ada dugaan para wakil rakyat ini tidak akan menghadiri rapat untuk menghambat pengesahan.

Pada sidang Senin (17/9/2018) terungkap pula kode rahasia di balik suap duit ketuk palu. Jaksa mengungkapkan adanya kode seperti Demokrat 8a+1, Golkar 7a+1, Restorasi Nurani 7b, PKB 6a, PDIP 6b+1, Gerindra 5a+1, PPP 4b, PAN 4a, Bintang Keadilan 3b+1.

PNS Dinas PUPR Jambi, Wahyudi mengaku mencatat pembagian uang ketuk palu untuk fraksi DPRD Jambi. Dalam pembagian, ada kode A dan B untuk masing-masing fraksi.

Wahyudi menyatakan uang ketuk palu dengan kode A dibagikan Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi Saifuddin. Sedangkan Wahyudi membagikan uang ketuk palu dengan kode B. Jadi, Demokrat 8a+1 artinya 8 anggota yang mendapatkan jatah dan unsur satu pimpinan yang bagikan melalui Saifuddin.

Zumi Zola tak membantah semua keterangan saksi mengenai suap yang mengalir bak air itu. Ia menyatakan berterima kasih kepada empat anggota DPRD Provinsi Jambi yang bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

"Saya berterima kasih, banyak hal yang saya baru tahu sekarang prosesnya dari tangan siapa. Terima kasih seluruh anggota Fraksi Golkar yang telah memberikan fakta," ujar Zumi melalui Kompas.com.

Zumi mengatakan, sudah mengetahui ada permintaan uang ketok palu sejak awal menjabat sebagai gubernur pada 2016.

Hingga saat ini, baru satu anggota DPRD Jambi menjadi tersangka. Kasus di Jambi pun bisa saja melebar seperti di Kota Malang sehingga menambah jajaran korupsi berjemaah di Indonesia.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR