PERUMAHAN

Suara sumbang iringi kenaikan tarif sewa rusun di Jakarta

Salah satu rusun di Jakarta, tepatnya Rusun Bendungan Hilir 2, di Jakarta Pusat, Sabtu (11/8/2018).
Salah satu rusun di Jakarta, tepatnya Rusun Bendungan Hilir 2, di Jakarta Pusat, Sabtu (11/8/2018). | Indrianto Eko Suwarso /Antara Foto

Bagi Anda yang tinggal di sejumlah rumah susun (rusun) sewa di Jakarta bersiap-siaplah untuk merogoh kocek lebih dalam setiap bulannya mulai Oktober 2018. Pasalnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memutuskan kenaikan tarif sewa di belasan rumah rusun di Ibu Kota.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan. Beleid tersebut dibuat berdasarkan Pasal 145 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

"...Dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian," tulis pergub itu.

Pergub yang diketuk palu pada 7 Juni 2018 tersebut sebenarnya bisa dilihat dalam laman jdih.jakarta.go.id. Sayangnya, saat Beritagar.id menakses laman milik pemerintah DKI Jakarta itu, Selasa (14/8/2018), pergub tersebut sudah raib.

Hanya saja, Kompas.com dan Suara.com berhasil mengidentifikasi rumah susun mana saja yang tarifnya naik. Mereka adalah Rusun Sukapura, Penjaringan, Tambora IV dan III, Flamboyan/Bulak Wadon, Cipinang Muara, Pulo Jahe, dan Tipar Cakung.

Kemudian ada juga Rusun Tambora I dan II, Pondok Bambu, Jatirawasari, Karang Anyar, Marunda, Kapuk Muara, Cakung Barat, Pinus Elok, serta Pulogebang.

Kenaikan antara satu rusun dengan rusun lainnya bervariatif. Yang tertinggi terjadi di Rusun Jatirawasari, Rp578.400 hingga Rp705.600. Rusun Cakung Barat juga jadi rusun dengan tarif termahal untuk masyarakat terprogram. Tarif di rusun ini berkisar Rp230.400 per bulan hingga Rp343.200 per bulan.

Menurut Plt Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta, Meli Budiastuti, kenaikan tarif rusun ini berkisar 20 persen. Angka tersebut sudah sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) Perda No. 3/2012.

Secara garis besar, pasal tersebut bunyinya; kenaikan memerhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi. "Ini tentunya hanya 20 persen kenaikannya, sesuai tingkat kewajaran dan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian," kata Meli.

Selain itu, lanjut Meli, kenaikan tarif retribusi atau tarif rusun ditinjau paling lama tiga tahun sekali. Nah, sejak 2012, belum pernah terjadi perubahan tarif.

"Tarif rusun itu harusnya dievaluasi tiga tahun sekali dan diteruskan dengan penyesuaian. Dari 2012 kami belum pernah melakukan penyesuaian tarif," tutur Meli, yang dilansir CNNIndonesia.com pada Selasa (14/8).

Tidak adanya perubahan tarif rusun sejak 2012 itu, disebut Meli, karena sepanjang 2014-2015 Pemprov DKI banyak melakukan relokasi warga yang terkena penertiban sarana dan prasarana kota.

"Warga relokasi banyak ditampung di beberapa rusun baru yang kita bangun saat itu, dengan tarif yang sama pada tahun 2012," ujarnya.

Kini, ujar Meli, pihaknya akan melakukan sosialisasi kenaikan tarif kepada penyewa. Sosialisasi digelar selama dua bulan atau hingga akhir September 2018.

"Agustus-September tahap sosialisasi ke warga, nanti mungkin baru dilakukan (penyesuaian tarif) sekitar Oktober. Berbarengan kita melakukan penghunian terhadap rusun tower yang baru," ucap Meli dilansir detikcom.

Kenaikan tarif rusun ini dikomentari miring oleh sejumlah pihak. Kepada Tribunnews, Arif (40), penghuni Rusun Tambora III, mengatakan bahwa dirinya baru tahu soal kebijakan tersebut.

"Kalaupun naik, Pak Anies memiskinkan penghuni rusun dong. Yang jelas, kenaikan tarif rusun ini merata apa enggak, tujuannya apa hingga dasar pemerintah menaikkan tarif sewa Rusun? Sosialisasi saja belum," ucap Arif.

Kebijakan menaikkan rusun tersebut dipertanyakan oleh lembaga nirlaba Forum Warga Jakarta, Azas Tigor Nainggolan. Kepada Sinarharapan.co, Azas mengatakan bahwa kebijakan itu bakal memberatkan penghuni--khususnya yang tinggal di rumah susun sederhana (rusunawa).

"Harusnya malah Anies menggratiskan sewa rumah susun bagi warga. Ketimbang menunggu program DP Rp0 (0 persen) yang hingga kini belum terwujudkan. Mendingan menggratiskan sewa rumah susun," ujar Azas.

Pendapat senapas dikemukakan Anggota Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus. Menurut Bestari, kebijakan ini justru bertentangan dengan janji Anies saat masih berkampanye dulu--menghadirkan hunian terjangkau.

Sebagai catatan, hingga 2016, menurut data Badan Pusat Statistik, Jakarta memiliki 49 rusun yang terdiri dari 304 blok. Pada 2018, Pemda DKI Jakarta memutuskan untuk tak menambah rusun.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR